Archive for the ‘Pengetahuan’ Category

sumber : http://berita.plasa.msn.com/internasional/petani-cina-dapat-bonus-rp-26-miliar-tunai

petani

Petani di Desa Jianshe, Cina, mendapatkan bonus uang tunai yang sebelum dibagikan dipertontonkan kepada warga di alun-alun desa.

Warga desa menunggu pemberian bonus akhir tahun mereka di desa Jianshe, Liangshan, Provinsi Sichuan, Cina, 14 Januari 2014. Jumlah uang yang dibagikan kepada warga sebesar 13.115.000 yuan (Rp 26,21 miliar) ditempatkan di tengah alun-alun sebelum didistribusikan sebagai bonus untuk sekitar 340 warga desa sebagai imbalan atas investasi mereka dalam penanaman dan pembibitan koperasi di desa di tahun 2013.

sumber : http://acch.kpk.go.id/uu-no-8-tahun-2010

articleada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

 

Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor.
Bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana, maka DPR RI dan Presiden RI menyusun dan menetapkan UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

SBU-DIPA-2013-PP37-2012

          Mungkin inilah beberapa kegelisahan yang sedang di dera bangsa ini, berbeda dengan kegelisahan yang muncul dari berbagai bidang, ini adalah kegelisahan tentang hilangnya Budaya yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, yaitu Budaya Malu, mungkin kita sekarang ini sudah bosan dan kesal dengan berbagai macam berita baik media elektronik maupun cetak, tentang banyaknya orang yang sudah tidak memiliki Budaya Malu, baik Malu atas diri sendiri, keluarga, intitusi, agama bahkan bangsa, dan lebih parahnya lagi orang yang tidak memiliki Budaya Malu ini dengan bangga dan sombong menyebarkan Budaya Tanpa Malu tersebut ke seluruh pelosok negeri ini, yang lebih menyedihkan lagi adalah orang tersebut malah di hargai dan di hormati di masyarakat ini, belum lagi orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain, dan dengan bangga berkata-kata seolah olah dia adalah orang yang paling benar dan paling mengerti, padahal semakin orang merasa mengerti semakin jauh orang tersebut dimengerti oleh orang lain, belum lagi banyaknya orang2 opportunities, yang melihat kondisi menguntungkan, saat ada peluang menguntungkan dengan Tanpa Rasa Malu orang itu baru bergerak dan mengambil keuntungan.

saya sebagai anak bangsa merasa aneh dengan kejadian ini apakah Budaya Malu ini sudah hilang? atau memang jamannya sudah berubah? sehingga sekarang ini Budaya Malu menjadi budaya primitif yang harus di ganti dengan Budaya Tanpa Malu? mau dibawa kemana bangsa ini? bagaimanakah 10 tahun bangsa ini kedepan? apakah kita hanya bisa sebagai penonton saat ini, yang hanya duduk manis dan dianggap sebagai bahan berita biasa setiap hari, saya katakan tidak. kita dapat berubah, dengan dimulai dari diri sendiri dengan menerapkan Budaya Malu dari hati yang paling dalam dan mempraktikannya di hari2 yang kita jalani, saya sebagai anak bangsa tidak ridha dan ikhlas jika Budaya Malu yang sangat kuat di bangsa ini pada tahun2 kemarin ini akan hilang di telan zaman, dan di sengaja di hancurkan oleh orang2 yang tidak mempunyai Rasa Malu.

Saya yakin  dari pegawai swasta sampai pegawai negeri, dari pemulung sampai pejabat sebenarnya masih memiliki sedikit rasa empati pada Budaya Malu ini, sehingga dapat kita lestarikan budaya ini sampai 1000 tahun lagi, jangan ragu untuk mengatakan tidak dan jangan malu kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang masih memiliki Budaya Malu.

Berikut saya lampirkan manual book atau tata cara penggunaan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED)

dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), semoga Bermanfaat :

1. Pedoman_WINEPSBED_2010 (EPSBED)

2. User_Manual_DIKTI_0.3_update (PDPT)

sumber : http://www.antaranews.com/berita/336851/indonesia-belum-sadari-dampak-big-data

Kamis, 4 Oktober 2012 18:23 WIB | 2939 Views

Jakarta (ANTARA News) – Country Manager NetApp untuk Indonesia dan Filipina, Steven Law, mengungkapkan bahwa banyak perusahaan Indonesia yang belum menyadari dampak negatif big data dalam pengelolaan data mereka.

“Padahal akibatnya data bisa tidak tersimpan, tidak terback-up,” kata Steven pada  jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, big data kini menjadi tren dunia yang terlihat dari perubahan besar yang terjadi dari era manual ke era digital secara serentak.

Menurutnya, beberapa tahun lagi Indonesia juga akan mengikuti tren ini. Steven memprediksi sekitar tiga sampai empat tahun lagi, perusahaan-perusahaan Indonesia akan kebingungan karena terlalu banyak data dalam sistem komputernya.

Dia mencontohkan sebuah rumah sakit yang terus menurus menambah data pasiennya. Jika mereka tidak memiliki rekam data penyakit pasien yang baik maka tidak menutup kemungkinan jiwa seseorang menjadi terancam.

Health care (taruhannya) bisa nyawa,” kata Steven.

Dia meminta perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai sekarfang mesti membuat pengelolaan data komputer yang baik. “Jangan sampai mereka terlambat sampai dampak big data menjadi benar-benar terasa nyata,” katanya.

sumber : http://www.biografitokohdunia.com/2012/05/biografi-hoegeng-polisi-paling-jujur-di.html#comment-form

Hoegeng Imam Santoso merupakan putra sulung dari pasangan Soekario Kario Hatmodjo dan Oemi Kalsoem. Beliau lahir pada 14 Oktober 1921 di Kota Pekalongan. Meskipun berasal dari keluarga Priyayi (ayahnya merupakan pegawai atau amtenaar Pemerintah Hindia Belanda), namun perilaku Hoegeng kecil sama sekali tidak menunjukkan kesombongan, bahkan ia banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa. Hoegeng sama sekali tidak pernah mempermasalahkan ningrat atau tidaknya seseorang dalam bergaul. Masa kecil Hoegeng diwarnai dengan kehidupan yang sederhana karena ayah Hoegeng tidak memiliki rumah dan tanah pribadi, karena itu ia seringkali berpindah-pindah rumah kontrakan.

Hoegeng kecil juga dididik dalam keluarga yang menekankan kedisiplinan dalam segala hal. Hoegeng mengenyam pendidikan dasarnya pada usia enam tahun pada tahun 1927 di Hollandsch Inlandsche School (HIS). Tamat dari HIS pada tahun 1934, ia memasuki Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), yaitu pendidikan menengah setingkat SMP di Pekalongan. Pada tahun 1937 setelah lulus MULO, ia melanjutkan pendidikan ke Algemeene Middlebare School (AMS) pendidikan setingkat SMA di Yogyakarta. Pada saat bersekolah di AMS, bakatnya dalam bidang bahasa sangatlah menonjol. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang suka bicara dan bergaul dengan siapa saja tanpa sungkan-sungkan dengan tidak mempedulikan ras atau bangsa apa.

Kemudian pada tahun 1940, saat usianya menginjak 19 tahun, ia memilih melanjutkan kuliahnya di Recht Hoge School (RHS) di Batavia. Tahun 1950, Hoegeng mengikuti Kursus Orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Port Gordon, George, Amerika Serikat. Dari situ, dia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya (1952). Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminil Kantor Polisi Sumatera Utara (1956) di Medan. Tahun 1959, mengikuti pendidikan Pendidikan Brimob dan menjadi seorang Staf Direktorat II Mabes Kepolisian Negara (1960), Kepala Jawatan Imigrasi (1960), Menteri luran Negara (1965), dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti tahun 1966. Setelah Hoegeng pindah ke markas Kepolisian Negara kariernya terus menanjak. Di situ, dia menjabat Deputi Operasi Pangak (1966), dan Deputi Men/Pangak Urusan Operasi juga masih dalam 1966. Terakhir, pada 5 Mei 1968, Hoegeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara (tahun 1969, namanya kemudian berubah menjadi Kapolri), menggantikan Soetjipto Joedodihardjo.

Banyak hal terjadi selama kepemimpinan Kapolri Hoegeng Iman Santoso. Pertama, Hoegeng melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut Struktur Organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Kedua, adalah soal perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Keppres No.52 Tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI (Pangak) diubah menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian (Mabak).

Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak) menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol. Demikian pula sebutan Seskoak menjadi Seskopol. Di bawah kepemimpinan Hoegeng peran serta Polri dalam peta organisasi Polisi Internasional, International Criminal Police Organization (ICPO), semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta.

Selama ia menjabat sebagai kapolri ada dua kasus menggemparkan masyarakat. Pertama kasus Sum Kuning, yaitu pemerkosaan terhadap penjual telur, Sumarijem, yg diduga pelakunya anak-anak petinggi teras di Yogyakarta. Ironisnya, korban perkosaan malah dipenjara oleh polisi dengan tuduhan memberi keterangan palsu. Lalu merembet dianggap terlibat kegiatan ilegal PKI. Nuansa rekayasa semakin terang ketika persidangan digelar tertutup. Wartawan yg menulis kasus Sum harus berurusan dengan Dandim 096. Hoegeng bertindak. Kita tidak gentar menghadapi orangorang gede siapa pun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Mahaesa. Jadi, walaupun keluarga sendiri, kalau salah tetap kita tindak. Geraklah the sooner the better, tegas Hoegeng di halaman 95.

Kasus lainnya yg menghebohkan adalah penyelundupan mobil-mobil mewah bernilai miliaran rupiah oleh Robby Tjah jadi. Berkat jaminan, pengusaha ini hanya beberapa jam mendekam di tahanan Komdak. Sungguh berkua sanya si penjamin sampai Ke jaksaan Jakarta Raya pun memetieskan kasus ini. Siapakah si penjamin itu? Tapi, Hoegeng tak gentar. Di kasus penyelundupan mobil mewah berikutnya, Robby tak berkutik. Pejabat yg terbukti menerima sogokan ditahan. Rumor yg santer, gara-gara membongkar kasus ini pula yg menyebabkan Hoegeng di pensiunkan, 2 Oktober 1971 dari jabatan kapolri. Kasus ini ternyata melibatkan sejumlah pejabat dan perwira tinggi ABRI (hlm 118). Bayangan banyak orang, memasuki masa pensiun orang pertama di kepolisian pasti menyenangkan. Tinggal menikmati rumah mewah berikut isinya, kendaraan siap pakai. Semua itu diperoleh dari sogokan para pengusaha.

Kasus inilah yang kemudian santer diduga sebagai penyebab pencopotan Hoegeng oleh Soeharto. Hoegeng dipensiunkan oleh Presiden Soeharto  pada usia 49 tahun, di saat ia sedang melakukan pembersihan di jajaran kepolisian. Kabar pencopotan itu diterima Hoegeng secara mendadak. Kemudian Hoegeng ditawarkan Soeharto untuk menjadi duta besar di sebuah Negara di Eropa, namun ia menolak. Alasannya karena ia seorang polisi dan bukan politisi.

“Begitu dipensiunkan, Bapak kemudian mengabarkan pada ibunya. Dan ibunya hanya berpesan, selesaikan tugas dengan kejujuran. Karena kita masih bisa makan nasi dengan garam,” ujar Roelani. “Dan kata-kata itulah yang menguatkan saya,” tambahnya.

Hoegeng diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri pada 2 Oktober 1971, dan ia kemudian digantikan oleh Komisaris Jenderal Polisi Drs. Moh. Hasan. Pemberhentian Hoegeng dari jabatannya ini menyisakan sejumlah tanda tanya di antaranya karena masa jabatannya sebagai Kapolri saat itu belum habis. Berbagai spekulasi muncul berkaitan dengan pemberhentiannya tersebut, antara lain dikarenakan figurnya terlalu populer dikalangan pers dan masyarakat. Selain itu ada pula yang menyebutkan bahwa ia diganti karena kebijaksanaannya tentang penggunaan helm yang dinilai sangat kontroversi.

Ternyata masa menyenangkan itu tidak berlaku bagi Hoegeng yg anti disogok. Pria yg pernah dinobatkan sebagai The Man of the Year 1970 ini pensiun tanpa memiliki rumah, kendaraan, maupun barang mewah. Rumah dinas menjadi milik Hoegeng atas pemberian dari Kepolisian. Beberapa kapolda patungan membeli mobil Kingswood, yg kemudian menjadi satu-satunya mobil yg ia miliki.Pengabdian yg penuh dari Pak Hoegeng tentu membawa konsekuensi bagi hidupnya sehari-hari. Pernah dituturkannya sekali waktu, setelah berhenti dari Kepala Polri dan pensiunnya masih diproses, suatu waktu dia tidak tahu apa yg masih dapat dimakan oleh keluarga karena di rumah sudah kehabisan beras.

Hoegeng memang seorang yang sederhana, ia mengajarkan pada istri dan anak-anaknya arti disiplin dan kejujuran. Semua keluarga dilarang untuk menggunakan berbagai fasilitas sebagai anak seorang Kapolri.

“Bahkan anak-anak tak berani untuk meminta sebuah sepeda pun,” kata Merry.

Aditya, salah seorang putra Hoegeng bercerita, ketika sebuah perusahaan motor merek Lambretta mengirimkan dua buah motor, sang ayah segera meminta ajudannya untuk mengembalikan barang pemberian itu. “Padahal saya yang waktu itu masih muda sangat menginginkannya,” kenang Didit.

Saking jujurnya, Hoegeng baru memiliki rumah saat memasuki masa pensiun. Atas kebaikan Kapolri penggantinya, rumah dinas di kawasan Menteng Jakarta pusat pun menjadi milik keluarga Hoegeng. Tentu saja, mereka mengisi rumah itu, setelah seluruh perabot inventaris kantor ia kembalikan semuanya.

Memasuki masa pensiun Hoegeng menghabiskan waktu dengan menekuni hobinya sejak remaja, yakni bermain musik Hawaiian dan melukis. Lukisan itu lah yang kemudian menjadi sumber Hoegeng untuk membiayai keluarga. Karena harus anda ketahui, pensiunan Hoegeng hingga tahun 2001 hanya sebesar Rp.10.000 saja, itu pun hanya diterima sebesar Rp.7500! Dalam acara Kick Andy, Aditya menunjukkan sebuah SK tentang perubahan gaji ayahnya pada tahun 2001, yang menyatakan perubahan gaji pensiunan seorang Jendral Hoegeng dari Rp. 10.000 menjadi Rp.1.170.000. Pada 14 Juli 2004, Hoegeng meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta dalam usia yang ke 83 tahun. Ia meninggal karena penyakit stroke dan jantung yang dideritanya. Hoegeng mengisi waktu luang dengan hobi melukisnya.

Itulah sekadar beberapa catatan kenangan untuk Pak Hoegeng yg baru saja meninggalkan kita. Seorang yg hidupnya senantiasa jujur, seorang yg menjadi simbol bagi hidup jujur, dan simbol bagi kejujuran yg hidup.

Tak heran, Almarhum Gus Dur pernah berkata,

“Di Indonesia ini hanya ada tiga polisi jujur, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng.” 

Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah.

Dasar hukum

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat PNS.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara.
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
  4. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
  5. Peraturan Kepala LAN Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang.
  6. Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Calon Widyaiswara.
  7. Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya.
  8. Peraturan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Kerja dan Tata Cara Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara.
  9. Peraturan Kepala LAN Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Orasi Ilmiah Widyaiswara.
  10. Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan Substansi Diklat Kepemimpinan Tingkat III.
  11. Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kewidyaiswaraan Substansi Diklat.

Pencalonan dan pengangkatan widyaiswara

Widyaiswara dicalonkan secara internal dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan penempatan dalam lingkungan instansi dari pejabat yang mengangkat melalui surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara setelah calon widyaiswara dinyatakan lulus syarat administrasi dan uji/evaluasi kompetensi melalui paparan spesialisasi mata diklat.

Persyaratan administrasi calon widyaiswara

  1. Surat usulan mengikuti Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang ditujukan kepada Kepala LAN.
  2. Lulus dan menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Diklat Calon Widyaiswara.
  3. Mengisi Lembar Biodata dari LAN.
  4. Berijazah serendah-rendahnya S-1 atau D-IV.
  5. Usia maksimal 50 tahun pada saat menerima surat rekomendasi dari Kepala LAN.
  6. SK Pengangkatan/Pemberhentian jabatan terakhir.
  7. Melengkapi: Daftar Riwayat Hidup, DP-3 terbaru, dan Ijazah/Sertifikat.
  8. Rencana kerja mengajar individu minimum 500 JP setahun.
  9. Program Diklat di Unit Diklat instansi pengusul satu tahun berjalan.
  10. Surat Keterangan Pengalaman Mengajar Diklat PNS (apabila ada).
  11. Karya Tulis Ilmiah yang pernah dibuat/diterbitkan (apabila ada).
  12. Mempersiapkan minimum 2 (dua) spesialisasi Diklat.
  13. Melengkapi GBPP/Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat, SAP/Rencana Pembelajaran, Bahan Ajar/Modul, dan Copy OHT/Slide sebanyak 2 (dua) rangkap dari spesialisasi yang dipaparkan dan 1 (satu) rangkap dari yang tidak dipaparkan.

Evaluasi kompetensi calon widyaiswara

  1. Penguasaan materi;
  2. Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran;
  3. Sistematika Penyajian;
  4. Penggunaan metode dan alat bantu;
  5. Keterampilan menjawab pertanyaan;
  6. Daya simpatik, gaya dan sikap dalam penyajian;
  7. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
  8. Kualitas bahan Diklat (GBPP, SAP, Modul, OHT);
  9. Ketepatan waktu dalam penyajian;
  10. Keterampilan bahasa Inggris.

Jenjang jabatan

  1. Widyaiswara Utama (Pembina Utama Madya Gol. IV/d – Pembina Utama Gol. IV/e)
  2. Widyaiswara Madya (Pembina Gol. IV/a – Pembina Utama Muda Gol. IV/c)
  3. Widyaiswara Muda (Penata Gol. III/c – Penata Tk. I Gol. III/d)
  4. Widyaiswara Pertama (Penata Muda Gol. III/a – Penata Muda Tk. I Gol. III/b)

Pemberhentian dari jabatan widyaiswara

Pemberhentian sementara

Widyaiswara dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

  • Dalam jenjang Widyaiswara Pertama sampai dengan Widyaiswara Utama Gol. IV/d tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal untuk kenaikan pangkat/jabatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pengangkatan/kenaikan jabatan terakhir.
  • Tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal 25 dalam satu tahun bagi Widyaiswara Utama Gol. IV/e.
  • Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, diberhentikan sementara sebagai PNS, ditugaskan penuh di luar Jabatan Widyaiswara, menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pemberhentian dari jabatan widyaiswara

Widyaiswara diberhentikan dari jabatannya, apabila:

  • Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
  • Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pengangkatan kembali

Widyaiswara yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam Jabatan Widyaiswara.

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/6/PBI/2005
TENTANG
TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN  
PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang    :

a.  bahwa transparansi informasi mengenai  produk bank
merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan  good
governance pada industri perbankan dan memberdayakan
nasabah;
b.  bahwa transparansi informasi mengenai produk bank
sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada
nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada
produk bank;
c.  bahwa transparansi terhadap penggunaan data pribadi
yang disampaikan nasabah kepada bank diperlukan untuk
meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi
nasabah dalam berhubungan dengan bank;
d.  bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur
transparansi informasi produk bank dan penggunaan data
pribadi nasabah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
Mengingat    :

1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia …..

- 2 -

Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3790);
2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999  tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan     :

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN
PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal    1
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
1.  Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud …..

- 3 -

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
termasuk kantor cabang bank asing.
2.  Kantor Bank adalah kantor pusat, kantor cabang, dan kantor di bawah kantor
cabang.
3.  Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang
tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan
transaksi keuangan (walk-in customer).
4.  Produk Bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan
atau jasa lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai
agen pemasaran.
5.  Pihak Lain adalah pihak-pihak di luar Bank, termasuk namun tidak terbatas
pada pihak-pihak yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank.
6.  Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh Nasabah
kepada Bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan Bank.
Pasal 2
(1)  Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan
penggunaan Data Pribadi Nasabah.
(2)  Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan
penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang
meliputi:
a.  transparansi informasi mengenai Produk Bank; dan
b.  transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah;

(3) Kebijakan …..

- 4 -

(3)  Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
diberlakukan di seluruh Kantor Bank.
Pasal 3
Direksi Bank bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur
transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi
Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
BAB II
TRANSPARANSI INFORMASI
PRODUK BANK
Pasal 4
(1)  Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara
lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.
(2)  Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada
Nasabah secara tertulis dan atau lisan.
(3)  Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan
atau tidak etis (misconduct).
Pasal 5
(1)  Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya meliputi:
a. Nama Produk Bank;
b. Jenis Produk Bank;
c. Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;

d.  Persyaratan …..

- 5 -

d. Persyaratan dan tata cara  penggunaan Produk Bank;
e. Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank;
f.  Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
g. Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan
h. Penerbit (issuer/originator) Produk Bank;
(2)  Dalam hal Produk Bank terkait dengan penghimpunan dana, Bank wajib
memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap Produk
Bank tersebut.
Pasal 6
(1)  Bank wajib memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan,
penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
(2)  Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan
kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan Produk Bank paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan
atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut.
Pasal 7
Bank dilarang mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenai
karakteristik Produk Bank yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat dan atau
tidak dapat dibaca secara jelas dan atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
Pasal 8
(1)  Bank wajib menyediakan layanan informasi karakteristik Produk Bank yang
dapat diperoleh secara mudah oleh masyarakat.
(2)  Penyediaan …..

- 6 -

(2)  Penyediaan layanan informasi mengenai Produk Bank sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.
BAB III
TRANSPARANSI PENGGUNAAN
DATA PRIBADI NASABAH
Pasal 9
(1)  Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan
memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak
Lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan
perundang-undangan  lain yang berlaku.
(2)  Dalam permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank
wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian
dan atau penyebarluasan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain.
Pasal 10
(1)  Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat
dilakukan oleh Bank sebelum atau setelah Nasabah melakukan transaksi
yang berkaitan dengan Produk Bank.
(2)  Persetujuan Nasabah terhadap permintaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan oleh Nasabah pada formulir
khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut.

Pasal 11 …..

- 7 -

Pasal 11
Dalam hal Bank akan menggunakan data pribadi seseorang dan atau sekelompok
orang yang diperoleh dari Pihak Lain untuk tujuan komersial, Bank wajib
memiliki jaminan tertulis dari Pihak Lain yang berisi persetujuan tertulis dari
seseorang dan atau sekelompok orang tersebut untuk menyebarluaskan data
pribadinya.
BAB IV
SANKSI
Pasal 12
(1)  Bank yang  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan
Pasal 11 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis.
(2)  Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan
dengan komponen penilaian tingkat kesehatan Bank.
BAB V
PENUTUP
Pasal 13
Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Badan Kredit
Desa yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan
Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

Pasal 14 …..

- 8 -

Pasal 14
Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam
Surat Edaran Bank Indonesia.
Pasal 15
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 16

DPNP/DPbS/DPBPR
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/6/PBI/2005
TENTANG
TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN
PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH
UMUM
Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek
informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut.  Hal
ini pada satu sisi terjadi karena pada umumnya informasi mengenai produk bank
yang disediakan bank belum menjelaskan secara berimbang manfaat, risiko
maupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk bank.  Oleh karena itu,
tidak jarang timbul perselisihan antara bank dengan nasabah yang disebabkan
karena adanya kesenjangan informasi mengenai karakteristik produk bank yang
ditawarkan bank kepada nasabah. Akibatnya, hak-hak nasabah untuk
mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh menjadi tidak
terpenuhi.   Pada sisi yang lain, kurangnya informasi yang memadai mengenai
produk bank memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan
usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah sehingga diperlukan adanya
transparansi informasi mengenai produk bank untuk meningkatkan  good
governance di sektor perbankan.
Selain aspek transparansi informasi mengenai produk bank yang masih
kurang memadai, nasabah dihadapkan pula pada masalah pemberian data pribadi
oleh bank kepada pihak lain di luar bank tersebut untuk tujuan komersial tanpa

izin …..

- 2 -

izin nasabah. Oleh karena itu, transparansi penggunaan data pribadi nasabah
perlu dilakukan agar hak-hak nasabah tetap terlindungi.
Dengan memperhatikan hal-hal diatas, maka transparansi informasi
mengenai produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah menjadi suatu
kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk menjaga kredibilitas lembaga
perbankan sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna
jasa perbankan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen.
PASAL DEMI PASAL
Pasal  1
Cukup jelas
Pasal 2
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
ayat (1)
Informasi tertulis antara lain dalam  bentuk  leaflet,  brosur,  atau

bentuk …..

- 3 -

bentuk   tertulis lainnya.
ayat (2)
Informasi secara lisan kepada Nasabah dapat dilakukan dengan
menjelaskan ringkasan karakteristik Produk Bank, dengan tetap
memperhatikan kelengkapan informasi yang disampaikan.
ayat (3)
Bank memberikan informasi yang akurat dan sebenar-benarnya
mengenai Produk Bank yang akan dimanfaatkan Nasabah dengan
memenuhi etika penyampaian informasi yang berlaku umum.
Pemberian informasi dianggap menyesatkan (mislead) apabila Bank
memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, misalnya
menyebutkan produk reksadana sebagai deposito.
Pemberian informasi dianggap tidak etis (misconduct) antara lain
apabila memberikan penilaian negatif terhadap Produk Bank lain.
Pasal 5
ayat (1)
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Jenis Produk Bank mengacu kepada kegiatan usaha Bank
sebagaimana tercantum dalam ketentuan perundang-undangan
yang berlaku seperti giro, tabungan, deposito, dan
kredit/pembiayaan.
huruf c
Bank menjelaskan secara terinci setiap manfaat yang dapat
diperoleh Nasabah dari suatu Produk Bank dan potensi risiko

yang …..

- 4 -

yang dihadapi oleh Nasabah dalam masa penggunaan Produk
Bank.
huruf d
Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank mencakup
antara lain dokumen yang diperlukan, mekanisme dan
prosedur transaksi yang berkaitan dengan Produk Bank.
huruf e
Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank antara lain biaya
administrasi, provisi, atau penalti.
huruf f
Bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara
konvensional, informasi yang disampaikan mencakup metode
perhitungan bunga untuk Produk Bank baik untuk Produk
Bank yang terkait dengan penghimpunan maupun penyaluran
dana.
Bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah, informasi yang disampaikan mencakup
metode perhitungan bagi hasil untuk Produk Bank yang
berupa penghimpunan dana, dan metode perhitungan margin
keuntungan serta perhitungan bagi hasil untuk Produk Bank
yang berupa penyaluran dana.
huruf g
Informasi mengenai jangka waktu mencakup perpanjangan
dan penghentian jangka waktu dan atau manfaat Produk Bank
sebelum jatuh tempo.

huruf h …..

- 5 -

huruf h
Informasi mengenai penerbit Produk Bank antara lain
mencakup keterangan mengenai siapa penerbitnya (Bank atau
lembaga keuangan bukan bank), hubungan hukum antara
penerbit dengan Bank dan Nasabah, serta hak dan kewajiban
masing-masing pihak.
ayat (2)
Informasi mengenai program penjaminan antara lain mengenai
kejelasan apakah Produk Bank tersebut termasuk dalam program
penjaminan.
Pasal 6
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Untuk Produk Bank tertentu yang frekuensi perubahan
karakteristiknya relatif tinggi, seperti perubahan suku bunga
tabungan, pemberitahuan dapat dilakukan melalui pengumuman di
Kantor Bank dan atau media lain yang mudah diakses oleh Nasabah.
Pasal 7
Penempatan tulisan, bentuk huruf, dan warna tulisan dalam penjelasan
karakteristik Produk Bank disajikan secara proporsional dan wajar sehingga
mudah dibaca.
Kalimat yang digunakan dalam menjelaskan Produk Bank disajikan secara
singkat dan jelas sehingga mudah dimengerti.

Pasal 8 …..

- 6 -

Pasal 8
ayat (1)
Layanan informasi dapat berupa publikasi tertulis di setiap Kantor
Bank dan atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang
disediakan melalui hotline service / call center  atau website.
ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9
ayat (1)
Yang dimaksud dengan tujuan komersial adalah pengunaan Data
Pribadi Nasabah oleh Pihak Lain untuk memperoleh keuntungan.
Peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya di bidang
informasi debitur.
ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Klausula permintaan persetujuan bersifat opt-in, yaitu Bank dilarang
melakukan hal-hal yang menjadi tujuan pencantuman klausula
tersebut, sebelum Nasabah memberikan persetujuan.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12 …..

- 7 -

Pasal 12
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Perhitungan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan Bank
dilakukan pada aspek manajemen.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4475

- 8 -

UNDANG-­UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang             : a. bahwa   pembangunan   nasional   bertujuan   untuk   mewujudkan
suatu   masyarakat   adil   dan   makmur   yang   merata   materiil   dan
spiritual   dalam   era  demokrasi   ekonomi   berdasarkan  Pancasila
dan Undang­Undang Dasar 1945;
b. bahwa   pembangunan   perekonomian   nasional   opada   era
globalisasi   harus   dapat   mendukung   tumbuhnya   dunia   usaha
sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang
memiliki   kandungan   teknologi   yang   dapat   meningkatkan
kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan
kepastian   atas   barang   dan/jasa   yang   diperoleh   dari
perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari
proses   globalisasi   ekonomi   harus  tetap  menjamin  peningkatan
kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan
keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;
d. bahwa   untuk   meningkatkan   harkat   dan   martabat   konsumen
perlu   meningkatkan   kesadaran,   pengetahuan,   kepedulian,
kemampuan   dan   kemandirian   konsumen   untuk   melindungi
dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang
bertanggung jawab;
e. bahwa   ketentuan   hukum   yang   melindungi   kepentingan
konsumen di Indonesia belum memadai
Halaman  1
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
f. bahwa   berdasarkan   pertimbangan   tersebut   di   atas   diperlukan
perangkat   peraturan   perundang­undangan   untuk   mewujudkan
keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku
usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
g. bahwa   untuk   itu   perlu   dibentuk   undang­undang   tentang
perlindungan konsumen.
Mengingat               : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang­
Undang Dasar 1945
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN
Menetapkan            : UNDANG­UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam undang­undang ini yang dimaksud dengan :
1. Perlindungan   konsumen  adalah   segala   upaya   yang   menjamin   adanya   kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
2. Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai   barang   dan/atau   jasa  yang  tersedia  dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri  sendiri, keluarga, orang lain  maupun makhluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku   usaha  adalah   setiap   orang   perseorangan   atau   badan   usaha,   baik   yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri
maupun   bersama­sama   melalui   perjanjian   menyelenggarakan   kegiatan   usaha   dalam
berbagai bidang ekonomi.
Halaman  2
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
4. Barang  adalah   setiap   benda   baik   berwujud   maupun   tidak   berwujud,   baik   bergerak
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat
untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa  adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan
bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi  adalah   kegiatan   pengenalan   atau   penyebarluasan   informasi   suatu   barang
dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang
akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. Impor jasa  adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah
Republik Indonesia.
9. Lembaga   Perlindungan   Konsumen   Swadaya   Masyarakat  adalah   lembaga   non­
pemerintah   yang   terdaftar   dan   diakui   oleh   pemerintah   yang   mempunyai   kegiatan
menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula   Baku  adalah   setiap   aturan   atau   ketentuan   dan   syarat­syarat   yang   telah
dipersiapkan   dan   ditetapkan   terlebih   dahulu   secara   sepihak   oleh   pelaku   usaha   yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi
oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  adalah badan yang bertugas menangani
dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional  adalah   badan   yang   dibentuk   untuk
membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri  adalah   menteri   yang   ruang   lingkup   tugas   dan   tanggung   jawabnya   meliputi
bidang perdagangan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Halaman  3
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
Perlindungan   konsumen   berasaskan   manfaat,   keadilan,   keseimbangan,   keamanan   dan
keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3
Perlindungan konsumen bertujuan :
a. meningkatkan   kesadaran,   kemampuan   dan   kemandirian   konsumen   untuk   melindungi
diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan   pemberdayaan   konsumen   dalam   memilih,   menentukan   dan   menuntut
hak­haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. meningkatkan   kualitas   barang   dan/atau   jasa   yang   menjamin   kelangsungan   usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Konsumen
Pasal 4
Hak konsumen adalah :
a. hak   atas   kenyamanan,   keamanan,   dan   keselamatan   dalam   mengkonsumsi   barang
dan/atau jasa;
b. hak   untuk   memilih   barang   dan/atau   jasa   serta   mendapatkan   barang   dan/atau   jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
Halaman  4
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa;
d. hak   untuk   didengar   pendapat   dan   keluhannya   atas   barang   dan/atau   jasa   yang
digunakan;
e. hak   untuk   mendapatkan   advokasi,   perlindungan,   dan   upaya   penyelesaian   sengketa
perlindungan konsumen secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau   jasa   yang   diterima   tidak   sesuai   dengan   perjanjian   atau   tidak   sebagaimana
mestinya;
i. hak­hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang­undangan lainnya.

Pasal 5
Kewajiban konsumen adalah :
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6
Hak pelaku usaha adalah :
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi
dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak
baik;
Halaman  5
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
c. hak   untuk   melakukan   pembelaan   diri   sepatutnya   di   dalam   penyelesaian   hukum
sengketa konsumen;
d. hak   untuk   rehabilitasi   nama   baik   apabila   terbukti   secara   hukum   bahwa   kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. hak­hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang­undangan lainnya.
Pasal 7
Kewajiban pelaku usaha adalah :
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan   atau   melayani   konsumen   secara   benar   dan   jujur   serta   tidak
diskriminatif;
d. menjamin   mutu   barang   dan/atau   jasa   yang   diproduksi   dan/atau   diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi   kesempatan   kepada   konsumen   untuk   menguji,   dan/atau   mencoba   barang
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat
dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi   kompensasi,   ganti   rugi   dan/atau   penggantian   atas   kerugian   akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi   kompensasi,   ganti   rugi   dan/atau   penggantian   apabila   barang   dan/atau   jasa
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV
PERBUATAN YANG DILARANG
BAGI PELAKU USAHA
Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa
yang:
Halaman  6
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
a. tidak   memenuhi   atau   tidak     sesuai   dengan   standar   yang   dipersyaratkan   dan
ketentuan peraturan perundang­undangan;
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c. tidak   sesuai   dengan   ukuran,   takaran,   timbangan   dan   jumlah   dalam   hitungan
menurut ukuran yang sebenarnya;
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana
dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode,
atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan
barang dan/atau jasa tersebut;
f. tidak   sesuai   dengan   janji   yang   dinyatakan   dalam   label,   etiket,   keterangan,   iklan
atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. tidak   mencantumkan   tanggal   kadaluwarsa   atau   jangka   waktu   penggunaan/
pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. tidak   mengikuti   ketentuan   berproduksi   secara   halal,   sebagaimana   pernyataan
“halal” yang dicantumkan dalam label;
i. tidak   memasang   label   atau   membuat   penjelasan   barang   yang   memuat   nama
barang,   ukuran,   berat/isi   bersih   atau   netto,   komposisi,   aturan   pakai,   tanggal
pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan
lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
j. tidak   mencantumkan   informasi   dan/atau   petunjuk   penggunaan   barang   dalam
bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang­undangan yang berlaku.
(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan
tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
(3) Pelaku   usaha   dilarang   memperdagangkan   sediaan   farmasi   dan   pangan   yang   rusak,
cacat   atau   bekas   dan   tercemar,   dengan   atau   tanpa   memberikan   informasi   secara
lengkap dan benar.
(4) Pelaku   usaha   yang   melakukan   pelanggaran   pada   ayat   (1)   dan   ayat   (2)   dilarang
memperdagangkan   barang   dan/atau   jasa   tersebut   serta   wajib   menariknya   dari
peredaran.

Halaman  7
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pasal 9

(1) Pelaku   usaha   dilarang   menawarkan,   memproduksikan,   mengiklankan   suatu   barang
dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah­olah:
a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus,
standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau
guna tertentu;
b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
c. barang   dan/atau   jasa   tersebut   telah   mendapatkan   dan/atau   memiliki   sponsor,
persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri­ciri kerja atau aksesori
tertentu;
d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor,
persetujuan atau afiliasi;
e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
j. menggunakan   kata­kata   yang   berlebihan,   seperti   aman,   tidak   berbahaya,   tidak
mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
(2) Barang   dan/atau   jasa   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilarang   untuk
diperdagangkan.
(3) Pelaku   usaha   yang   melakukan   pelanggaran   terhadap   ayat   (1)   dilarang   melanjutkan
penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Halaman  8
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pasal 10

Pelaku   usaha   dalam   menawarkan   barang   dan/atau   jasa   yang   ditujukan   untuk
diperdagangkan   dilarang   menawarkan,   mempromosikan,   mengiklankan   atau   membuat
pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:
a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang
mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan;
a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah­olah telah memenuhi standar mutu
tertentu;
b. menyatakan   barang   dan/atau   jasa   tersebut   seolah­olah   tidak   mengandung   cacat
tersembunyi;
c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk
menjual barang lain;
d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan
maksud menjual barang yang lain;
e. tidak   menyediakan   jasa   dalam   kapasitas   tertentu   atau   dalam   jumlah   cukup   dengan
maksud menjual jasa yang lain;
f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku   usaha   dilarang   menawarkan,   mempromosikan   atau   mengiklankan   suatu   barang
dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku
Halaman  9
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah
yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang
dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain
secara   cuma­cuma   dengan   maksud   tidak   memberikannya   atau   memberikan   tidak
sebagaimana yang dijanjikannya.
(2) Pelaku   usaha   dilarang   menawarkan,   mempromosikan   atau   mengiklankan   obat,   obat
tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan
cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku   usaha   dalam   menawarkan   barang   dan/atau   jasa   yang   ditujukan   untuk
diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:
a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan
cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis
terhadap konsumen.

Pasal 16

Halaman  10
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:
a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang
dijanjikan;
b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga
barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau
jasa;
d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau
persetujuan yang bersangkutan;
f. melanggar   etika   dan/atau   ketentuan   peraturan   perundang­undangan   mengenai
periklanan.
(2) Pelaku   usaha   periklanan   dilarang  melanjutkan  peredaran   iklan  yang   telah  melanggar
ketentuan pada ayat (1).
BAB V
KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU
Pasal 18

(1) Pelaku   usaha   dalam   menawarkan   barang   dan/atau   jasa   yang   ditujukan   untuk
diperdagangkan   dilarang   membuat   atau   mencantumkan   klausula   baku   pada   setiap
dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
Halaman  11
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
b. menyatakan   bahwa   pelaku   usaha   berhak   menolak   penyerahan   kembali   barang
yang dibeli konsumen;
c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. menyatakan  pemberian kuasa  dari  konsumen kepada  pelaku usaha baik  secara
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan
jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. memberi   hak   kepada   pelaku   usaha   untuk   mengurangi   manfaat   jasa   atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g. menyatakan   tunduknya   konsumen   kepada   peraturan   yang   berupa   aturan   baru,
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. menyatakan   bahwa   konsumen   memberi   kuasa   kepada   pelaku   usaha   untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai,  atau hak jaminan terhadap barang yang
dibeli oleh konsumen secara angsuran.
(2) Pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan  klausula  baku  yang  letak  atau  bentuknya  sulit
terlihat   atau   tidak   dapat   dibaca   secara   jelas,   atau   yang   pengungkapannya   sulit
dimengerti.
(3) Setiap   klausula   baku   yang   telah   ditetapkan   oleh   pelaku   usaha   pada   dokumen   atau
perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dinyatakan batal demi hukum.
(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang­
undang ini.

Halaman  12
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
BAB VI
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

(1) Pelaku   usaha   bertanggung   jawab   memberikan   ganti   rugi   atas   kerusakan,
pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang
atau   penggantian   barang   dan/atau   jasa   yang   sejenis   atau   setara   nilainya,   atau
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang­undangan yang berlaku.
(3) Pemberian   gantirugi   dilaksanakan   dalam   tenggang   waktu   7   (tujuh)   hari   setelah
tanggal transaksi.
(4) Pemberian   ganti   rugi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dan   ayat   (2)   tidak
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih
lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila
pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan
konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat
yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

Halaman  13
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
(1) Importir   barang   bertanggung   jawab   sebagai   pembuat   barang   yang   diimpor   apabila
importasi   barang   tersebut   tidak   dilakukan   oleh   agen   atau   perwakilan   produsen   luar
negeri.
(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa
asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian   terhadap   ada   tidaknya   unsur   kesalahan   dalam   kasus   pidana   sebagaimana
dimaksud   dalam   Pasal   19   ayat   (4),   Pasal   20,   dan   Pasal   21   merupakan   beban   dan
tanggungjawab   pelaku   usaha   tanpa   menutup   kemungkinan   bagi   jaksa   untuk   melakukan
pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi
ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau
mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

(1) Pelaku   usaha   yang   menjual   barang   dan   atau   jasa   kepada   pelaku   usaha   lain
bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun
atas barang dan/atau jasa tersebut;
b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan
barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan
contoh, mutu, dan komposisi.
Halaman  14
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab
atas   tuntutan  ganti   rugi  dan/atau  gugatan   konsumen   apabila   pelaku  usaha  lain   yang
membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan
perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

(1) Pelaku   usaha   yang   memproduksi   barang   yang   pemanfaatannya   berkelanjutan   dalam
batas   waktu   sekurang­kurangnya   1   (satu)   tahun   wajib   menyediakan   suku   cadang
dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan
yang diperjanjikan.
(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan
ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
a. tidak   menyediakan   atau   lalai   menyediakan   suku   cadang   dan/atau   fasilitas
perbaikan;
b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26
Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang
disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku   usaha   yang   memproduksi   barang   dibebaskan   dari   tanggung   jawab   atas   kerugian
yang diderita konsumen, apabila:
a. barang   tersebut   terbukti   seharusnya   tidak   diedarkan   atau   tidak   dimaksudkan   untuk
diedarkan;
Halaman  15
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya
jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab
pelaku usaha.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 29

(1) Pemerintah   bertanggungjawab   atas   pembinaan   penyelenggaraan   perlindungan
konsumen   yang   menjamin   diperolehnya   hak   konsumen   dan   pelaku   usaha   serta
dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
(2) Pembinaan   oleh   pemerintah   atas   penyelenggaraan   perlindungan   konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilaksanakan  oleh Menteri  dan/atau menteri
teknis terkait.
(3) Menteri   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   melakukan   koordinasi   atas
penyelenggaraan perlindungan konsumen.
(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi upaya untuk:
a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha
dan konsumen;
Halaman  16
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
c. meningkatnya   kualitas   sumberdaya   manusia   serta   meningkatnya   kegiatan
penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

(2) Pengawasan   terhadap   penyelenggaraan   perlindungan   konsumen   serta   penerapan
ketentuan   peraturan   perundang­undangannya   diselenggarakan   oleh   pemerintah,
masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
(3) Pengawasan   oleh   pemerintah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilaksanakan
oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
(4) Pengawasan   oleh   masyarakat   dan   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya
masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
(5) Apabila   hasil   pengawasan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)   ternyata
menyimpang dari peraturan perundang­undangan yang berlaku dan membahayakan
konsumen,   Menteri   dan/atau   menteri   teknis   mengambil   tindakan   sesuai   dengan
peraturan perundang­undangan yang berlaku.
(6) Hasil   pengawasan   yang   diselenggarakan   masyarakat   dan   lembaga   perlindungan
konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat
disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
(7) Ketentuan  pelaksanaan  tugas   pengawasan  sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1),
ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama
Halaman  17
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31
Dalam   rangka   mengembangkan   upaya   perlindungan   konsumen   dibentuk   Badan
Perlindungan Konsumen Nasional.
Pasal 32

Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional   berkedudukan   di   Ibu   Kota   Negara   Republik
Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional   mempunyai   fungsi   memberikan   saran   dan
pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di
Indonesia.
Pasal 34

(1) Untuk   menjalankan   fungsi   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   33,   Badan
Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
a. memberikan   saran   dan   rekomendasi   kepada   pemerintah   dalam   rangka
penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
b. melakukan   penelitian   dan   pengkajian   terhadap   peraturan   perundang­undangan
yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
c. melakukan   penelitian   terhadap   barang   dan/atau   jasa   yang   menyangkut
keselamatan konsumen;
d. mendorong   berkembangnya   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya
masyarakat;
e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan
memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
Halaman  18
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga
perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
(2) Dalam   melaksanakan   tugas   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),   Badan
Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen
internasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

(1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiriatas seorang ketua merangkap anggota,
seorang   wakil   ketua   merangkap   anggota,   serta   sekurang­kurangnya   15   (lima   belas)
orang   dan   sebanyak­banyaknya   25   (duapuluh   lima)   orang   anggota   yang   mewakili
semua unsur.
(2) Anggota   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional   diangkat   dan   diberhentikan   oleh
Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
RepublikIndonesia.
(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional
selama   (3)   tiga   tahun   dan   dapat   diangkat   kembali   untuk   1   (satu)   kali   masa   jabatan
berikutnya.
(4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:
a. pemerintah;
Halaman  19
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
b. pelaku usaha;
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
d. akademis; dan
e. tenaga ahli.
Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. berbadan sehat;
c. berkelakuan baik;
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
f. berusia sekurang­kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:
a. meninggaldunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
d. sakit secara terus menerus;
e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
f. diberhentikan.
Pasal 39

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu
oleh sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang
diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
(3) Fungsi, tugas,  dan  tata kerja sekretariat sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1) diatur
dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Halaman  20
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 40

(1) Apabila   diperlukan   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional   dapat   membentuk
perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
(2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut
dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
Pasal 41

Dalam   pelaksanaan   tugas,   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional   bekerja   berdasarkan
tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada
anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan
perundang­undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   pembentukan   Badan   Perlindungan   Konsumen   Nasional
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

(1) Pemerintah   mengakui   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya   masyarakat   yang
memenuhi syarat.
Halaman  21
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2) Lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya   masyarakat   memiliki   kesempatan   untuk
berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
a. menyebarkan   informasi   dalam   rangka   meningkatkan   kesadaran   atas   hak   dan
kewajiban   dan   kehati­hatian   konsumen   dalam   mengkonsumsi   barang   dan/atau
jasa;
b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
c. bekerja   sama   dengan   instansi   terkait   dalam   upaya   mewujudkan   perlindungan
konsumen;
d. membantu   konsumen   dalam   memperjuangkan   haknya,   termasuk   menerima
keluhan atau pengaduan konsumen;
e. melakukan   pengawasan   bersama   pemerintah   dan   masyarakat   terhadap
pelaksanaan perlindungan konsumen.
(4) Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   tugas   lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 45

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang
bertugas   menyelesaikan   sengketa   antara   konsumen   dan   pelaku   usaha   atau   melalui
peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
(2) Penyelesaian   sengketa   konsumen   dapat   ditempuh   melalui   pengadilan   atau   diluar
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
Halaman  22
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang­undang.
(4) Apabila   telah   dipilih   upaya   penyelesaian   sengketa   konsumen   di   luar   pengadilan,
gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan
tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
c. lembaga   perlindungan   konsumen   swadaya   masyarakat   yang   memenuhi   syarat,
yaitu   berbentuk   badan   hukum   atau   yayasan,   yang   dalam   anggaran   dasarnya
menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah
untuk   kepentingan   perlindungan   konsumen   dan   telah   melaksanakan   kegiatan
sesuai dengan anggaran dasarnya;
d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi
atau   dimanfaatkan   mengakibatkan   kerugian   materi   yang   besar   dan/atau   korban
yang tidak sedikit.
(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b,
huruf c,atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak
sedikit   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   d   diatur   dengan   Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Halaman  23
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 47

Penyelesaian   sengketa   konsumen   di   luar   pengadilan   diselenggarakan   untuk   mencapai
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu
untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang
diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian   sengketa   konsumen   melalui   pengadilan   mengacu   pada   ketentuan   tentang
peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

(1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II
untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
(2) Untuk   dapat   diangkat   menjadi   anggota   badan   penyelesaian   sengketa   konsumen,
seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. berbadan sehat;
c. berkelakuan baik;
d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
f. berusia sekurang­kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
Halaman  24
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
(3) Anggota   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   terdiri   atas   unsur   pemerintah,   unsur
konsumen, dan unsur pelaku usaha.
(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit­dikitnya 3
(tiga) orang, dan sebanyak­banyaknya 5 (lima) orang.
(5) Pengangkatan   dan   pemberhentian   anggota   badan   penyelesaian   sengketa   konsumen
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. wakil ketua merangkap anggota;
c. anggota.
Pasal 51

(1) Badan   penyelesaian   sengketa   konsumen   dalam   menjalankan   tugasnya   dibantu   oleh
sekretariat.
(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan
anggota sekretariat.
(3) Pengangkatan   dan   pemberhentian   kepala   sekretariat   dan   anggota   sekretariat   badan
penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:
a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui
mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
Halaman  25
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. melaporkan   kepada   penyidik   umum   apabila   terjadi   pelanggaran   ketentuan   dalam
Undang­undang ini;
e. menerima   pengaduan   baik   tertulis   maupun   tidak   tertulis,   dari   konsumen   tentang
terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. memanggil   pelaku   usaha   yang   diduga   telah   melakukan   pelanggaran   terhadap
perlindungan konsumen;
h. memanggil  dan  menghadirkan saksi, saksi  ahli  dan/atau setiap  orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran terhadap Undang­undang ini;
i. meminta   bantuan  penyidik   untuk   menghadirkan  pelaku   usaha,  saksi,  saksi   ahli,   atau
setiap   orang   sebagaimana   dimaksud   pada   huruf   g   dan   huruf   h,   yang   tidak   bersedia
memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
j. mendapatkan,   meneliti   dan/atau   menilai   surat,   dokumen,   atau   alat   bukti   lain   guna
penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen;
m. menjatuhkan   sanksi   administratif   kepada   pelaku   usaha   yang   melanggar   ketentuan
Undang­undang ini.
Pasal 53

Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   pelaksanaan   tugas   dan   wewenang   badan   penyelesaian
sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

(1) Untuk   menangani   dan   menyelesaikan   sengketa   konsumen,   badan   penyelesaian
sengketa konsumen membentuk majelis.
Halaman  26
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit­
sedikitnya   3   (tiga)   orang   yang   mewakili   semua   unsur   sebagaimana   dimaksud   dalam
Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
(3) Putusan majelis final dan mengikat.
(4) Ketantuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan  tugas  majelis diatur dalam  surat
keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam
waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

(1) Dalam   waktu   paling   lambat   7   (tujuh)   hari   kerja   sejak   menerima   putusan   badan
penyelesaian   sengketa   konsumen   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   55   pelaku
usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
(2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14
(empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
(3) Pelaku   usaha   yang   tidak   mengajukan   keberatan   dalam   jangka   waktu   sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (2)   dianggap   menerima   putusan   badan   penyelesaian   sengketa
konsumen.
(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan
oleh   pelaku   usaha,   badan   penyelesaian   sengketa   konsumen   menyerahkan   putusan
tersebut   kepada   penyidik   untuk   melakukan   penyidikan   sesuai   dengan   ketentuan
perundang­undangan yang berlaku.
(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Halaman  27
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
Putusan   majelis   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   54   ayat   (3)   dimintakan   penetapan
eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.
Pasal 58

(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud
dalam   Pasal   56   ayat   (2)   dalam   waktu   paling   lambat   21   (duapuluh   satu)   hari   sejak
diterimanya keberatan.
(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 59

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang
perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang­undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Penyidik   Pejabat   Pegawai   Negeri   Sipil   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
berwenang:
a. melakukan   pemeriksaan   atas   kebenaran   laporan   atau   keterangan   berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
b. melakukan   pemeriksaan   terhadap   orang   lain   atau   badan   hukm   yang   diduga
melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
Halaman  28
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta
melakukan   penyitaan   terhadap   barang   hasil   pelanggaran   yang   dapat   dijadikan
bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perlindungan konsumen.
(3) Penyidik   Pejabat   Pegawai   Negeri   Sipil   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
memberitahukan   dimulainya   penyidikan   dan   hasil   penyidikannya   kepada   Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
(4) Penyidik   Pejabat   Pegawai   Negeri   Sipil   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
S A N K S I

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Pasal 60

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif
terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal
25 dan Pasal 26.
(2) Sanksi   administratif   berupa   penetapan   ganti   rugi   paling   banyak   Rp   200.000.000,00
(duaratus juta rupiah).
(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dalam peraturan perundang­undangan.

Bagian Kedua
Halaman  29
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal
9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,huruf
e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal
12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f
dipidana   penjara   paling   lama   2   (dua)   tahun   atau   pidana   denda   paling   banyak
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Terhadap   pelanggaran   yang   mengakibatkan   luka   berat,   sakit   berat,   cacat   tetap   atau
kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman
tambahan, berupa:
a. perampasan barang tertentu;
b. pengumuman keputusan hakim;
c. pembayaran ganti rugi;
d. perintah   penghentian   kegiatan   tertentu   yang   menyebabkan   timbulnya   kerugian
konsumen;
e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
f. pencabutan izin usaha.

Halaman  30
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala   ketentuan   peraturan   perundang­undangan   yang   bertujuan   melindungi   konsumen
yang   telah   ada   pada   saat   undang­undang   ini   diundangkan,   dinyatakan   tetap   berlaku
sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
undang­undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65
Undang­undang   ini   mulai   berlaku   setelah   1   (satu)   tahun   sejak   diundangkan.   Agar   setiap
orang   mengetahuinya,   memerintahkan   pengundangan   undang­undang   ini   dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Halaman  31
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN
ttd.

AKBAR TANDJUNG

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin