Archive for the ‘IPB’ Category

Jurnal Account, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan. Volume 4 No. 1. Juni 2017. Politeknik Negeri Jakarta

Standar Akuntansi Keuangan Untuk Pengelolaan Keuangan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Anwar Syam, D. Iwan Riswandi
Jurusan Akuntansi, Program Diploma IPB, Kampus IPB Cilibende Jl. Kumbang No. 14 Bogor
anwarsyam@apps.ipb.ac.id, iwan.dp29@gmail.com
Abstract

In Act No. 12 of 2012 contained financial governance or funding for State Universities, called the autonomy of university management. In Article Article 64 of Act / 12 The year 2012 is mentioned Autonomous University management includes academic and field nonakademik. In the financial management of State Universities Legal Entities (PTN-BH) until now there has been no financial standards can be used. Both regulations issued by the government or relevant minister. Whereas in Government Regulation No. 26 Year 2015 About Shapes And Universities Funding Mechanisms Legal Entity. Article 20 stated that the financial statements have been prepared based PTN Law Firm generally accepted accounting principles in accordance with accounting standards established by the Indonesian Institute of Accountants. This is a qualitative research method by using the paradigm interpretivis with phenomenological approach. The data analysis was done by using phenomenology. From the results shown in the financial statements differences between PSAK 45 to PSAK ETAP, the State Agency for Higher Education Law (PTN-BH) which is a non-profit entity is very suitable and ideal for use PSAK 45 as the basic reference in preparing the financial statements. Keywords: PTN-BH, Otonomi, PSAK 45, PSAK ETAP
Abstrak
UU Nomor 12 Tahun Tahun 2012 mencakup tata kelola keuangan atau pendanaan untuk Perguruan Tinggi Negeri, yang disebut sebagai otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Dalam pasal Pasal 64 UU/12 Tahun 2012 disebutkan Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dalam pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sampai sekarang belum ada standar keuangan yang dapat digunakan. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Pasal 20 disebutkan bahwa Laporan keuangan PTN-BH disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretivis dengan pendekatan fenomenologi. Analisis data ini dilakukan dengan teknik fenomenologi. Dari hasil penelitian terlihat perbedaan dalam laporan keuangan antara PSAK 45 dengan PSAK ETAP. Untuk PTB-BH yang merupakan suatu entitas nirlaba sangat tepat untuk menggunakan PSAK 45 sebagai dasar rujukan dalam menyusun laporan keuangannya.
Kata Kunci : PTN-BH, Otonomi, PSAK 45, PSAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Untuk PTNBH

Jurnal Account, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan. Volume 4 No. 1. Juni 2017. Politeknik Negeri Jakarta

Tatacara Pengelolaan Dana Pendapatan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Procedures for the Management Income Fund On Legal Entity State Universities (PTN BH)
Anwar Syam, Agus Cahyana, Rahmat Saleh
Jurusan Akuntansi, Program Diploma IPB, Kampus IPB Cilibende Jl. Kumbang No. 14 Bogor
anwarsyam@apps.ipb.ac.id, acahyana19@gmail.com, rahmatsaleh60@gmail.com
Abstract

With the Law No. 12 of 2012 on higher education. Legal Entity State Universities (PTN-BH) may manage the autonomy of return obtained. It is an advantage possessed by the form of college legal entity. Therefore, this article will discuss how to manage the revenue funds from the state budget in the Non-State Universities Legal Entity. The research method of this paper is a qualitative method. That approach penomenologi and direct observation of the object under study. The results of this study are a source of revenue which is funding for operational activities both academic and non-academic consisting of 2 (two) sources of funding. Namely State and Non-State Budget (PP 26/2015). Public funds (DM) is a fund of Non-State Budget. Often called the revenue of the State Higher Education Legal Entity (PTN-BH). The revenue is comprised of 9 (nine) is from the community, the cost of education, management of endowment fund, State Legal cooperation Tridharma Higher Education, Law Firm PTN wealth management, budget revenues and expenditures and / or loans. Reporting and revenue in the PTN-BH shall be done daily, weekly, monthly, quarterly, semiannual and annual reports. Keywords: Income Universities Law Firm, autonomy College
Abstrak
Dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dapat mengelola secara otonomi pendapatan yang diperolehnya. Hal tersebut merupakan kelebihan yang dimilki oleh bentuk perguruan tinggi yang berbentuk badan hukum. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana mengelola pendapatan dana yang bersumber dari Non-APBN di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Metode penelitian penulisan ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan pendekatan fenomenologi dan langsung observasi terhadap objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah sumber pendapatan yang merupakan dana untuk menjalankan operasional kegiatan baik akademik maupun non akademik terdiri dari 2 (dua) sumber pendanaan, yaitu APBN dan Non APBN (PP 26/2015). Dana Masyarakat (DM) merupakan dana yang bersumber dari non APBN. Sering disebut pendapatan dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Pendapatan tersebut terdiri 9 (sembilan) jenis yaitu dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum, kerjasama tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pinjaman. Pelaporan dana pendapatan di PTN-BH wajib dilakukan setiap hari, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.
Kata Kunci : Pendapatan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Otonomi Perguruan Tinggi.

Tatacara Pengelolaan Pendapatan PTNBH_Anwar Syam

Siklus PBJ

Image (40)Image (42)

Bersama Kepala LKPP

Bersama Kepala LKPP

Bersama ULP KPK

Bersama ULP KPK

konstruksi sipil  Matriks Perpres 4 Tahun 2015 perubahan ke-4 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Mulai dari bulan Desember 2012 sudah mulai terdengar isu tentang adanya Renumerasi bagi pegawai PNS di Lingkungan Kemendikbud, hal itu telah disampaikan baik secara formal oleh pejabat di lingkungan Kemendikbud maupun bukan, kenapa isu tersebut sangat santer sekali di bicarakan, karena Renumerasi tersebut merupakan konsekuensi dari adanya perubahan organisasi yang berbasis capaian kinerja atau target kinerja yang disandingkan dengan Reformasi Birokrasi didalam suatu organisasi, yang intinya adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, sehingga akan diberikan sejumlah tambahan penghasilan yang berdasarkan kinerja dari masing-masing PNS atau yang sering disebut sebagai Renumerasi.

Diberbagai instasi baik Kementrian maupun NonKementrian dan Lembaga Pemerintah Renumerasi telah dapat dinikmati oleh para pegawainya, karena mereka telah terlebih dahulu sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi di organisasinya, dan semua pegawai yang berada dalam organisasinya tanpa kecuali mendapatkan renumerasi.

Namun berbeda dengan Organisasi di Lingkungan Kemendibud, yang sangat unik dan menjadi tantangan tersendiri bagi para pemimpin yang berada di dalam kemendikbud, kenapa  unik? karena Kemendikbud itu organisasi kementrian yang sangat besar sekali di indonesia, bayangkan satu perguruan tinggi negeri saja pegawai dan pengajar nya bisa sampai 4.500 orang, bayangkan betapa banyaknya PNS yang ada di lingkungan Kemendikbud, itu saja hanya dari jumlah PNS yang berada di PTN, belum lagi dengan kelembagaan – kelembagaan yang lainnya yang ada di lingkungan kemendikbud, belum lagi dari status Perguruan Tinggi nya, ada yang Badan Layanan Umum, Badan Hukum dan Satker, belum lagi bentuk PTN Badan Hukum yang  hampir setahun sudah dua kali perubahan statusnya.

Dengan terbitnya Perpres No 88 tahun 2013 tentang tunjangan kinerja di lingkungan kemendikbud, menambah lagi tantangan bagi para pimpinan  pemangku amanah di lingkungan Kemendikbud terutama Perguruan Tinggi, yang pertama adalah mengenai Dosen dan guru yang tidak mendapatkan renumerasi, dan yang kedua adalah PTN BLU yang tidak mendapatkan renumerasi dan bagaimana dengan PTN berbadan Hukum? apakah dapat renumerasi? baik masing – masing permasalah tersebut akan kita bahas satu-satu.

Yang pertama mengenai Dosen dan guru yang tidak mendapatkan renumerasi, sudah jelas Guru dan Dosen itu adalah jabatan Fungsional dan telah mendapatkan Tunjangan melalui Sertifikasi Dosen dan Guru, hal itu telah diatur oleh peraturan yang berlaku, lalu apakah tenaga struktural yang saling berdampingan dengan Dosen dan Guru telah mendapatkan Tunjangan? jawaban nya adalah belum, karena hal tersebut tidak terdapat dalam aturan mengenai sertifikasi Dosen dan guru, walaupun sebenarnya sama-sama PNS yang membedakan hanya Fungsi dan Tugasnya saja, dan setelah Perpres No 88 tahun 2013 ini muncul, maka  timbul persamaan mengenai tambahan penghasilan bagi PNS yang berada di lingkungan kemendikbud, menurut pendapat saya Dosen dan Guru telah mendapatkan Tunjangan  Sertifikasi  ,  namun apakah bagi PNS administrasi mendapatkan seperti yang Dosen dan Guru dapatkan saya rasa tidak, oleh karena itulah renumerasi ini muncul bagi PNS di Kemendikbud yang tidak memperoleh penghasilan apa-apa selain gaji dan uang makan setiap bulan.

Yang kedua adalah Kenapa PTN BLU tidak mendapatkan Reumerasi, sudah jelas bahwa dalam PP no 23 tahun 2005 tentang badan layanan umum pasal 36 ayat 1 Para pegawai BLU dapat mendapatkan renumerasi, dan saya kira kalau para pemangku kepentingannya reumerasi yang diterima oleh pegawai BLU bisa lebih besar daripada yang di berikan oleh kemendikbud lewat Perpres 88 tahun 2013, karena bukan tidak mungkin dalam PP 23 tahun 2005 pasal 23 tersebut BLU hanya tinggal menyerahkan daftar renumerasi tersebut dan di sahkan oleh kementrian keuangan dengan tanpa membatasi nilai yang ada, sehingga tergantung besarnya penerimaan di PTN BLU tersebut.

Yang ketiga adalah apakah PTN badan Hukum dapat Renumerasi? saya kira sudah jelas dalam Perpres NO 88 tahun 2013 pasal 3 yang tidak mendapatkan renumerasi adalah Guru, Dosen dan PTN BLU sesuai dengan PP 23 tahun 2005 yang telah dirubah lewat PP 74 tahun 2012, sehingga PTN Badan Hukum dengan jelas, wajib dan berhak mendapatkan Renumerasi, tapi tunggu bukannya di PP 74 tahun 2012 itu pasal 37a ada 7 PTN yang masuk menjadi PTN BLU? untuk menjawab soal tersebut coba cek Statuta masing-masing PTN, saya kira sejak tanggal 14 oktober 2013 seluruh PTN ex BHMN telah menjadi PTN Badan Hukum.

Terima Kasih

tulisan ini merupakan pandangan dari hasil pemikiran pribadi sendiri jika ada yang tidak setuju dan tidak sependapat saya mohon maaf.

 

Berikut ini saya untitledberikan alur pelaporan SPJ BOPTN tahun 2013, menurut versi yg saya dapat, semoga bermanfaat.

 

 

 

 

 

 

 

\>> TATACARA PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DANA BOPTN 2013

 

images5Berikut ini adalah tatacara penyusunan laporan keuangan Untuk Pengelolaan Keuangan Berbadan BLU, Semoga Bermanfaat..

TATACARA PENYUSUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

sumber : http://www.antaranews.com/berita/304065/ipb-kembangkan-pangan-serupa-beras

Bogor (ANTARA) – Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (Fateta IPB) mengembangkan bahan pangan pokok serupa beras untuk mendukung program diversifikasi pangan.

“Kami di Fateta IPB sudah dapat menciptakan semacam beras, bukan dari padi tapi bentuknya seperti beras, dan bisa ditanak seperti beras biasa,” kata Dekan Fateta IPB Sam Herodian dalam acara pertemuan Himpunan Alumni Fateta IPB di Bogor, Sabtu.

Jenis bahan pangan itu, menurut dia, bisa merupakan campuran berbagai sumber karbohidrat seperti jagung, umbi-umbian, sorgum dan bahan lain yang tersedia di tingkat lokal.

Menurut dia, jenis pangan pokok semacam itu akan lebih mudah diterima masyarakat Indonesia yang sudah terlanjur tergantung pada beras sebagai bahan pangan utama.(T004)