Archive for the ‘IPB’ Category

Siklus PBJ

Image (40)Image (42)

Bersama Kepala LKPP

Bersama Kepala LKPP

Bersama ULP KPK

Bersama ULP KPK

konstruksi sipil  Matriks Perpres 4 Tahun 2015 perubahan ke-4 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Mulai dari bulan Desember 2012 sudah mulai terdengar isu tentang adanya Renumerasi bagi pegawai PNS di Lingkungan Kemendikbud, hal itu telah disampaikan baik secara formal oleh pejabat di lingkungan Kemendikbud maupun bukan, kenapa isu tersebut sangat santer sekali di bicarakan, karena Renumerasi tersebut merupakan konsekuensi dari adanya perubahan organisasi yang berbasis capaian kinerja atau target kinerja yang disandingkan dengan Reformasi Birokrasi didalam suatu organisasi, yang intinya adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, sehingga akan diberikan sejumlah tambahan penghasilan yang berdasarkan kinerja dari masing-masing PNS atau yang sering disebut sebagai Renumerasi.

Diberbagai instasi baik Kementrian maupun NonKementrian dan Lembaga Pemerintah Renumerasi telah dapat dinikmati oleh para pegawainya, karena mereka telah terlebih dahulu sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi di organisasinya, dan semua pegawai yang berada dalam organisasinya tanpa kecuali mendapatkan renumerasi.

Namun berbeda dengan Organisasi di Lingkungan Kemendibud, yang sangat unik dan menjadi tantangan tersendiri bagi para pemimpin yang berada di dalam kemendikbud, kenapa  unik? karena Kemendikbud itu organisasi kementrian yang sangat besar sekali di indonesia, bayangkan satu perguruan tinggi negeri saja pegawai dan pengajar nya bisa sampai 4.500 orang, bayangkan betapa banyaknya PNS yang ada di lingkungan Kemendikbud, itu saja hanya dari jumlah PNS yang berada di PTN, belum lagi dengan kelembagaan – kelembagaan yang lainnya yang ada di lingkungan kemendikbud, belum lagi dari status Perguruan Tinggi nya, ada yang Badan Layanan Umum, Badan Hukum dan Satker, belum lagi bentuk PTN Badan Hukum yang  hampir setahun sudah dua kali perubahan statusnya.

Dengan terbitnya Perpres No 88 tahun 2013 tentang tunjangan kinerja di lingkungan kemendikbud, menambah lagi tantangan bagi para pimpinan  pemangku amanah di lingkungan Kemendikbud terutama Perguruan Tinggi, yang pertama adalah mengenai Dosen dan guru yang tidak mendapatkan renumerasi, dan yang kedua adalah PTN BLU yang tidak mendapatkan renumerasi dan bagaimana dengan PTN berbadan Hukum? apakah dapat renumerasi? baik masing – masing permasalah tersebut akan kita bahas satu-satu.

Yang pertama mengenai Dosen dan guru yang tidak mendapatkan renumerasi, sudah jelas Guru dan Dosen itu adalah jabatan Fungsional dan telah mendapatkan Tunjangan melalui Sertifikasi Dosen dan Guru, hal itu telah diatur oleh peraturan yang berlaku, lalu apakah tenaga struktural yang saling berdampingan dengan Dosen dan Guru telah mendapatkan Tunjangan? jawaban nya adalah belum, karena hal tersebut tidak terdapat dalam aturan mengenai sertifikasi Dosen dan guru, walaupun sebenarnya sama-sama PNS yang membedakan hanya Fungsi dan Tugasnya saja, dan setelah Perpres No 88 tahun 2013 ini muncul, maka  timbul persamaan mengenai tambahan penghasilan bagi PNS yang berada di lingkungan kemendikbud, menurut pendapat saya Dosen dan Guru telah mendapatkan Tunjangan  Sertifikasi  ,  namun apakah bagi PNS administrasi mendapatkan seperti yang Dosen dan Guru dapatkan saya rasa tidak, oleh karena itulah renumerasi ini muncul bagi PNS di Kemendikbud yang tidak memperoleh penghasilan apa-apa selain gaji dan uang makan setiap bulan.

Yang kedua adalah Kenapa PTN BLU tidak mendapatkan Reumerasi, sudah jelas bahwa dalam PP no 23 tahun 2005 tentang badan layanan umum pasal 36 ayat 1 Para pegawai BLU dapat mendapatkan renumerasi, dan saya kira kalau para pemangku kepentingannya reumerasi yang diterima oleh pegawai BLU bisa lebih besar daripada yang di berikan oleh kemendikbud lewat Perpres 88 tahun 2013, karena bukan tidak mungkin dalam PP 23 tahun 2005 pasal 23 tersebut BLU hanya tinggal menyerahkan daftar renumerasi tersebut dan di sahkan oleh kementrian keuangan dengan tanpa membatasi nilai yang ada, sehingga tergantung besarnya penerimaan di PTN BLU tersebut.

Yang ketiga adalah apakah PTN badan Hukum dapat Renumerasi? saya kira sudah jelas dalam Perpres NO 88 tahun 2013 pasal 3 yang tidak mendapatkan renumerasi adalah Guru, Dosen dan PTN BLU sesuai dengan PP 23 tahun 2005 yang telah dirubah lewat PP 74 tahun 2012, sehingga PTN Badan Hukum dengan jelas, wajib dan berhak mendapatkan Renumerasi, tapi tunggu bukannya di PP 74 tahun 2012 itu pasal 37a ada 7 PTN yang masuk menjadi PTN BLU? untuk menjawab soal tersebut coba cek Statuta masing-masing PTN, saya kira sejak tanggal 14 oktober 2013 seluruh PTN ex BHMN telah menjadi PTN Badan Hukum.

Terima Kasih

tulisan ini merupakan pandangan dari hasil pemikiran pribadi sendiri jika ada yang tidak setuju dan tidak sependapat saya mohon maaf.

 

Berikut ini saya untitledberikan alur pelaporan SPJ BOPTN tahun 2013, menurut versi yg saya dapat, semoga bermanfaat.

 

 

 

 

 

 

 

\>> TATACARA PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DANA BOPTN 2013

 

images5Berikut ini adalah tatacara penyusunan laporan keuangan Untuk Pengelolaan Keuangan Berbadan BLU, Semoga Bermanfaat..

TATACARA PENYUSUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

sumber : http://www.antaranews.com/berita/304065/ipb-kembangkan-pangan-serupa-beras

Bogor (ANTARA) – Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (Fateta IPB) mengembangkan bahan pangan pokok serupa beras untuk mendukung program diversifikasi pangan.

“Kami di Fateta IPB sudah dapat menciptakan semacam beras, bukan dari padi tapi bentuknya seperti beras, dan bisa ditanak seperti beras biasa,” kata Dekan Fateta IPB Sam Herodian dalam acara pertemuan Himpunan Alumni Fateta IPB di Bogor, Sabtu.

Jenis bahan pangan itu, menurut dia, bisa merupakan campuran berbagai sumber karbohidrat seperti jagung, umbi-umbian, sorgum dan bahan lain yang tersedia di tingkat lokal.

Menurut dia, jenis pangan pokok semacam itu akan lebih mudah diterima masyarakat Indonesia yang sudah terlanjur tergantung pada beras sebagai bahan pangan utama.(T004)

Semakin besar suatu bangsa maka semakin besar pula masalah yang ada, mungkin hal tersebut sesuai dengan istilah semakin besar pendapatan diikuti pula pengeluaran yang tambah besar, tapi apakah sesuatu hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat ditentukan oleh voting, yang katanya orang yang melakukan voting tersebut adalah perwakilan masyarakat atau orang – orang terpilih yang di berikan amanah oleh rakyat, saya kira sangat berat jika suatu hal harus selalu dilakukan voting, apakah tidak ada cara lain selain voting, apakah dengan musyawarah tidak bisa, bukankah di Pancasila sudah ada sila ke 4 yang menyatakan bahwa musyawarah tersebut untuk mendapatkan keadilan, saya kira wakil-wakil rakyat sudah lebih paham makna dan arti serta Pancasila sehingga tidak usah saya bahas lebih lanjut.

Bukankah dengan musyawarah akan terlihat lebih kekeluargaan dan lebih efektif dibandingkan dengan voting, bukankah kita adalah negara yang majemuk yang menghargai semua rakyat dan golongan tanpa kecuali, baik golongan kecil maupun golongan besar, rakyat kecil maupun rakyat besar, bukankah dengan melakukan voting yang menentukan adalah golongan terbesar dan menggilas golongan kecil,  sehingga kekuatan untuk menentukan jika menggunakan voting adalah jumlah terbanyak dengan mengkesampingkan pendapat benar atau salah, yang penting adalah jumlah terbanyak, sehingga muncul spekulasi apakah rakyat setuju dengan menentukan  kebijakan lewat suara terbanyak, sehingga apa fungsinya pemilihan wakil rakyat yang menjadi hajatan besar untuk rakyat yang memilih wakilnya, jika suatu kebijakan hanya dilakukan voting, jika hal tersebut terjadi buat apa ada wakil rakyat, saya kira rakyat pun bisa melakukan voting, hanya untuk menentukan kebijakan, jika yang dilihat adalah jumlah terbanyak, saya kira wakil yang kita pilih adalah orang-orang cerdas yang mengerti dan paham apa itu kebutuhan konstituennya atau yang memilihnya, saya kira hal apapun dapat di musyawarahkan asalkan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan rakyat banyak di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Saya berpesan pada yang akan menentukan kebijakan hajat hidup orang banyak, apapun yang anda lakukan dan tentukan, semua akan diminta pertanggung jawaban nya di dunia, menjelang kematian dan akherat.

Anwar Syam, 30_03_2012

Dalam suatu kebijakan pasti memiliki tujuan, harapan dan subjek yang jelas, yang menentukan kebijakan tentulah orang pintar yang memiliki niat dan harapan atas sesuatu yang telah di putuskan, layaknya seorang panglima perang, yang sedang berada di medan pertempuran, semua keputusan tentu harus dibuat dengan cepat, tepat dan efektif, apalagi hal ini mengenai hidup mati pasukannya yang sedang berperang, tapi apa yang bisa diperbuat oleh seorang panglima perang jika di medan perang banyak pasukannya yang tidak bisa memberikan pendapat dan masukan yang bijaksana kepada sang panglima perang atas situasi di medang perang, sehingga banyak pasukan yang harus di korbankan demi kemenangan sesaat di medan perang, mungkin hal itu hampir sama dalam menentukan kebijakan atas kenaikan kenaikan harga BBM saat ini, bagi khalayak ramai terutama masyarakat yang relatif memiliki penghasilan tetap dan hidup serba berkecukupan, mungkin berita kenaikan BBM ini hanya dilihat sebagai berita penghibur baik di pagi hari maupun sore hari pada saat akan berangkat dan pulang mencari nafkah untuk anak dan istri, karena naik atau tidak naik bagi subjek seperti tadi tidak berpengaruh sama sekali, namun hal yang sama akan berbeda sangat jauh jika dibandingkan dengan subjek yang hanya bekerja di sektor non formal yang hanya mendapatkan nafkah seadanya dan belum tentu cukup untuk menghidupi keluarganya, berita kenaikan BBM ini pastilah sangat terasa dan lebih terasa dengan keadaan perekonomian yang tidak jelas arah dan tujuannya,  apakah besok masih akan bekerja atau tidak, apakah besok masih ada orang yang menggunakan jasanya. Hampir setiap tahun angka kemiskinan dijadikan tumbal sebagai bahan dan dasar acuan bahwa suatu negara telah melindungi dan melayani rakyatnya, naik turunnya inflasi menjadi topik dan perbincangan hangat di setiap media televisi, yang dianggap sebagai dasar maju mundurnya suatu perekonomian, padahal bagi rakyat bukan itu yang menjadi barometer dan tolak ukur negara melayani rakyatnya, yang dibutuhkan oleh rakyat hanya tersedianya sandang pangan yang murah, pekerjaan yang  layak dan jauh dari PHK, serta hukum yang menjunjung tinggi keadilan, tanpa membedakan jenis rakyat.

Kenaikan harga BBM ini lambat cepat pasti akan terjadi, tetapi sebaiknya dilihat dan perlu dikaji lagi lebih dalam apakah rakyat pada saat sudah siap dengan kenaikan BBM, apakah tidak ada opsi lagi yang lebih bijak dan elegan dalam mensikapi hal ini, apakah mungkin ini adalah jalan terakhir untuk menyelamatkan perekonomian suatu negara, saya kira sang pemegang keputusan lebih tahu dampak dari kebijakan yang akan di ambil ini, karena suatu negara dibentuk dan ada adalah untuk melindungi seluruh rakyatnya tanpa kecuali, walaupun bentuk perlindungan ini berbeda-beda, bentuk dan caranya. Apakah dengan cara menaikan harga BBM suatu negara melindungi rakyatnya?  atau hanya sebagai suatu kebijakan atas desakan pihak lain agar negara terkesan menyerah pada keadaan pasar dunia, saya kira suatu kebijakan yang baik pasti akan memunculkan hal yang baik pula bagi rakyat, tapi sebaliknya jika suatu kebijakan terlihat dipaksakan dan memiliki tujuan yang tidak baik, maka tunggulah hasilnya.

Anwar Syam, 29 Maret 2012