Menpan larang PNS rapat di hotel

Kamis, 6 November 2014 20:02 WIB | 3.848 Views
Menpan larang PNS rapat di hotel

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memberikan keterangan kepada wartawan sebelum bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (6/11). (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Jakarta (ANTARA News) – Pegawai negeri sipil dilarang menyelenggarakan rapat atau melakukan kegiatan dinas di hotel.

Selanjutnya, pegawai negeri  harus menggunakan fasilitas negara untuk tugas, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Chrisnandi.

“Kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kegiatan penyelenggara pemerintah agar menggunakan fasilitas negara,” kata Yuddi kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan usai dirinya diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menerima arahan, saran dan petunjuk berkaitan dengan tugas-tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait melaksanakan gerakan revolusi metal melakukan reformasi birokrasi di seluruh organisasi di kegiatan pemerintah.

Menteri mengemukakan, keberadaan fasilitas negara harus bisa digunakan secara maksimal untuk berbagai kegiatan tugas sehingga tidak lagi harus dilakukan di luar kantor seperti di hotel.

“Nanti dari kami akan menyiapkan inpresnya agar itu berlaku kepada seluruh kementerian, lembaga juga dilaksanakan di daerah,” katanya.

Kegiatan tersebut, katanya, tidak hanya berlaku di pemerintah pusat tapi juga berlaku di daerah seluruh Indonesia.

“Kita sudah sampaikan ke pemda dan kalau masih ada yang bandel berarti keterlaluan,” katanya.

sumber : http://www.antaranews.com/berita/462882/menpan-larang-pns-rapat-di-hotel

sumber : http://berita.plasa.msn.com/internasional/petani-cina-dapat-bonus-rp-26-miliar-tunai

petani

Petani di Desa Jianshe, Cina, mendapatkan bonus uang tunai yang sebelum dibagikan dipertontonkan kepada warga di alun-alun desa.

Warga desa menunggu pemberian bonus akhir tahun mereka di desa Jianshe, Liangshan, Provinsi Sichuan, Cina, 14 Januari 2014. Jumlah uang yang dibagikan kepada warga sebesar 13.115.000 yuan (Rp 26,21 miliar) ditempatkan di tengah alun-alun sebelum didistribusikan sebagai bonus untuk sekitar 340 warga desa sebagai imbalan atas investasi mereka dalam penanaman dan pembibitan koperasi di desa di tahun 2013.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2013
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan
Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tunjangan
Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaiman
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3098) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013
tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5135);
-2-
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258)
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun
2013 Nomor 207);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Staf Khusus Menteri yang bekerja secara
penuh waktu pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
-3-
2. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka
waktu tertentu.
3. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada
Pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja.
4. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang
disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan
izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak
ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
6. Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan
oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. Evaluasi Jabatan adalah proses untuk menilai suatu jabatan secara
sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai
faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan
nilai jabatan dan kelas jabatan
8. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia.
Pasal 2
(1) Pegawai berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai
jabatannya berdasarkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang
bersangkutan sesuai hasil evaluasi jabatan.
(2) Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima ditentukan berdasarkan kelas
jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
(1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai sesuai dengan target
kinerja yang dihitung berdasarkan kategori dan nilai capaian sasaran
kinerja Pegawai.
(2) Tunjangan Kinerja Pegawai yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil
dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan
melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan melaksanakan tugas
diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Sekretaris Jenderal
Kementerian.
Pasal 4
(1) Besaran Tunjangan Kinerja bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan
puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan yang akan
didudukinya.
(2) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari jabatan
karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam
jabatannya.
-4-
(3) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan sementara dari
jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan
angka kredit sesuai ketentuan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
(4) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan
pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.
Pasal 5
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan
kepada:
a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;
b. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat
negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri;
e. Pegawai di lingkungan Kementerian yang diangkat sebagai pejabat
fungsional tertentu yang memperoleh tunjangan profesi.
f. Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang merangkap
jabatan struktural.
g. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga
lain di luar lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
h. Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas;
i. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
j. Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin
tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Pasal 6
(1) Hari kerja di lingkungan Kementerian yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari
Senin sampai dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5
(tiga puluh tujuh koma lima) jam.
(2) Hari dan jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 – 16.00
waktu istirahat Pukul 12.00 – 13.00
b. Jumat Pukul 07.30 – 16.30
waktu istirahat Pukul 11.30 – 13.00
(3) Pegawai diberikan toleransi waktu kedatangan dengan penggantian jam
kerja pada hari yang sama.
(4) Pegawai Kementerian yang tidak masuk dan pulang kerja sesuai dengan
ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diberi sanksi pengurangan tunjangan kinerja
(5) Toleransi waktu kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-5-
Pasal 7
(1) Pegawai yang mendapat tugas pekerjaan yang dilakukan di luar kantor
dan/atau di luar jam kerja, tugas jaga atau tugas tertentu lainnya yang
pelaksanaannya diatur dengan sistem piket yang ditetapkan oleh pimpinan
unit kerja dikecualikan dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Jenis-jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. Koordinasi dengan instansi luar;
b. Konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas-tugas nonlitigasi;
c. Sosialisasi;
d. Supervisi;
e. Peliputan;
f. Mengikuti persidangan;
g. Pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
h. Rapat, seminar, ceramah, workshop;
i. Menjadi narasumber;
j. Penelitian;
k. Juru pelihara;
l. Polisi khusus cagar budaya;
m. Satuan pengamanan; dan
n. Tugas-tugas lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
(3) Pelaksanaan tugas untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dapat dibuktikan secara tertulis dan berdasarkan surat tugas dari
atasan yang berwenang.
Pasal 8
(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai dihitung sesuai jumlah
pelanggaran jam kerja.
(2) Penghitungan jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung jumlah waktu terlambat
datang (TL) dan pulang sebelum waktunya (PSW) dan berlaku kumulatif
pada hari yang sama.
(3) Dalam hal jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sebanyak 7,5 jam (tujuh koma lima) jam dianggap sama dengan 1 (satu)
hari tidak masuk kerja.
(4) Pegawai Kementerian yang melanggar ketentuan jam kerja yang memenuhi
akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja atau lebih, dijatuhi hukuman
disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 9
(1) Pegawai Kementerian wajib masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam
kerja Kementerian yang dibuktikan dengan daftar hadir elektronik.
(2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu
pulang kerja.
(3) Pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat digantikan dengan daftar hadir secara manual apabila:
a. perangkat dan sistem daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik;
-6-
c. dimensi anggota tubuh (sidik jari, telapak tangan, atau yang
semacamnya) tidak terbaca dalam Sistem Kehadiran Elektronik
d. terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam dan/atau
kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana
mestinya; atau
e. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran
elektronik
(4) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
rekapitulasi oleh bagian yang menangani administrasi kepegawaian pada
unit kerja setingkat eselon II.
(5) Pegawai yang mendapat tugas detasering dan/atau dipekerjakan di
instansi luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan
pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja di unit kerja tempat
tugasnya.
(6) Rekapitulasi daftar hadir masuk/pulang kerja Pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dikirimkan ke instansi asal/induk.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian dan rekapitulasi daftar hadir
diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal
Kementerian.
Pasal 10
(1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila:
a. tidak masuk kerja;
b. terlambat masuk kerja;
c. pulang sebelum waktunya;
d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau
e. tidak mengisi daftar hadir.
(2) Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) apabila yang bersangkutan dapat membuktikan
dengan surat keterangan dan permohonan izin yang terdiri atas:
a. Surat keterangan atasan langsung bagi Pegawai yang tidak berada di
tempat tugas tanpa alasan yang sah;
b. Surat permohonan izin;
c. Surat keterangan penugasan;
d. Surat keterangan bagi Pegawai yang lupa mengisi daftar hadir datang;
e. Surat pernyataan atasan langsung bagi Pegawai yang lupa mengisi
daftar hadir pulang;
f. Surat izin keluar kantor pada jam kerja;
(3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada
pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah tanggal terjadinya ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja,
pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/atau tidak
mengisi daftar hadir.
(4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan lebih dari 5
(lima) hari kerja dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam
kerja.
(5) Format surat keterangan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-7-
Pasal 11
(1) Pegawai dijatuhi sanksi pengurangan tunjangan kinerja apabila:
a. Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas
selama 7,5 (tujuh koma lima) jam atau lebih dalam sehari;
b. Pegawai yang terlambat masuk kerja;
c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
d. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir; dan/atau
e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
(2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif dalam 1
(satu) bulan dengan ketentuan paling banyak sebesar 100% (seratus
persen).
(3) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan/izin, diberlakukan
pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen), sedangkan
Pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan/izin, diberlakukan
pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1,5% (satu setengah persen)
untuk tiap satu hari tidak masuk kerja.
(4) Pegawai yang tidak berada di tempat tugas pada hari dan jam kerja dengan
keterangan/izin dari atasan langsung diberlakukan pengurangan
Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
(5) Pegawai yang tidak berada di tempat tugas selama 7½ (tujuh setengah) jam
atau lebih dalam 1 (satu) hari kerja sehari tanpa keterangan/izin
diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen).
(6) Pegawai yang mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas
dalam/luar kota dan mendapatkan biaya yang dibebankan pada
APBN/APBD/pihak lain, tidak melakukan pengisian daftar hadir
masuk/pulang kerja dan diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja
sebesar 0% (nol persen).
(7) Pegawai yang melaksanakan tugas di luar kantor pada hari dan jam kerja
dan tidak mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar
kota yang karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk mengisi
daftar hadir masuk/pulang kerja, dengan bukti surat keterangan dari
atasan langsung diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0%
(nol persen).
Pasal 12
(1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, dikenakan pengurangan
Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. hukuman disiplin ringan
1. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai
dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
2. sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai
dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
3. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai
dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara
tertulis.
b. hukuman disiplin sedang
1. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika
Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji
berkala selama 1 (satu) tahun;
-8-
2. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 8 (delapan) bulan, jika
Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan
pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
3. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan, jika
Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
c. hukuman disiplin berat
1. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan,
jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan,
jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam
rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan,
jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari
jabatan; dan
4. sebesar 100% (seratus persen), jika Pegawai dijatuhi hukuman
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan
banding administratif.
(2) Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian yang dijatuhi
hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku sejak penetapan keputusan penjatuhan hukuman
disiplin.
Pasal 13
Tunjangan kinerja Pegawai Kementerian yang melaksanakan cuti dibayarkan
dengan persentase sebagai berikut:
a. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti tahunan dibayarkan sebesar
100% (seratus persen);
b. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti besar dibayarkan 70% setiap
bulan
c. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti alasan penting dibayarkan 70%
setiap bulan
d. Pegawai Kementerian yang melaksanakan cuti bersalin dibayarkan sebagai
berikut:
1. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti bersalin untuk
melaksanakan persalinan anak pertama sampai dengan kedua,
dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
2. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti bersalin untuk
melaksanakan persalinan anak ketiga, dibayarkan sebagai berikut:
a) bulan pertama sebesar 60% (enam puluh persen);
b) bulan kedua sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
c) bulan ketiga sebesar 20% (sepuluh persen).
e. Pegawai Kementerian yang melaksanakan cuti sakit dibayarkan sebagai
berikut:
1. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari sebesar 100%
(seratus persen);
-9-
2. sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar
75% (tujuh puluh lima persen);
3. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari
sebesar 50% (lima puluh persen);
4. sakit selama 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan sebesar
30% (tiga puluh persen);
5. sakit lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar 20%
(dua puluh persen); atau
6. sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan
sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 14
(1) Pegawai Kementerian yang dikenakan pemberhentian sementara dari
jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan
penahanan oleh pihak yang berwajib sementara tidak diberikan Tunjangan
Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian
sementara dari jabatan negeri.
(2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
Pegawai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian yang dihentikan
dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.
Pasal 15
(1) Pencatatan kehadiran, pelaksanaan cuti dan penegakan disiplin terhadap
Pegawai Kementerian dilakukan setiap bulan.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat
yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja eselon II, serta Unit
Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian.
(3) Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian menyampaikan laporan
rekapitulasi kehadiran Pegawai kepada pejabat yang ditunjuk utuk
melaksanakan pembayaran tunjangan kinerja paling lambat hari kerja
terakhir pada bulan berjalan.
Pasal 16
Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan:
a. Hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum Peraturan Menteri ini
ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.
b. Pegawai Kementerian yang sedang menjalani pemberhentian sementara
dari jabatan negeri dan sampai dengan mulai berlakunya peraturan ini
masih dalam status pemberhentian sementara dari jabatan negeri,
diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini.
c. Pegawai Kementerian yang sedang menjalani cuti sakit, cuti bersalin, cuti
karena alasan penting sebelum berlakunya peraturan ini dan saat
berlakunya peraturan ini masih menjalani cuti dimaksud, kepadanya tidak
diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja.
-10-
Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1496
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Ani Nurdiani Azizah
NIP. 19581201 198603 2 001

permendikbud_tahun_2013_nomor 107 mengenai juknis renumerasi

 

Mulai dari bulan Desember 2012 sudah mulai terdengar isu tentang adanya Renumerasi bagi pegawai PNS di Lingkungan Kemendikbud, hal itu telah disampaikan baik secara formal oleh pejabat di lingkungan Kemendikbud maupun bukan, kenapa isu tersebut sangat santer sekali di bicarakan, karena Renumerasi tersebut merupakan konsekuensi dari adanya perubahan organisasi yang berbasis capaian kinerja atau target kinerja yang disandingkan dengan Reformasi Birokrasi didalam suatu organisasi, yang intinya adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, sehingga akan diberikan sejumlah tambahan penghasilan yang berdasarkan kinerja dari masing-masing PNS atau yang sering disebut sebagai Renumerasi.

Diberbagai instasi baik Kementrian maupun NonKementrian dan Lembaga Pemerintah Renumerasi telah dapat dinikmati oleh para pegawainya, karena mereka telah terlebih dahulu sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi di organisasinya, dan semua pegawai yang berada dalam organisasinya tanpa kecuali mendapatkan renumerasi.

Namun berbeda dengan Organisasi di Lingkungan Kemendibud, yang sangat unik dan menjadi tantangan tersendiri bagi para pemimpin yang berada di dalam kemendikbud, kenapa  unik? karena Kemendikbud itu organisasi kementrian yang sangat besar sekali di indonesia, bayangkan satu perguruan tinggi negeri saja pegawai dan pengajar nya bisa sampai 4.500 orang, bayangkan betapa banyaknya PNS yang ada di lingkungan Kemendikbud, itu saja hanya dari jumlah PNS yang berada di PTN, belum lagi dengan kelembagaan – kelembagaan yang lainnya yang ada di lingkungan kemendikbud, belum lagi dari status Perguruan Tinggi nya, ada yang Badan Layanan Umum, Badan Hukum dan Satker, belum lagi bentuk PTN Badan Hukum yang  hampir setahun sudah dua kali perubahan statusnya.

Dengan terbitnya Perpres No 88 tahun 2013 tentang tunjangan kinerja di lingkungan kemendikbud, menambah lagi tantangan bagi para pimpinan  pemangku amanah di lingkungan Kemendikbud terutama Perguruan Tinggi, yang pertama adalah mengenai Dosen dan guru yang tidak mendapatkan renumerasi, dan yang kedua adalah PTN BLU yang tidak mendapatkan renumerasi dan bagaimana dengan PTN berbadan Hukum? apakah dapat renumerasi? baik masing – masing permasalah tersebut akan kita bahas satu-satu.

Yang pertama mengenai Dosen dan guru yang tidak mendapatkan renumerasi, sudah jelas Guru dan Dosen itu adalah jabatan Fungsional dan telah mendapatkan Tunjangan melalui Sertifikasi Dosen dan Guru, hal itu telah diatur oleh peraturan yang berlaku, lalu apakah tenaga struktural yang saling berdampingan dengan Dosen dan Guru telah mendapatkan Tunjangan? jawaban nya adalah belum, karena hal tersebut tidak terdapat dalam aturan mengenai sertifikasi Dosen dan guru, walaupun sebenarnya sama-sama PNS yang membedakan hanya Fungsi dan Tugasnya saja, dan setelah Perpres No 88 tahun 2013 ini muncul, maka  timbul persamaan mengenai tambahan penghasilan bagi PNS yang berada di lingkungan kemendikbud, menurut pendapat saya Dosen dan Guru telah mendapatkan Tunjangan  Sertifikasi  ,  namun apakah bagi PNS administrasi mendapatkan seperti yang Dosen dan Guru dapatkan saya rasa tidak, oleh karena itulah renumerasi ini muncul bagi PNS di Kemendikbud yang tidak memperoleh penghasilan apa-apa selain gaji dan uang makan setiap bulan.

Yang kedua adalah Kenapa PTN BLU tidak mendapatkan Reumerasi, sudah jelas bahwa dalam PP no 23 tahun 2005 tentang badan layanan umum pasal 36 ayat 1 Para pegawai BLU dapat mendapatkan renumerasi, dan saya kira kalau para pemangku kepentingannya reumerasi yang diterima oleh pegawai BLU bisa lebih besar daripada yang di berikan oleh kemendikbud lewat Perpres 88 tahun 2013, karena bukan tidak mungkin dalam PP 23 tahun 2005 pasal 23 tersebut BLU hanya tinggal menyerahkan daftar renumerasi tersebut dan di sahkan oleh kementrian keuangan dengan tanpa membatasi nilai yang ada, sehingga tergantung besarnya penerimaan di PTN BLU tersebut.

Yang ketiga adalah apakah PTN badan Hukum dapat Renumerasi? saya kira sudah jelas dalam Perpres NO 88 tahun 2013 pasal 3 yang tidak mendapatkan renumerasi adalah Guru, Dosen dan PTN BLU sesuai dengan PP 23 tahun 2005 yang telah dirubah lewat PP 74 tahun 2012, sehingga PTN Badan Hukum dengan jelas, wajib dan berhak mendapatkan Renumerasi, tapi tunggu bukannya di PP 74 tahun 2012 itu pasal 37a ada 7 PTN yang masuk menjadi PTN BLU? untuk menjawab soal tersebut coba cek Statuta masing-masing PTN, saya kira sejak tanggal 14 oktober 2013 seluruh PTN ex BHMN telah menjadi PTN Badan Hukum.

Terima Kasih

tulisan ini merupakan pandangan dari hasil pemikiran pribadi sendiri jika ada yang tidak setuju dan tidak sependapat saya mohon maaf.

 

Peraturan Presiden Tahun 2013 Nomor  88 tentang ” Renumerasi Di Lingkungan  Kemdikbud “

 

 

sumber : http://radarbanten.pasundan.net/read/berita/170/8036/Pegawai-Kemendikbud-Terima-Remunerasi-50-Persen-dari-Gaji-Pokok.html

Nov 06, 2013 12:00 am Wartawan Web Admin | Pegawai Kemendikbud Terima Remunerasi 50 Persen dari Gaji Pokok

JAKARTA- Kabar baik bagi sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L). Tahun ini, Pemerintah berniat menambah jumlah K/L yang menerima tunjangan kinerja atau remunerasi.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN dan RB) Eko Prasojo menuturkan, setidaknya ditargetkan 40 K/L tahun ini bakal mendapat remunerasi. “Iya jadi tahun ini akan kita selesaikan 40 K/L untuk menerima fasilitas itu (remunerasi),” papar Eko di Jakarta, Sabtu (26/1).

Eko memaparkan, dari 40 K/L yang akan mendapatkan remunerasi, di antaranya ada Kemenag, Kementrian ESDM, Kemenpera, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenpora dan Kemenakertrans. “Di antaranya kementerian-kementerian itu yang akan mendapat remunerasi. Tapi untuk keseluruhannya, datanya masih ada di kantor, jadi perlu dilihat lagi untuk yang lain,”jelas Eko.

Sejauh ini, lanjut Eko, total terdapat 36 K/L yang sudah menerima remunerasi. Fasilitas remunerasi tersebut diprioritaskan untuk melakukan perubahan di delapan area reformasi birokrasi. Antara lain, untuk perubahan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, Sumber Daya Manusia (SDM), aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola mikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur.

Eko memaparkan, jika target 40 K/L terkait remunerasi tersebut tercapai, maka terdapat total 76 K/L yang telah mendapatkan fasilitas tunjangan kinerja tersebut. Untuk pemenuhan target remunerasi tersebut, pemerintah setidaknya membutuhkan anggaran Rp 45 Triliun. “Anggaran tersebut untuk 76 K/L di pemerintah pusat yang mendapatkan remunerasi 100 persen,”paparnya.

Selain remunerasi untuk K/L di tingkat pemerintah pusat, kata Eko,” Kemen PAN & RB juga menginisiasi pilot project remunerasi dan reformasi birokrasi untuk dinas K/L yang ada di 33 provinsi, 33 kota, dan 33 kabupaten yang prosesnya dimulai pada 2012. “Upaya ini merupakan percepatan, pasalnya, program remunerasi untuk daerah rencananya baru dimulai pada 2015,”kata dia.

Eko Menuturkan, berdasarkan perhitungan Kemen PAN-RB, remunerasi 100 persen PNS di seluruh Indonesia, setidaknya membutuhkan anggaran hingga Rp 250 triliun per tahun. Hal tersebut, kemungkinan baru dapat terwujud sepuluh tahun mendatang saat APBN mencapai angka Rp5.000 triliun sampai 6.000 triliun. “Kalau saat ini memang belum bisa,”imbuhnya.

Di antara kementerian yang bakal menerima remunerasi adalah Kemendikbud. Inspektur Jenderal Kemendikbud Haryono Umar mengatakan, muncul kabar jika mereka akan mendapatkan remunerasi sebesar 50 persen dari gaji pokok. “Ini masih kabar yang saya terima. Belum ketetapan dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan, red),” tandasnya.

Haryono menceritakan, usulan mendapatkan remunerasi sebagai kompensasi menjalankan Reformasi Birokrasi dimasukkan Kemendikbud pada awal 2012 lalu. Tetapi mereka akhirnya merevisi karena mendapat tugas baru mengawal program kebudayaan.

Mantan pimpinan KPK itu mengatakan, tunjangan remunerasi di Kemendikbud berdampak pada ketatnya aturan pegawai. Diantaranya adalah kewajiban absensi dengan sistem fingerprint dengan jam kerja mulai pukul 07.30 WIB. Sebelum adanya ketentuan absensi digital ini, banyak pegawai Kemendikbud yang baru masuk kerja pukul 10.00 WIB atau bahkan menjelang jam makan siang.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) masih pesimis akan menerima remunerasi tahun ini. ’’Itu masih terlalu dini,’’ tandas Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag M. Jasin. Dia mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga mendapatkan kompensasi remunerasi ini menyangkut layanan publik.

Jasin mengatakan, sektor pelayanan publik di Kemenag masih perlu banyak pembenahan. Misalnya di Kantor Urusan Agama (KUA) yang masih terus memungut pungli biaya nikah. ’’Kemudian juga di urusan haji,’’ katanya. Khusus di sektor layanan haji, Jasin mengatakan usulan perbaikan dari KPK belum dipenuhi seluruhnya oleh Kemenag.

Mantan pimpinan KPK itu mengatakan, kementerian yang menjalankan reformasi birokrasi tidak serta merta memperoleh tunjangan kinerja atau remunerasi. Jasin menegaskan, kinerja kementerian harus dipantau dulu minimal setahun, baru setelah itu bisa mendapatkan remunerasi.

Dia juga menjelaskan, menerima remunerasi bukan jaminan kinerja aparaturnya bagus. Jasin mencontohkan pada kasus upeti pegawai bea can cukai pada 2008 lalu. ’’Pegawai bea cukai waktu itu sudah menerima remunerasi. Gaji mereka sudah Rp 15 jutaan,’’ jelas Jasin.

Untuk itu, dia mengatakan Kemenag harus bisa mengubah mindset pegawainya dari paradigma proyek menjadi paradigma pelayanan publik. ’’Jangan setiap ada agenda itu lantas di kepalanya proyek-proyek dan uang-uang terus,’’ pungkasnya. (jpnn/yes)

sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/10/24/197257/Remunerasi-Kemendikbud-Sedot-Rp-989,8-M-

JAKARTA – Pengesahan anggaran remunerasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Komisi X DPR, Rabu (23/10) diwarnai banyak catatan. Anggota dewan menyoroti kinerja aparat kementerian itu yang belum maksimal, Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasar surat Menteri Keuangan tanggal 30 Juli 2013, Kemendikbud dinyatakan berhak mendapat anggaran remunerasi. Anggaran yang diusulkan adalah Rp 989,8 miliar. Uang itu akan dibayarkan kepada 58.584 pegawai untuk masa pembayaran enam bulan (Juli-Desember) 2013.

Anggota komisi X Ferdiansyah menyatakan, anggaran remunerasi untuk Kemendikbud adalah uang gelondongan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Anggaran itu bukan pagu APBN Kemendikbud,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Ferdiansyah menyorot kinerja Kemendikbud yang dinilai masih buruk. Banyak keluhan permohonan perizinan di Kemendikbud yang sangat rumit. Selain itu, pelayanan terhadap kebijakan guru atau pendidik masih jauh dari ideal. ”Keluhan-keluhan yang masuk ke kami, pegawai eselon III dan di bawahnya itu terkesan arogan saat melayani masyarakat,” ungkapnya.

Dewan mengajukan empat syarat perbaikan di Kemendikbud. Yakni, mewujudkan peningkatan kinerja, pelayanan, dan tata kelola lebih baik; segera merespons hasil pemeriksaan atau audit terkini dari BPK; serta pelayanan strategis urusan pendidikan yang ditangani pejabat eselon III dan di bawahnya harus diperbaiki dan diawasi serius. Terakhir, menuntaskan penyaluran bantuan siswa miskin (BSM) yang baru berjalan 35 persen.

Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengakui kinerja aparatur di kementeriannya perlu ditingkatkan. Pembayaran remunerasi di Kemendikbud berlaku untuk pegawai di kantor pusat maupun satker di daerah, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) di perguruan tinggi negeri (PTN). Sementara itu, guru PNS bukan pegawai Kemendikbud.

Besaran pembayaran remunerasi di Kemendikbud terdiri atas 17 tingkat atau grade. Tingkat tertinggi untuk pejabat eselon I sebesar Rp 19,360 juta (sudah dipotong pajak) per bulan.

Jadi, saat uang remunerasi periode Juli-Desember 2013 cair, masing-masing pejabat eselon I Kemendikbud mendapat sekitar Rp 116 juta. Remunerasi untuk grade I dialokasikan untuk 10 penerima. Grade dengan jumlah penerima terbanyak berada di kelompok 5. Nominalnya Rp 1,904 juta per bulan untuk 12.916 pegawai. (wan/c5/ca)

sumber : http://setagu.net/perhitungan-grading-remunerasi/#more-3082

Ada 2 jenis grading tunjangan kinerja yang sudah dipakai oleh Kementerian/Lembaga di Indonesia, yakni metode Hays dan metode Factor Evaluation System (FES). Hanya 2 (dua) instansi yang memakai metode Hays yaitu Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kabar terakhir BPK tahun 2014 sudah pasti memakai grading model FES menggantikan metode Hays yang sudah digunakan sejak tahun 2007. Secara sederhana pebedaan antara Hays dan FES terletak pada jumlah kelas jabatannya, metode Hays grade-nya 1 – 27 , sedangkan FES hanya 1 – 16/17 kelas jabatan.

Permenpan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan secara khusus menggunakan metode Sistem Evaluasi Faktor atau Factor Evaluation System (FES) sebagai acuan bagi setiap kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melaksanakan evaluasi jabatan dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri di lingkungan masing-masing.

Harus ada validasi untuk setiap jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, maupun jabatan fungsional umum di lingkungan instansi berupa:

  1. Peta Jabatan.
  2. Informasi Faktor Jabatan Struktural.
  3. Informasi Faktor Jabatan Fungsional Tertentu/Jabatan Fungsional Umum.

Intinya suatu jabatan baik struktural maupun fungsional bisa berada/menduduki grade tertentu, perhitungan atau polanya sudah standar.

Penggunaan Metode FES dalam Evaluasi Jabatan struktural dan fungsional memiliki informasi faktor evaluasi yang berbeda. Masing-masing faktor evaluasi jabatan di atas diberikan nilai (skor) yang sudah ditentukan dan dijabarkan lagi dalam range yang mempunyai nilai berbeda pula

Perbedaan Faktor Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional:

Struktural Fungsional
1. Ruang Lingkup dan Dampak Program 1. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan
2. Pengaturan Organisasi 2. Pengawasan Penyelia
3. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial 3. Pedoman
4. Hubungan Personal 4. Kompleksitas
a. Sifat Hubungan 5. Ruang Lingkup dan Dampak
b. Tujuan Hubungan 6. Hubungan Personal
5. Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan 7. Tujuan Hubungan
6. Kondisi Lain 8. Persyaratan Fisik
9. Lingkungan Kerja

Sebagai contoh untuk jabatan fungsional faktor 1. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan dijabarkan lagi menjadi 9 tingkatan dengan skor nilai yang berbeda. Tingkat 1-1 nilai 50 sampai tingkat 1-9 dengan nilai 1850 yang merupakan tingkatan tertinggi (Pakar pekerjaan profesional untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan hipotesa baru).

Begitu juga untuk faktor ke-2 dan seterusnya, masing-masing dibagi lagi menjadi berbagai tingkatan dengan nilai yang berbeda.

Ilustrasi perhitungan grade untuk jabatan fungsional : Analis Kepegawaian Tingkat Terampil

1. Pedoman Umum

 

2. Hasil Evaluasi Jabatan Analis Kepegawaian Tingkat Terampil.

Faktor Evaluasi Nilai Yang diberikan Keterangan
Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan 350 Tingkat Faktor 1-3
Faktor 2: Pengawasan Penyelia 125 Tingkat Faktor 2-2
Faktor 3: Pedoman 125 Tingkat Faktor 3-2
Faktor 4: Kompleksitas 150 Tingkat Faktor 4-3
Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak 75 Tingkat Faktor 5-2
Faktor 6: Hubungan Personal 45 Tingkat Faktor 6-2
Faktor 7: Tujuan Hubungan Tingkat Faktor 7-A
Faktor 8: Persyaratan Fisik 5 Tingkat Faktor 8-1
Faktor 9: Lingkungan Kerja 5 Tingkat Faktor 9-1
880

3. Batasan Nilai per Kelas Jabatan

Batasan Nilai Kelas Jabatan
190-240 1
245-300 2
305-370 3
375-450 4
455-650 5
655-850 6
855-1100 7
1105-1350 8
1355-1600 9
1605-1850 10
1855-2100 11
2105-2350 12
2355-2750 13
2755-3150 14
3155-3600 15
3605-4050 16
4055-ke atas 17

4. Besaran Tunjangan Kinerja 

 

Dengan demikian untuk Jabatan fungsional Analis Kepegawaian Tingkat Terampil mempunyai skor total sebesar 880 dan berada pada kelas jabatan no 7 dengan besaran tunjangan kinerja sebesar Rp 2.304.000.

Ilustrasi di atas bisa digunakan untuk jabatan fungsional lain atau struktural berdasarkan informasi faktor evaluasi yang sudah ditentukan guna mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi Jabatan.

sumber : http://setagu.net/inilah-28-kl-yang-mendapat-remunerasi-2013/#more-3125

Proses panjang penantian pemberian remunerasi akan berakhir dengan disetujuinya anggaran tunjangan kinerja oleh Badan Anggaran DPR pada tanggal 21 Oktober 2013.

Menteri Keuangan sebelumnya telah mengajukan surat SR-414/MK.02/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada DPR perihal permohonan persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi 28 Kementerian/Lembaga tahun 2013. Anggaran tunjangan kinerja hasil efisiensi atau optimalisasi K/L harus harus mendapat persetujuan dari komisi terkait sebelum dibawa ke Banggar DPR.

Sampai saat ini (24/10/13) hanya Perpusnas yang belum final dalam pembahasan anggaran tunjangan kinerjanya. Komisi X sebagai mitra kerja Perpusnas dalam rapat terakhir tanggal 24 September 2013 belum sepakat dengan perubahan alokasi DIPA Perpusnas 2013.

Awalnya K/L yang diusulkan menerima remunerasi pada tahun 2013 sejumlah 23 K/L, namun dalam perjalanannya terdapat tambahan 5 K/L yakni BSN, Setjen Ombudsman, Kemsos, ESDM, dan Basarnas. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai tunjangan kinerja tersebut mencapai 3,55 T.

Dalam pertemuan KPRBN tanggal 25 Juni 2013 Wapres Boediono telah memberikan persetujuan pemberian remunerasi bagi 28 K/L tahun 2013 dengan beberapa keputusan antara lain:

  1. Besaran tunjangan kinerja untuk 28 K/L yang mengajukan remunerasi pada tahun 2013 sama dengan besaran yang diterima oleh 20 K/L pada tahun 2012 yakni 47%. Besaran tunjangan kinerja 47% tersebut juga akan diberlakukan untuk K/L yang memperoleh remunerasi pada tahun 2014.
  2. TMT Remunerasi 1 Juli 2013.
  3. Pembatasan honorarium kegiatan Tim yang diberlakukan mulai 1 Juli 2013. Dalam hal ini Pemerintah telah memberlakukan PMK No. 91/PMK/02/2013 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 yang dikeluarkan tanggal 24 Juni 2013.

Pada pembahasan dengan Banggar DPR tanggal 21 Oktober 2013 diputuskan hanya 27 K/L yang akan menerima remunerasi tahun 2013. Satu lembaga yaitu Sekretariat Jenderal DPR juga mendapat anggaran remunerasi, namun dana kebutuhan tunjangan kinerja Setjen DPR baru akan digunakan pada tahun 2014.

Berikut daftar K/L yang mendapat remunerasi TMT per 1 Juli 2013:

No K/L Anggaran (M)
1 Kemenlu 52,6
2 Kemendag 113
3 Kemenkes 347
4 Kemendikbud 989,8
5 Kemen Parekraf 37,1
6 Kemenhut 194
7 Kemendagri 101,7
8 Wantannas *
9 LAPAN 9
10 Kemen K P 168,9
11 Kemen L H *
12 Kemenhub 485,7
13 Kemenakertrans 85,6
14 BAPETEN 3
15 Kemen P U 403,9
16 Kemenkominfo 65,2
17 BMKG 77,7
18 Bakorkamla 5,41
19 BNP2TKI 16,8
20 Kemen PDT 12,4
21 Perpusnas 14
22 BIN *
23 Setjen DPR 24,21
24 Basarnas 46,2
25 Kemensos 76,2
26 ESDM 98,2
27 BSN 3
28 Setjen Ombudsman 3

Dengan adanya tambahan 28 K/L di atas berarti tinggal 13 K/L yang belum mendapatkan remunerasi yaitu:

  1. Kementerian Agama
  2. Kementerian BUMN
  3. Kementerian Koperasi dan UKM
  4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
  5. Badan Informasi Geospasial
  6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  7. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  8. Setjen DPD
  9. Setjen Komnas Ham
  10. Setjen KPU
  11. Setjen KY
  12. Setjen MK
  13. Setjen MPR

Proses selanjutnya setelah persetujuan DPR adalah penerbitan Perpres (Peraturan Presiden) sebagai dasar hukum pencairan anggaran tunjangan kinerja. Perpres tersebut akan digunakan Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan sebagai dasar mengeluarkan peraturan atau petunjuk teknis (juknis) tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja.

Banyak pertanyaan yang sering dilontarkan pada forum ini seperti:

  • Pemberian tunkin bagi yang tugas belajar
  • Apakah dosen yang sudah bersertifikasi mendapatkan tunjangan kinerja?
  • Apakah RS BLU yang sudah ada remunerasi rumah sakit juga mendapatkan tunjangan kinerja?
  • dll

Nah, pertanyaan/persoalan di atas akan terjawab dalam peraturan Menteri atau pimpinan K/L yang akan diterbitkan sebagai pedoman pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan K/L masing-masing. Hal-hal teknis maupun aturan yang berkaitan dengan tunjangan kinerja akan diuraikan dalam peraturan tersebut.

sumber : http://acch.kpk.go.id/uu-no-8-tahun-2010

articleada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

 

Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor.
Bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana, maka DPR RI dan Presiden RI menyusun dan menetapkan UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang