Archive for the ‘CPNS dan PNS’ Category

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2013
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan
Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tunjangan
Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaiman
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3098) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013
tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5135);
-2-
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258)
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun
2013 Nomor 207);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Staf Khusus Menteri yang bekerja secara
penuh waktu pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
-3-
2. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka
waktu tertentu.
3. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada
Pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja.
4. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang
disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan
izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak
ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
6. Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan
oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. Evaluasi Jabatan adalah proses untuk menilai suatu jabatan secara
sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai
faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan
nilai jabatan dan kelas jabatan
8. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia.
Pasal 2
(1) Pegawai berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai
jabatannya berdasarkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang
bersangkutan sesuai hasil evaluasi jabatan.
(2) Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima ditentukan berdasarkan kelas
jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
(1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai sesuai dengan target
kinerja yang dihitung berdasarkan kategori dan nilai capaian sasaran
kinerja Pegawai.
(2) Tunjangan Kinerja Pegawai yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil
dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan
melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan melaksanakan tugas
diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Sekretaris Jenderal
Kementerian.
Pasal 4
(1) Besaran Tunjangan Kinerja bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan
puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan yang akan
didudukinya.
(2) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari jabatan
karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam
jabatannya.
-4-
(3) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan sementara dari
jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan
angka kredit sesuai ketentuan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
(4) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan
pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.
Pasal 5
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan
kepada:
a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;
b. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat
negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri;
e. Pegawai di lingkungan Kementerian yang diangkat sebagai pejabat
fungsional tertentu yang memperoleh tunjangan profesi.
f. Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang merangkap
jabatan struktural.
g. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga
lain di luar lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
h. Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas;
i. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
j. Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin
tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Pasal 6
(1) Hari kerja di lingkungan Kementerian yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari
Senin sampai dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5
(tiga puluh tujuh koma lima) jam.
(2) Hari dan jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 – 16.00
waktu istirahat Pukul 12.00 – 13.00
b. Jumat Pukul 07.30 – 16.30
waktu istirahat Pukul 11.30 – 13.00
(3) Pegawai diberikan toleransi waktu kedatangan dengan penggantian jam
kerja pada hari yang sama.
(4) Pegawai Kementerian yang tidak masuk dan pulang kerja sesuai dengan
ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diberi sanksi pengurangan tunjangan kinerja
(5) Toleransi waktu kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-5-
Pasal 7
(1) Pegawai yang mendapat tugas pekerjaan yang dilakukan di luar kantor
dan/atau di luar jam kerja, tugas jaga atau tugas tertentu lainnya yang
pelaksanaannya diatur dengan sistem piket yang ditetapkan oleh pimpinan
unit kerja dikecualikan dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Jenis-jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. Koordinasi dengan instansi luar;
b. Konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas-tugas nonlitigasi;
c. Sosialisasi;
d. Supervisi;
e. Peliputan;
f. Mengikuti persidangan;
g. Pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
h. Rapat, seminar, ceramah, workshop;
i. Menjadi narasumber;
j. Penelitian;
k. Juru pelihara;
l. Polisi khusus cagar budaya;
m. Satuan pengamanan; dan
n. Tugas-tugas lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
(3) Pelaksanaan tugas untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dapat dibuktikan secara tertulis dan berdasarkan surat tugas dari
atasan yang berwenang.
Pasal 8
(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai dihitung sesuai jumlah
pelanggaran jam kerja.
(2) Penghitungan jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung jumlah waktu terlambat
datang (TL) dan pulang sebelum waktunya (PSW) dan berlaku kumulatif
pada hari yang sama.
(3) Dalam hal jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sebanyak 7,5 jam (tujuh koma lima) jam dianggap sama dengan 1 (satu)
hari tidak masuk kerja.
(4) Pegawai Kementerian yang melanggar ketentuan jam kerja yang memenuhi
akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja atau lebih, dijatuhi hukuman
disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 9
(1) Pegawai Kementerian wajib masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam
kerja Kementerian yang dibuktikan dengan daftar hadir elektronik.
(2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu
pulang kerja.
(3) Pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat digantikan dengan daftar hadir secara manual apabila:
a. perangkat dan sistem daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik;
-6-
c. dimensi anggota tubuh (sidik jari, telapak tangan, atau yang
semacamnya) tidak terbaca dalam Sistem Kehadiran Elektronik
d. terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam dan/atau
kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana
mestinya; atau
e. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran
elektronik
(4) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
rekapitulasi oleh bagian yang menangani administrasi kepegawaian pada
unit kerja setingkat eselon II.
(5) Pegawai yang mendapat tugas detasering dan/atau dipekerjakan di
instansi luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan
pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja di unit kerja tempat
tugasnya.
(6) Rekapitulasi daftar hadir masuk/pulang kerja Pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dikirimkan ke instansi asal/induk.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian dan rekapitulasi daftar hadir
diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal
Kementerian.
Pasal 10
(1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila:
a. tidak masuk kerja;
b. terlambat masuk kerja;
c. pulang sebelum waktunya;
d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau
e. tidak mengisi daftar hadir.
(2) Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) apabila yang bersangkutan dapat membuktikan
dengan surat keterangan dan permohonan izin yang terdiri atas:
a. Surat keterangan atasan langsung bagi Pegawai yang tidak berada di
tempat tugas tanpa alasan yang sah;
b. Surat permohonan izin;
c. Surat keterangan penugasan;
d. Surat keterangan bagi Pegawai yang lupa mengisi daftar hadir datang;
e. Surat pernyataan atasan langsung bagi Pegawai yang lupa mengisi
daftar hadir pulang;
f. Surat izin keluar kantor pada jam kerja;
(3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada
pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah tanggal terjadinya ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja,
pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/atau tidak
mengisi daftar hadir.
(4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan lebih dari 5
(lima) hari kerja dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam
kerja.
(5) Format surat keterangan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-7-
Pasal 11
(1) Pegawai dijatuhi sanksi pengurangan tunjangan kinerja apabila:
a. Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas
selama 7,5 (tujuh koma lima) jam atau lebih dalam sehari;
b. Pegawai yang terlambat masuk kerja;
c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
d. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir; dan/atau
e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
(2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif dalam 1
(satu) bulan dengan ketentuan paling banyak sebesar 100% (seratus
persen).
(3) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan/izin, diberlakukan
pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen), sedangkan
Pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan/izin, diberlakukan
pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1,5% (satu setengah persen)
untuk tiap satu hari tidak masuk kerja.
(4) Pegawai yang tidak berada di tempat tugas pada hari dan jam kerja dengan
keterangan/izin dari atasan langsung diberlakukan pengurangan
Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
(5) Pegawai yang tidak berada di tempat tugas selama 7½ (tujuh setengah) jam
atau lebih dalam 1 (satu) hari kerja sehari tanpa keterangan/izin
diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen).
(6) Pegawai yang mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas
dalam/luar kota dan mendapatkan biaya yang dibebankan pada
APBN/APBD/pihak lain, tidak melakukan pengisian daftar hadir
masuk/pulang kerja dan diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja
sebesar 0% (nol persen).
(7) Pegawai yang melaksanakan tugas di luar kantor pada hari dan jam kerja
dan tidak mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar
kota yang karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk mengisi
daftar hadir masuk/pulang kerja, dengan bukti surat keterangan dari
atasan langsung diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0%
(nol persen).
Pasal 12
(1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, dikenakan pengurangan
Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. hukuman disiplin ringan
1. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai
dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
2. sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai
dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
3. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai
dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara
tertulis.
b. hukuman disiplin sedang
1. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika
Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji
berkala selama 1 (satu) tahun;
-8-
2. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 8 (delapan) bulan, jika
Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan
pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
3. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan, jika
Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
c. hukuman disiplin berat
1. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan,
jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan,
jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam
rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan,
jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari
jabatan; dan
4. sebesar 100% (seratus persen), jika Pegawai dijatuhi hukuman
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan
banding administratif.
(2) Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian yang dijatuhi
hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku sejak penetapan keputusan penjatuhan hukuman
disiplin.
Pasal 13
Tunjangan kinerja Pegawai Kementerian yang melaksanakan cuti dibayarkan
dengan persentase sebagai berikut:
a. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti tahunan dibayarkan sebesar
100% (seratus persen);
b. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti besar dibayarkan 70% setiap
bulan
c. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti alasan penting dibayarkan 70%
setiap bulan
d. Pegawai Kementerian yang melaksanakan cuti bersalin dibayarkan sebagai
berikut:
1. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti bersalin untuk
melaksanakan persalinan anak pertama sampai dengan kedua,
dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
2. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti bersalin untuk
melaksanakan persalinan anak ketiga, dibayarkan sebagai berikut:
a) bulan pertama sebesar 60% (enam puluh persen);
b) bulan kedua sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
c) bulan ketiga sebesar 20% (sepuluh persen).
e. Pegawai Kementerian yang melaksanakan cuti sakit dibayarkan sebagai
berikut:
1. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari sebesar 100%
(seratus persen);
-9-
2. sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar
75% (tujuh puluh lima persen);
3. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari
sebesar 50% (lima puluh persen);
4. sakit selama 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan sebesar
30% (tiga puluh persen);
5. sakit lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar 20%
(dua puluh persen); atau
6. sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan
sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 14
(1) Pegawai Kementerian yang dikenakan pemberhentian sementara dari
jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan
penahanan oleh pihak yang berwajib sementara tidak diberikan Tunjangan
Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian
sementara dari jabatan negeri.
(2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
Pegawai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian yang dihentikan
dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.
Pasal 15
(1) Pencatatan kehadiran, pelaksanaan cuti dan penegakan disiplin terhadap
Pegawai Kementerian dilakukan setiap bulan.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat
yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja eselon II, serta Unit
Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian.
(3) Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian menyampaikan laporan
rekapitulasi kehadiran Pegawai kepada pejabat yang ditunjuk utuk
melaksanakan pembayaran tunjangan kinerja paling lambat hari kerja
terakhir pada bulan berjalan.
Pasal 16
Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan:
a. Hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum Peraturan Menteri ini
ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.
b. Pegawai Kementerian yang sedang menjalani pemberhentian sementara
dari jabatan negeri dan sampai dengan mulai berlakunya peraturan ini
masih dalam status pemberhentian sementara dari jabatan negeri,
diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini.
c. Pegawai Kementerian yang sedang menjalani cuti sakit, cuti bersalin, cuti
karena alasan penting sebelum berlakunya peraturan ini dan saat
berlakunya peraturan ini masih menjalani cuti dimaksud, kepadanya tidak
diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja.
-10-
Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1496
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Ani Nurdiani Azizah
NIP. 19581201 198603 2 001

permendikbud_tahun_2013_nomor 107 mengenai juknis renumerasi

 

Mulai dari bulan Desember 2012 sudah mulai terdengar isu tentang adanya Renumerasi bagi pegawai PNS di Lingkungan Kemendikbud, hal itu telah disampaikan baik secara formal oleh pejabat di lingkungan Kemendikbud maupun bukan, kenapa isu tersebut sangat santer sekali di bicarakan, karena Renumerasi tersebut merupakan konsekuensi dari adanya perubahan organisasi yang berbasis capaian kinerja atau target kinerja yang disandingkan dengan Reformasi Birokrasi didalam suatu organisasi, yang intinya adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, sehingga akan diberikan sejumlah tambahan penghasilan yang berdasarkan kinerja dari masing-masing PNS atau yang sering disebut sebagai Renumerasi.

Diberbagai instasi baik Kementrian maupun NonKementrian dan Lembaga Pemerintah Renumerasi telah dapat dinikmati oleh para pegawainya, karena mereka telah terlebih dahulu sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi di organisasinya, dan semua pegawai yang berada dalam organisasinya tanpa kecuali mendapatkan renumerasi.

Namun berbeda dengan Organisasi di Lingkungan Kemendibud, yang sangat unik dan menjadi tantangan tersendiri bagi para pemimpin yang berada di dalam kemendikbud, kenapa  unik? karena Kemendikbud itu organisasi kementrian yang sangat besar sekali di indonesia, bayangkan satu perguruan tinggi negeri saja pegawai dan pengajar nya bisa sampai 4.500 orang, bayangkan betapa banyaknya PNS yang ada di lingkungan Kemendikbud, itu saja hanya dari jumlah PNS yang berada di PTN, belum lagi dengan kelembagaan – kelembagaan yang lainnya yang ada di lingkungan kemendikbud, belum lagi dari status Perguruan Tinggi nya, ada yang Badan Layanan Umum, Badan Hukum dan Satker, belum lagi bentuk PTN Badan Hukum yang  hampir setahun sudah dua kali perubahan statusnya.

Dengan terbitnya Perpres No 88 tahun 2013 tentang tunjangan kinerja di lingkungan kemendikbud, menambah lagi tantangan bagi para pimpinan  pemangku amanah di lingkungan Kemendikbud terutama Perguruan Tinggi, yang pertama adalah mengenai Dosen dan guru yang tidak mendapatkan renumerasi, dan yang kedua adalah PTN BLU yang tidak mendapatkan renumerasi dan bagaimana dengan PTN berbadan Hukum? apakah dapat renumerasi? baik masing – masing permasalah tersebut akan kita bahas satu-satu.

Yang pertama mengenai Dosen dan guru yang tidak mendapatkan renumerasi, sudah jelas Guru dan Dosen itu adalah jabatan Fungsional dan telah mendapatkan Tunjangan melalui Sertifikasi Dosen dan Guru, hal itu telah diatur oleh peraturan yang berlaku, lalu apakah tenaga struktural yang saling berdampingan dengan Dosen dan Guru telah mendapatkan Tunjangan? jawaban nya adalah belum, karena hal tersebut tidak terdapat dalam aturan mengenai sertifikasi Dosen dan guru, walaupun sebenarnya sama-sama PNS yang membedakan hanya Fungsi dan Tugasnya saja, dan setelah Perpres No 88 tahun 2013 ini muncul, maka  timbul persamaan mengenai tambahan penghasilan bagi PNS yang berada di lingkungan kemendikbud, menurut pendapat saya Dosen dan Guru telah mendapatkan Tunjangan  Sertifikasi  ,  namun apakah bagi PNS administrasi mendapatkan seperti yang Dosen dan Guru dapatkan saya rasa tidak, oleh karena itulah renumerasi ini muncul bagi PNS di Kemendikbud yang tidak memperoleh penghasilan apa-apa selain gaji dan uang makan setiap bulan.

Yang kedua adalah Kenapa PTN BLU tidak mendapatkan Reumerasi, sudah jelas bahwa dalam PP no 23 tahun 2005 tentang badan layanan umum pasal 36 ayat 1 Para pegawai BLU dapat mendapatkan renumerasi, dan saya kira kalau para pemangku kepentingannya reumerasi yang diterima oleh pegawai BLU bisa lebih besar daripada yang di berikan oleh kemendikbud lewat Perpres 88 tahun 2013, karena bukan tidak mungkin dalam PP 23 tahun 2005 pasal 23 tersebut BLU hanya tinggal menyerahkan daftar renumerasi tersebut dan di sahkan oleh kementrian keuangan dengan tanpa membatasi nilai yang ada, sehingga tergantung besarnya penerimaan di PTN BLU tersebut.

Yang ketiga adalah apakah PTN badan Hukum dapat Renumerasi? saya kira sudah jelas dalam Perpres NO 88 tahun 2013 pasal 3 yang tidak mendapatkan renumerasi adalah Guru, Dosen dan PTN BLU sesuai dengan PP 23 tahun 2005 yang telah dirubah lewat PP 74 tahun 2012, sehingga PTN Badan Hukum dengan jelas, wajib dan berhak mendapatkan Renumerasi, tapi tunggu bukannya di PP 74 tahun 2012 itu pasal 37a ada 7 PTN yang masuk menjadi PTN BLU? untuk menjawab soal tersebut coba cek Statuta masing-masing PTN, saya kira sejak tanggal 14 oktober 2013 seluruh PTN ex BHMN telah menjadi PTN Badan Hukum.

Terima Kasih

tulisan ini merupakan pandangan dari hasil pemikiran pribadi sendiri jika ada yang tidak setuju dan tidak sependapat saya mohon maaf.

 

Peraturan Presiden Tahun 2013 Nomor  88 tentang ” Renumerasi Di Lingkungan  Kemdikbud “

 

 

sumber : http://radarbanten.pasundan.net/read/berita/170/8036/Pegawai-Kemendikbud-Terima-Remunerasi-50-Persen-dari-Gaji-Pokok.html

Nov 06, 2013 12:00 am Wartawan Web Admin | Pegawai Kemendikbud Terima Remunerasi 50 Persen dari Gaji Pokok

JAKARTA- Kabar baik bagi sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L). Tahun ini, Pemerintah berniat menambah jumlah K/L yang menerima tunjangan kinerja atau remunerasi.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN dan RB) Eko Prasojo menuturkan, setidaknya ditargetkan 40 K/L tahun ini bakal mendapat remunerasi. “Iya jadi tahun ini akan kita selesaikan 40 K/L untuk menerima fasilitas itu (remunerasi),” papar Eko di Jakarta, Sabtu (26/1).

Eko memaparkan, dari 40 K/L yang akan mendapatkan remunerasi, di antaranya ada Kemenag, Kementrian ESDM, Kemenpera, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenpora dan Kemenakertrans. “Di antaranya kementerian-kementerian itu yang akan mendapat remunerasi. Tapi untuk keseluruhannya, datanya masih ada di kantor, jadi perlu dilihat lagi untuk yang lain,”jelas Eko.

Sejauh ini, lanjut Eko, total terdapat 36 K/L yang sudah menerima remunerasi. Fasilitas remunerasi tersebut diprioritaskan untuk melakukan perubahan di delapan area reformasi birokrasi. Antara lain, untuk perubahan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, Sumber Daya Manusia (SDM), aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola mikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur.

Eko memaparkan, jika target 40 K/L terkait remunerasi tersebut tercapai, maka terdapat total 76 K/L yang telah mendapatkan fasilitas tunjangan kinerja tersebut. Untuk pemenuhan target remunerasi tersebut, pemerintah setidaknya membutuhkan anggaran Rp 45 Triliun. “Anggaran tersebut untuk 76 K/L di pemerintah pusat yang mendapatkan remunerasi 100 persen,”paparnya.

Selain remunerasi untuk K/L di tingkat pemerintah pusat, kata Eko,” Kemen PAN & RB juga menginisiasi pilot project remunerasi dan reformasi birokrasi untuk dinas K/L yang ada di 33 provinsi, 33 kota, dan 33 kabupaten yang prosesnya dimulai pada 2012. “Upaya ini merupakan percepatan, pasalnya, program remunerasi untuk daerah rencananya baru dimulai pada 2015,”kata dia.

Eko Menuturkan, berdasarkan perhitungan Kemen PAN-RB, remunerasi 100 persen PNS di seluruh Indonesia, setidaknya membutuhkan anggaran hingga Rp 250 triliun per tahun. Hal tersebut, kemungkinan baru dapat terwujud sepuluh tahun mendatang saat APBN mencapai angka Rp5.000 triliun sampai 6.000 triliun. “Kalau saat ini memang belum bisa,”imbuhnya.

Di antara kementerian yang bakal menerima remunerasi adalah Kemendikbud. Inspektur Jenderal Kemendikbud Haryono Umar mengatakan, muncul kabar jika mereka akan mendapatkan remunerasi sebesar 50 persen dari gaji pokok. “Ini masih kabar yang saya terima. Belum ketetapan dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan, red),” tandasnya.

Haryono menceritakan, usulan mendapatkan remunerasi sebagai kompensasi menjalankan Reformasi Birokrasi dimasukkan Kemendikbud pada awal 2012 lalu. Tetapi mereka akhirnya merevisi karena mendapat tugas baru mengawal program kebudayaan.

Mantan pimpinan KPK itu mengatakan, tunjangan remunerasi di Kemendikbud berdampak pada ketatnya aturan pegawai. Diantaranya adalah kewajiban absensi dengan sistem fingerprint dengan jam kerja mulai pukul 07.30 WIB. Sebelum adanya ketentuan absensi digital ini, banyak pegawai Kemendikbud yang baru masuk kerja pukul 10.00 WIB atau bahkan menjelang jam makan siang.

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) masih pesimis akan menerima remunerasi tahun ini. ’’Itu masih terlalu dini,’’ tandas Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag M. Jasin. Dia mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga mendapatkan kompensasi remunerasi ini menyangkut layanan publik.

Jasin mengatakan, sektor pelayanan publik di Kemenag masih perlu banyak pembenahan. Misalnya di Kantor Urusan Agama (KUA) yang masih terus memungut pungli biaya nikah. ’’Kemudian juga di urusan haji,’’ katanya. Khusus di sektor layanan haji, Jasin mengatakan usulan perbaikan dari KPK belum dipenuhi seluruhnya oleh Kemenag.

Mantan pimpinan KPK itu mengatakan, kementerian yang menjalankan reformasi birokrasi tidak serta merta memperoleh tunjangan kinerja atau remunerasi. Jasin menegaskan, kinerja kementerian harus dipantau dulu minimal setahun, baru setelah itu bisa mendapatkan remunerasi.

Dia juga menjelaskan, menerima remunerasi bukan jaminan kinerja aparaturnya bagus. Jasin mencontohkan pada kasus upeti pegawai bea can cukai pada 2008 lalu. ’’Pegawai bea cukai waktu itu sudah menerima remunerasi. Gaji mereka sudah Rp 15 jutaan,’’ jelas Jasin.

Untuk itu, dia mengatakan Kemenag harus bisa mengubah mindset pegawainya dari paradigma proyek menjadi paradigma pelayanan publik. ’’Jangan setiap ada agenda itu lantas di kepalanya proyek-proyek dan uang-uang terus,’’ pungkasnya. (jpnn/yes)

sumber : http://www.jpnn.com/read/2013/10/24/197257/Remunerasi-Kemendikbud-Sedot-Rp-989,8-M-

JAKARTA - Pengesahan anggaran remunerasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Komisi X DPR, Rabu (23/10) diwarnai banyak catatan. Anggota dewan menyoroti kinerja aparat kementerian itu yang belum maksimal, Terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasar surat Menteri Keuangan tanggal 30 Juli 2013, Kemendikbud dinyatakan berhak mendapat anggaran remunerasi. Anggaran yang diusulkan adalah Rp 989,8 miliar. Uang itu akan dibayarkan kepada 58.584 pegawai untuk masa pembayaran enam bulan (Juli-Desember) 2013.

Anggota komisi X Ferdiansyah menyatakan, anggaran remunerasi untuk Kemendikbud adalah uang gelondongan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Anggaran itu bukan pagu APBN Kemendikbud,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Ferdiansyah menyorot kinerja Kemendikbud yang dinilai masih buruk. Banyak keluhan permohonan perizinan di Kemendikbud yang sangat rumit. Selain itu, pelayanan terhadap kebijakan guru atau pendidik masih jauh dari ideal. ”Keluhan-keluhan yang masuk ke kami, pegawai eselon III dan di bawahnya itu terkesan arogan saat melayani masyarakat,” ungkapnya.

Dewan mengajukan empat syarat perbaikan di Kemendikbud. Yakni, mewujudkan peningkatan kinerja, pelayanan, dan tata kelola lebih baik; segera merespons hasil pemeriksaan atau audit terkini dari BPK; serta pelayanan strategis urusan pendidikan yang ditangani pejabat eselon III dan di bawahnya harus diperbaiki dan diawasi serius. Terakhir, menuntaskan penyaluran bantuan siswa miskin (BSM) yang baru berjalan 35 persen.

Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengakui kinerja aparatur di kementeriannya perlu ditingkatkan. Pembayaran remunerasi di Kemendikbud berlaku untuk pegawai di kantor pusat maupun satker di daerah, termasuk pegawai negeri sipil (PNS) di perguruan tinggi negeri (PTN). Sementara itu, guru PNS bukan pegawai Kemendikbud.

Besaran pembayaran remunerasi di Kemendikbud terdiri atas 17 tingkat atau grade. Tingkat tertinggi untuk pejabat eselon I sebesar Rp 19,360 juta (sudah dipotong pajak) per bulan.

Jadi, saat uang remunerasi periode Juli-Desember 2013 cair, masing-masing pejabat eselon I Kemendikbud mendapat sekitar Rp 116 juta. Remunerasi untuk grade I dialokasikan untuk 10 penerima. Grade dengan jumlah penerima terbanyak berada di kelompok 5. Nominalnya Rp 1,904 juta per bulan untuk 12.916 pegawai. (wan/c5/ca)

sumber : http://setagu.net/perhitungan-grading-remunerasi/#more-3082

Ada 2 jenis grading tunjangan kinerja yang sudah dipakai oleh Kementerian/Lembaga di Indonesia, yakni metode Hays dan metode Factor Evaluation System (FES). Hanya 2 (dua) instansi yang memakai metode Hays yaitu Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kabar terakhir BPK tahun 2014 sudah pasti memakai grading model FES menggantikan metode Hays yang sudah digunakan sejak tahun 2007. Secara sederhana pebedaan antara Hays dan FES terletak pada jumlah kelas jabatannya, metode Hays grade-nya 1 – 27 , sedangkan FES hanya 1 – 16/17 kelas jabatan.

Permenpan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan secara khusus menggunakan metode Sistem Evaluasi Faktor atau Factor Evaluation System (FES) sebagai acuan bagi setiap kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk melaksanakan evaluasi jabatan dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri di lingkungan masing-masing.

Harus ada validasi untuk setiap jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, maupun jabatan fungsional umum di lingkungan instansi berupa:

  1. Peta Jabatan.
  2. Informasi Faktor Jabatan Struktural.
  3. Informasi Faktor Jabatan Fungsional Tertentu/Jabatan Fungsional Umum.

Intinya suatu jabatan baik struktural maupun fungsional bisa berada/menduduki grade tertentu, perhitungan atau polanya sudah standar.

Penggunaan Metode FES dalam Evaluasi Jabatan struktural dan fungsional memiliki informasi faktor evaluasi yang berbeda. Masing-masing faktor evaluasi jabatan di atas diberikan nilai (skor) yang sudah ditentukan dan dijabarkan lagi dalam range yang mempunyai nilai berbeda pula

Perbedaan Faktor Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional:

StrukturalFungsional
1. Ruang Lingkup dan Dampak Program1. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan
2. Pengaturan Organisasi2. Pengawasan Penyelia
3. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial3. Pedoman
4. Hubungan Personal4. Kompleksitas
a. Sifat Hubungan5. Ruang Lingkup dan Dampak
b. Tujuan Hubungan6. Hubungan Personal
5. Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan7. Tujuan Hubungan
6. Kondisi Lain8. Persyaratan Fisik
9. Lingkungan Kerja

Sebagai contoh untuk jabatan fungsional faktor 1. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan dijabarkan lagi menjadi 9 tingkatan dengan skor nilai yang berbeda. Tingkat 1-1 nilai 50 sampai tingkat 1-9 dengan nilai 1850 yang merupakan tingkatan tertinggi (Pakar pekerjaan profesional untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan hipotesa baru).

Begitu juga untuk faktor ke-2 dan seterusnya, masing-masing dibagi lagi menjadi berbagai tingkatan dengan nilai yang berbeda.

Ilustrasi perhitungan grade untuk jabatan fungsional : Analis Kepegawaian Tingkat Terampil

1. Pedoman Umum

 

2. Hasil Evaluasi Jabatan Analis Kepegawaian Tingkat Terampil.

Faktor EvaluasiNilai Yang diberikanKeterangan
Faktor 1: Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan350Tingkat Faktor 1-3
Faktor 2: Pengawasan Penyelia125Tingkat Faktor 2-2
Faktor 3: Pedoman125Tingkat Faktor 3-2
Faktor 4: Kompleksitas150Tingkat Faktor 4-3
Faktor 5: Ruang Lingkup dan Dampak75Tingkat Faktor 5-2
Faktor 6: Hubungan Personal45Tingkat Faktor 6-2
Faktor 7: Tujuan HubunganTingkat Faktor 7-A
Faktor 8: Persyaratan Fisik5Tingkat Faktor 8-1
Faktor 9: Lingkungan Kerja5Tingkat Faktor 9-1
880

3. Batasan Nilai per Kelas Jabatan

Batasan NilaiKelas Jabatan
190-2401
245-3002
305-3703
375-4504
455-6505
655-8506
855-11007
1105-13508
1355-16009
1605-185010
1855-210011
2105-235012
2355-275013
2755-315014
3155-360015
3605-405016
4055-ke atas17

4. Besaran Tunjangan Kinerja 

 

Dengan demikian untuk Jabatan fungsional Analis Kepegawaian Tingkat Terampil mempunyai skor total sebesar 880 dan berada pada kelas jabatan no 7 dengan besaran tunjangan kinerja sebesar Rp 2.304.000.

Ilustrasi di atas bisa digunakan untuk jabatan fungsional lain atau struktural berdasarkan informasi faktor evaluasi yang sudah ditentukan guna mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi Jabatan.

sumber : http://setagu.net/inilah-28-kl-yang-mendapat-remunerasi-2013/#more-3125

Proses panjang penantian pemberian remunerasi akan berakhir dengan disetujuinya anggaran tunjangan kinerja oleh Badan Anggaran DPR pada tanggal 21 Oktober 2013.

Menteri Keuangan sebelumnya telah mengajukan surat SR-414/MK.02/2013 tanggal 30 Juli 2013 kepada DPR perihal permohonan persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi 28 Kementerian/Lembaga tahun 2013. Anggaran tunjangan kinerja hasil efisiensi atau optimalisasi K/L harus harus mendapat persetujuan dari komisi terkait sebelum dibawa ke Banggar DPR.

Sampai saat ini (24/10/13) hanya Perpusnas yang belum final dalam pembahasan anggaran tunjangan kinerjanya. Komisi X sebagai mitra kerja Perpusnas dalam rapat terakhir tanggal 24 September 2013 belum sepakat dengan perubahan alokasi DIPA Perpusnas 2013.

Awalnya K/L yang diusulkan menerima remunerasi pada tahun 2013 sejumlah 23 K/L, namun dalam perjalanannya terdapat tambahan 5 K/L yakni BSN, Setjen Ombudsman, Kemsos, ESDM, dan Basarnas. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai tunjangan kinerja tersebut mencapai 3,55 T.

Dalam pertemuan KPRBN tanggal 25 Juni 2013 Wapres Boediono telah memberikan persetujuan pemberian remunerasi bagi 28 K/L tahun 2013 dengan beberapa keputusan antara lain:

  1. Besaran tunjangan kinerja untuk 28 K/L yang mengajukan remunerasi pada tahun 2013 sama dengan besaran yang diterima oleh 20 K/L pada tahun 2012 yakni 47%. Besaran tunjangan kinerja 47% tersebut juga akan diberlakukan untuk K/L yang memperoleh remunerasi pada tahun 2014.
  2. TMT Remunerasi 1 Juli 2013.
  3. Pembatasan honorarium kegiatan Tim yang diberlakukan mulai 1 Juli 2013. Dalam hal ini Pemerintah telah memberlakukan PMK No. 91/PMK/02/2013 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 yang dikeluarkan tanggal 24 Juni 2013.

Pada pembahasan dengan Banggar DPR tanggal 21 Oktober 2013 diputuskan hanya 27 K/L yang akan menerima remunerasi tahun 2013. Satu lembaga yaitu Sekretariat Jenderal DPR juga mendapat anggaran remunerasi, namun dana kebutuhan tunjangan kinerja Setjen DPR baru akan digunakan pada tahun 2014.

Berikut daftar K/L yang mendapat remunerasi TMT per 1 Juli 2013:

NoK/LAnggaran (M)
1Kemenlu52,6
2Kemendag113
3Kemenkes347
4Kemendikbud989,8
5Kemen Parekraf37,1
6Kemenhut194
7Kemendagri101,7
8Wantannas*
9LAPAN9
10Kemen K P168,9
11Kemen L H*
12Kemenhub485,7
13Kemenakertrans85,6
14BAPETEN3
15Kemen P U403,9
16Kemenkominfo65,2
17BMKG77,7
18Bakorkamla5,41
19BNP2TKI16,8
20Kemen PDT12,4
21Perpusnas14
22BIN*
23Setjen DPR24,21
24Basarnas46,2
25Kemensos76,2
26ESDM98,2
27BSN3
28Setjen Ombudsman3

Dengan adanya tambahan 28 K/L di atas berarti tinggal 13 K/L yang belum mendapatkan remunerasi yaitu:

  1. Kementerian Agama
  2. Kementerian BUMN
  3. Kementerian Koperasi dan UKM
  4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
  5. Badan Informasi Geospasial
  6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  7. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
  8. Setjen DPD
  9. Setjen Komnas Ham
  10. Setjen KPU
  11. Setjen KY
  12. Setjen MK
  13. Setjen MPR

Proses selanjutnya setelah persetujuan DPR adalah penerbitan Perpres (Peraturan Presiden) sebagai dasar hukum pencairan anggaran tunjangan kinerja. Perpres tersebut akan digunakan Kemenkeu melalui Ditjen Perbendaharaan sebagai dasar mengeluarkan peraturan atau petunjuk teknis (juknis) tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja.

Banyak pertanyaan yang sering dilontarkan pada forum ini seperti:

  • Pemberian tunkin bagi yang tugas belajar
  • Apakah dosen yang sudah bersertifikasi mendapatkan tunjangan kinerja?
  • Apakah RS BLU yang sudah ada remunerasi rumah sakit juga mendapatkan tunjangan kinerja?
  • dll

Nah, pertanyaan/persoalan di atas akan terjawab dalam peraturan Menteri atau pimpinan K/L yang akan diterbitkan sebagai pedoman pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan K/L masing-masing. Hal-hal teknis maupun aturan yang berkaitan dengan tunjangan kinerja akan diuraikan dalam peraturan tersebut.

sumber : www.menpan.go.id

No. No. Instansi Pembina Instansi Pembina
1 ANRI           Arsiparis
2 Badan          Pemeriksa Keuangan Pemeriksa
3 Badan         Pengawas Obat dan Makanan Pengawas Farmasi danMakanan
4 Badan         Pengawas Tenaga Nuklir Pengawas Radiasi
5 Badan Pusat Statistik      1 Pranata Komputer
2 Statistisi
6 Badan Tenaga Nuklir Nasional   Pranata Nuklir
7 BAKOSURTANAL Surveyor Pemetaan
8 BAPPENAS Perencana
9 BIN Agen
10 BKKBN Penyuluh Keluarga Berencana
11 BKN Analis Kepegawaian
12 BPKP Auditor
13 BPPT 1 Teknisi Litkayasa
2 Perekayasa
14 Kejaksaaan Agung Jaksa
15 LAN Widyaiswara
16 Lembaga Sandi Negara 1 Operator Transmisi Sandi
2 Sandiman
17 LIPI Peneliti
18 Perpustakaan Nasional Pustakawan
19 Sekretariat Negara Penerjemah
20 Kementerian Agama 1 Penghulu
2 Penyuluh Agama
21 Kementerian Dalam Negeri Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
22 Kementerian ESDM 1 Inspektur Ketenagalistrikan
2 Inspektur Tambang
3 Inspektur Minyak dan Gas
4 Penyelidik Bumi
5 Pengamat Gunung Api
23 Kementerian Hukum dan HAM 1 Pemeriksa Paten
2 Pemeriksa Merek
3 Perancang Peraturan Perundang- Undangan
24 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Pamong Budaya
25 Kementerian Kehutanan 1 Penyuluh Kehutanan
2 Polisi Kehutanan
3 Pengendali Ekosistem Hutan

26 Kementerian Kelautan dan Perikanan 1 Pengawas Benih Ikan
2 Pengawas Perikanan
3 Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
4 Penyuluh Perikanan
27 Kementerian Kesehatan 1 Apoteker
2 Asisten Apoteker
3 Pranata Laboratorium Kesehatan
4 Dokter
5 Dokter Gigi
6 Penyuluh Kesehatan Masyarakat
7 Epidemolog Kesehatan
8 Entomolog Kesehatan
9 Sanitarian
10 Perawat Gigi
11 Nutrisionis
12 Bidan
13 Administrator Kesehatan
14 Radio Grafer
15 Perekam Medis
16 Teknisi Elektromedis
17 Fisioterapis
18 Refraksionis Optisien
19 Terapis Wicara
20 Ortotis Prostetis
21 Okupasi Terapis
22 Teknisi Transfusi Darah
23 Teknisi Gigi
24 Kataloger
25 Psikolog Klinis
26 Fisikawan Medis
27 Dokter Pendidik Klinis
28 Perawat
28 Kementerian Keuangan  1 Pemeriksa Bea & Cukai
2 Pemeriksa Pajak
3 Penilai Pajak Bumi dan Bangunan
4 Penyuluh pajak
29 Kementerian Komunikasi dan Informasi 1 Pranata Hubungan Masyarakat
2 Teknisi Siaran
3 Andalan Siaran
4 Adikara Siaran
www.menpan.go.id Hal : 2/3
No. No. Instansi Pembina Instansi Pembina Jabatan Fungsional
30 Kementerian Lingkungan Hidup Pengendali Dampak Lingkungan
31 Kementerian Luar Negeri Diplomat
32 Kementerian Pekerjaan Umum 1 Teknik Pengairan
2 Teknik Jalan dan Jembatan
3 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
4 Teknik Penyehatan Lingkungan
5 Penata Ruang
33 Kementerian Pendidikan Nasional 1 Pengembang Teknologi Pembelajaran
2 Penilik
3 Guru
4 Pranata Laboratorium Pendidikan
5 Pengawas Sekolah
6 Pamong Belajar
7 Dosen
34 Kementerian Perdagangan  1 Penguji Mutu Barang
2 Penera
35 Kementerian Perhubungan 1 Pengamat Meteorologi dan Geofisika
2 Pengawas Keselamatan Pelayaran
3 Teknisi Penerbangan
4 Pengendali Frekuensi Radio
5 Penguji Kendaraan Bermotor
36 Kementerian Perindustian Penyuluh Perindustrian
37 Kementerian Pertanian 1 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
2 Pengawas Mutu Hasil Pertanian
3 Pengawas Mutu Pakan
4 Penyuluh Pertanian
5 Pengawas Benih Tanaman
6 Medik Veteriner
7 Paramedik Veteriner
8 Pengawas Bibit Ternak
38 Kementerian Sosial 1 Penyuluh Sosial
2 Pekerja Sosial
39 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 Pengawas Ketenagakerjaan
2 Instruktur
3 Penggerak Swadaya Masyarakat
4 Pengantar Kerja
5 Mediator Hubungan Industrial

www.menpan.go.id Hal : 3/3

daftar_jabfung

Sumber : http://www.dpr.go.id/uu/delbills/RUU_RUU_Tentang_Aparatur_Sipil_Negara.pdf

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  :  a.  bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  cita-cita  bangsa  sebagaimana
tercantum  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945,  perlu  dibangun  aparatur  sipil
negara  yang  profesional,  bebas  dari  intervensi  politik,  bersih  dari
praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme,  serta  mampu
menyelenggarakan  pelayanan  publik  bagi  masyarakat  dan  mampu
menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan
bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b.  bahwa  pelaksanaan  manajemen  aparatur  sipil  negara  belum
berdasarkan  pada  perbandingan  antara  kompetensi  dan  kualifikasi
yang  diperlukan  oleh  jabatan  dengan  kompetensi  dan  kualifikasi
yang  dimiliki  calon  dalam  rekrutmen,  pengangkatan,  penempatan,
dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan
yang baik;
c.  bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  sudah
tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepegawaian sehingga perlu
diganti;
d.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam
huruf  a,  huruf  b,  dan  huruf  c  perlu  membentuk  Undang-Undang
tentang Aparatur Sipil Negara;

Mengingat  :  Pasal  20  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  Pasal  21  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :  UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

2
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.  Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disingkat  ASN  adalah  profesi  bagi
pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  tidak  tetap  pemerintah  yang  bekerja  pada
instansi dan perwakilan.
2.  Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah
pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  tidak  tetap  pemerintah  yang  diangkat  oleh
pejabat yang berwenang.
3.  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disingkat  PNS  adalah  warga  negara
Indonesia  yang  memenuhi  persyaratan  dan  diangkat  oleh  pejabat  yang
berwenang.
4.  Pegawai  Tidak  Tetap  Pemerintah  adalah  warga  negara  Indonesia  yang
memenuhi  persyaratan  dan  diangkat  oleh  pejabat  yang  berwenang  sebagai
Pegawai ASN.
5.  Manajemen  ASN  adalah  pengelolaan  ASN  untuk  menghasilkan  Pegawai  ASN
yang  profesional,  memiliki  nilai-nilai  dasar,  etika  profesi,  bebas  dari  intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6.  Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai
ASN  yang  disusun  secara  sistematis,  menyeluruh,  dan  terintegrasi  dengan
berbasis teknologi.
7.  Jabatan Eksekutif Senior adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan
perwakilan.
8.  Aparatur  Eksekutif  Senior  adalah  Pegawai  ASN  yang  menduduki  Jabatan
Eksekutif  Senior  melalui  seleksi  secara  nasional  yang  dilakukan  oleh  Komisi
Aparatur Sipil Negara dan diangkat oleh Presiden
9.  Jabatan  Administrasi  adalah  sekelompok  jabatan  yang  berisi  tugas  pokok  dan
fungsi  berkaitan  dengan  pelayanan  administrasi,  manajemen  kebijakan
pemerintahan, dan pembangunan.
10.  Pegawai  Jabatan  Administrasi  adalah  Pegawai  ASN  yang  menduduki  Jabatan
Administrasi pada instansi dan perwakilan.
11.  Jabatan  Fungsional  adalah  sekelompok  jabatan  yang  berisi  tugas  pokok  dan
fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu.
12.  Pegawai  Jabatan  Fungsional  adalah  Pegawai  ASN  yang  menduduki  Jabatan
Fungsional pada instansi dan perwakilan.
13.  Pejabat  yang  Berwenang  adalah  pejabat  karier  tertinggi  pada  instansi  dan
perwakilan.
14.  Instansi adalah instansi pusat dan instansi daerah.
15.  Instansi  Pusat  adalah  kementerian,  lembaga  pemerintah  non-kementerian,
kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural.
16.  Instansi  Daerah  adalah  perangkat  daerah  provinsi  dan  perangkat  daerah
kabupaten/kota  yang meliputi  sekretariat  daerah,  sekretariat  Dewan  Perwakilan
Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

3
17.  Perwakilan  adalah  perwakilan  Republik  Indonesia  di  luar  negeri  yang  meliputi
Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia,  Konsulat  Jenderal  Republik  Indonesia,
Konsulat  Republik  Indonesia,  Perutusan  Tetap  Republik  Indonesia  pada
Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Perwakilan Republik Indonesia yang bersifat
sementara.
18.  Menteri  adalah  menteri  yang  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  bidang
pendayagunaan aparatur negara.
19.  Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga
negara  yang mandiri, bebas dari intervensi politik, dan diberi kewenangan untuk
menetapkan  regulasi  mengenai  profesi  ASN,  mengawasi  Instansi  dan
Perwakilan  dalam  melaksanakan  regulasi,  dan  tugas  lain  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.  Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat  LAN adalah lembaga
yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang ini.
21.  Badan  Kepegawaian  Negara  yang  selanjutnya  disingkat  BKN  adalah  badan
yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB II
ASAS, PRINSIP, NILAI-NILAI DASAR,DAN KODE ETIK

Pasal 2

Penyelenggaraan manajemen ASN dilakukan berdasarkan asas:
a.  kepastian hukum;
b.  profesionalitas;
c.  proporsionalitas;
d.  keterpaduan;
e.  delegasi;
f.  netralitas;
g.  akuntabilitas;
h.  efektif dan efisien;
i.  keterbukaan;
j.  non-diskriminasi;
k.  persatuan dan kesatuan;
l.  keadilan dan kesetaraan; dan
m.  kesejahteraan.

Pasal 3

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip:
a.  nilai dasar;
b.  kode etik;
c.  komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
d.  kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
e.  kualifikasi akademik;
f.  jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
g.  profesionalitas jabatan.

4
Pasal 4

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
a.  memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila;
b.  setia  dan  mempertahankan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945;
c.  menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
d.  membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
e.  menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif;
f.  memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
g.  mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
h.  memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah;
i.  memberikan  layanan  kepada  publik  secara  jujur,  tanggap,  cepat,  tepat,  akurat,
berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
j.  mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
k.  menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;
l.  mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
m. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
n.  meningkatkan  efektivitas  sistem  pemerintahan  yang  demokratis  sebagai
perangkat sistem karir.

Pasal 5

(1)  Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk menjaga martabat
dan kehormatan ASN.
(2)  Kode  etik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB III
JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 6

Pegawai ASN terdiri dari:
a.  PNS.
b.  Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.

Bagian Kedua
Status

Pasal 7

(1)  PNS  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  a  merupakan  pegawai  yang
berstatus pegawai tetap dan memiliki Nomor Induk Pegawai.
(2)  Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
merupakan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu
paling singkat 12 (dua belas) bulan pada Instansi dan Perwakilan.

5
Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 8

(1)  Pegawai ASN berkedudukan di pusat, daerah, dan perwakilan luar negeri.
(2)  Pegawai  ASN  yang  bekerja  pada  Instansi  Pusat,  Instansi  Daerah,  dan
Perwakilan merupakan satu kesatuan ASN.

Pasal 9

(1)  Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi
dan Perwakilan.
(2)  Pegawai  ASN  harus  bebas  dari  pengaruh  dan  intervensi  semua  golongan  dan
partai politik.

BAB IV
FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 10

Pegawai ASN berfungsi sebagai:
a.  pelaksana kebijakan publik;
b.  pelayan publik; dan
c.  perekat bangsa.
Bagian Kedua
Tugas

Pasal 11

Pegawai ASN bertugas:
a.  melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Negara;
b.  memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
c.  mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Peran

Pasal 12

Pegawai  ASN  berperan  mewujudkan  tujuan  pembangunan  nasional  melalui
pelayanan  publik  yang  profesional,  bebas  dari  intervensi  politik,  dan  bersih  dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

6
BAB V
JABATAN ASN

Bagian kesatu
Umum

Pasal 13

Jabatan ASN terdiri dari:
a.  Jabatan Administrasi;
b.  Jabatan Fungsional; dan
c.  Jabatan Eksekutif Senior.

Bagian Kedua
Jabatan Administrasi

Pasal 14

(1)  Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari:
a. jabatan pelaksana;
b. jabatan pengawas; dan
c.  jabatan administrator.
(2)  Ketentuan  mengenai  klasifikasi  Jabatan  Administrasi  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

(1)  Jabatan  pelaksana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  a
bertanggung  jawab  melaksanakan  kegiatan  pelayanan  publik,  administrasi
pemerintahan, dan pembangunan.
(2)  Jabatan  pengawas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  b
bertanggung  jawab  mengawasi  pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh
pejabat pelaksana.
(3)  Jabatan  administrator  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  huruf  c
bertanggung  jawab  memimpin  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  pelayanan  publik,
administrasi pemerintahan, dan pembangunan.

Pasal 16

(1)  Setiap  jabatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  ditetapkan
sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
(2)  Penetapan  kompetensi  yang  dibutuhkan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.

7
Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional

Pasal 17

(1)  Jabatan  Fungsional  dalam  ASN  terdiri  dari  jabatan  fungsional  keahlian  dan
jabatan fungsional keterampilan.
(2)  Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. ahli pertama;
b. ahli muda;
c. ahli madya, dan
d. ahli utama.
(3)  Jabatan  fungsional  keterampilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri
dari:
a. pemula;
b. terampil; dan
c. mahir.
(4)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  jabatan  fungsional  keahlian  dan  jabatan
fungsional  keterampilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Jabatan Eksekutif Senior

Pasal 18

(1)  Jabatan  Eksekutif  Senior  terdiri  dari  pejabat  struktural  tertinggi,  staf  ahli,  analis
kebijakan, dan pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2)  Jabatan  Eksekutif  Senior  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berfungsi
memimpin  dan  mendorong  setiap  Pegawai  ASN  pada  Instansi  dan  Perwakilan
melalui:
a.  kepeloporan dalam bidang:
1.  keahlian profesional;
2.  analisis dan rekomendasi kebijakan; dan
3.  kepemimpinan manajemen.
b.  mengembangkan kerjasama dengan Instansi lain; dan
c.  keteladanan  dalam  mengamalkan  nilai-nilai  dasar  ASN  dan  melaksanakan
kode etik ASN.
(3)  Setiap  Jabatan  Eksekutif  Senior  ditetapkan  kompetensi,  kualifikasi,  integritas,
dan persyaratan lain yang dibutuhkan.
(4)  Penetapan  kompetensi,  kualifikasi,  integritas,  dan  persyaratan  lain  yang
dibutuhkan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  dengan  Peraturan
Pemerintah.
(5)  Pejabat yang menduduki Jabatan Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berhak atas gaji, tunjangan, dan jaminan sosial.
(6)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  gaji,  tunjangan  dan  jaminan  sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

8
Pasal 19

(1)   Pengisian  Jabatan  Eksekutif  Senior  pada  jabatan  struktural  tertinggi
kementerian,  kesekretariatan  lembaga  negara,  lembaga  pemerintah  non
kementerian, staf ahli, dan analis kebijakan dilakukan melalui promosi dari PNS
yang berasal dari seluruh Instansi dan Perwakilan.
(2)  Pengisian  Jabatan  Eksekutif  Senior,  khusus  pada  jabatan  struktural  tertinggi
lembaga  pemerintah  non  kementerian,  staf  ahli,  dan  analis  kebijakan  dapat
berasal dari Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(3)  Pengisian  Pejabat  Eksekutif  Senior  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilakukan oleh KASN.
(4)  Pejabat  yang  Berwenang  atau  pimpinan  Instansi  dan  Perwakilan  mengajukan
permintaan  pengisian  jabatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dan
mengajukan  kompetensi  dan  kualifikasi  serta  jabatan  yang  lowong  kepada
KASN.
(5)  KASN mengumumkan  lowongan  jabatan  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (4)
ke seluruh Instansi dan Perwakilan disertai dengan kompetensi, kualifikasi, dan
persyaratan lain yang dibutuhkan.
(6)  Calon  Pejabat  Eksekutif  Senior  yang  memenuhi  kompetensi,  kualifikasi,  dan
persyaratan lain yang dibutuhkan berhak mengajukan lamaran kepada KASN.
(7)  KASN  melakukan  seleksi  untuk memilih  1  (satu)  orang  calon  Pejabat  Eksekutif
Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.
(8)  Sebelum  menduduki  jabatannya,  calon  Pejabat  Eksekutif  Senior  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (7)  mengucapkan  sumpah/janji  di  hadapan  pimpinan
Instansi atau Perwakilan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Paragraf 1
Pegawai Negeri Sipil

Pasal 20

Pegawai negeri sipil berhak memperoleh:
a.  gaji,  tunjangan,  dan  kesejahteraan  yang  adil  dan  layak  sesuai  dengan  beban
pekerjaan dan tanggung jawabnya;
b.  cuti;
c.  pengembangan kompetensi;
d.  biaya perawatan;
e.  tunjangan  bagi  yang  menderita  cacat  jasmani  atau  cacat  rohani  dalam  dan
sebagai akibat menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat
bekerja lagi dalam jabatan apapun;
f.  uang duka; dan

9
g.  pensiun  bagi  yang  telah  mengabdi  kepada  negara  dan  memenuhi  persyaratan
yang ditentukan.

Paragraf 2
Pegawai Tidak Tetap Pemerintah

Pasal 21

(1)  Pegawai Tidak Tetap Pemerintah berhak memperoleh:
a.  honorarium  yang  adil  dan  layak  sesuai  dengan  beban  pekerjaan  dan
tanggung jawabnya;
b.  tunjangan;
c.  cuti;
d.  pengembangan kompetensi;
e.  biaya kesehatan; dan
f.  uang duka.
(2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  hak  Pegawai  Tidak  Tetap  Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 22

Pegawai ASN wajib:
a.  setia  dan  taat  kepada  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.  menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c.  menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.  melaksanakan  tugas  kedinasan  yang  dipercayakan  kepadanya  dengan  penuh
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
e.  menunjukkan  integritas  dan  keteladanan  dalam  sikap,  perilaku,  tindakan,  dan
ucapan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
f.  menyimpan  rahasia  jabatan  dan  hanya  dapat  mengemukakan  rahasia  jabatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

(1)  Presiden  sebagai  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  merupakan  pemegang
kekuasaan tertinggi pembinaan dan manajemen ASN.
(2)  Untuk  melakukan  pembinaan  profesi  dan  Pegawai  ASN,  Presiden
mendelegasikan sebagian kekuasaan pembinaan dan manajemen ASN kepada:

10
a.  Menteri,  berkaitan  dengan  kewenangan  perumusan  kebijakan  umum
pendayagunaan Pegawai ASN;
b.  KASN,  berkaitan  dengan  kewenangan  perumusan  kebijakan  pembinaan
profesi ASN dan pengawasan pelaksanaannya pada Instansi dan Perwakilan;
c.  LAN,  berkaitan  dengan  kewenangan  penelitian  dan  pengembangan
administrasi  pemerintahan  negara,  pembinaan  pendidikan  dan  pelatihan
Pegawai  ASN,  dan  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  untuk
penjenjangan Aparatur Sipil Negara; dan
d.  BKN,  berkaitan  dengan  kewenangan  pembinaan  manajemen Pegawai  ASN,
penyusunan  materi  seleksi  umum  calon  Pegawai  ASN,  pembinaan  Pusat
Penilaian  Kinerja  Pegawai  ASN,  pemeliharaan  dan  pengembangan  Sistem
Informasi  Pegawai  ASN,  dan  pembinaan  pendidikan  fungsional  analis
kepegawaian.

Pasal 24

Menteri  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  ayat  (2)  huruf  a  berwenang
menetapkan kebijakan pendayagunaan Pegawai ASN sebagai berikut:
a.  menetapkan  analisis  keperluan  Pegawai  ASN  untuk  semua  Instansi  dan
Perwakilan;
b.  menetapkan klasifikasi jabatan Pegawai ASN;
c.  menetapkan skala penggajian dan tunjangan Pegawai ASN;
d.  menetapkan sistem pensiun Pegawai ASN;
e.  melakukan  pemindahan  Pegawai  ASN  antarjabatan,  antardaerah,  dan  antar-Instansi;
f.  memberhentikan  sementara  Pegawai  ASN  yang  diangkat  sebagai  Pejabat
Negara dari status kepegawaiannya;
g.  mengaktifkan status kepegawaian Pegawai ASN yang telah menyelesaikan tugas
sebagai Pejabat Negara;
h.  mengangkat  kembali  Pegawai  ASN  yang  telah  menyelesaikan  masa  bakti
sebagai Pejabat Negara pada jabatan ASN;
i.  menindak  Pejabat  yang  Berwenang  atas  penyimpangan  terhadap  tata  cara
manajemen  Pegawai  ASN  yang  ditetapkan  dengan  peraturan  perundang-undangan; dan
j.  mengoordinasi pelaksanaan tugas BKN dan LAN.

Bagian Kedua
KASN

Paragraf 1
Sifat

Pasal 25

KASN merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya.

11
Paragraf 2
Tujuan

Pasal 26

KASN bertujuan:
a.  meningkatkan  kekuatan  dan  kemampuan  ASN  dalam  penyelenggaraan
pelayanan  publik,  melaksanakan  tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  untuk
mencapai tujuan negara;
b.  menjamin agar ASN bebas dari campur tangan politik;
c.  mendorong  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  negara  yang  efektif,
efisien, jujur, terbuka, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
d.  menciptakan  sistem  kepegawaian  sebagai  perekat  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia;
e.  membangun    ASN  yang  profesional,  berkemampuan  tinggi,  berdedikasi,  dan
terdepan dalam manajemen kebijakan publik;
f.  mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; dan
g.  melakukan pembinaan Pejabat Eksekutif Senior.

Paragraf 3
Kedudukan

Pasal 27

KASN berkedudukan di ibukota negara.

Paragraf 4
Fungsi

Pasal 28

KASN  berfungsi  menetapkan  peraturan  mengenai  profesi  ASN  dan  mengawasi
pelaksanaan regulasi tersebut oleh Instansi dan Perwakilan.

Paragraf 5
Tugas

Pasal 29

KASN bertugas:
a.  mempromosikan nilai-nilai dasar dan kode etik ASN;
b.  mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai dasar ASN oleh Instansi dan Perwakilan;
c.  menyusun pedoman analisis keperluan pegawai;
d.  memberikan  pertimbangan  kepada  Menteri  dalam  penetapan  kebutuhan
pegawai;
e.  mengusulkan  calon  Pejabat  Eksekutif  Senior  terpilih  pada  Instansi  dan
Perwakilan kepada Presiden untuk ditetapkan;
f.  menyusun,  meninjau  ulang,  dan  mengevaluasi  kebijakan  dan  kinerja  ASN  pada
Instansi dan Perwakilan;

12
g.  mengevaluasi  sistem  dan  mekanisme  kerja  Instansi  dan  Perwakilan  untuk
menjamin  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  disiplin  ASN;
dan
h.  melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Wewenang

Pasal 30

KASN berwenang:
a.  menetapkan peraturan mengenai kebijakan pembinaan profesi ASN;
b.  melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pembinaan profesi ASN;
c.  melakukan  penyelidikan  terhadap  dugaan  pelanggaran  peraturan-peraturan
pembinaan profesi ASN;
d.  melakukan manajemen kepegawaian Pejabat Eksekutif Senior;
e.  menerima  pengaduan  atau  masukan  dari  kepala  daerah  mengenai  kinerja  Pejabat
yang Berwenang;
f.  melakukan mediasi antara kepala daerah dengan Pejabat yang Berwenang di daerah;
dan
g.  melakukan  penggantian  Pejabat  yang  Berwenang  pada  Instansi  daerah  apabila
diperlukan.

Pasal 31

KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya termasuk yang terkait
dengan kebijakan dan kinerja ASN pada setiap akhir tahun kepada Presiden.

Paragraf 7
Susunan

Pasal 32

(1)  KASN terdiri atas:
a.  1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b.  1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
c.  5 (lima) orang anggota.
(2)  Dalam  hal  Ketua  KASN  berhalangan,  Wakil  Ketua  KASN  menjalankan  tugas  dan
wewenang Ketua KASN.

Pasal 33

(1)  KASN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh asisten KASN.
(2)  Asisten  KASN  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Ketua  KASN  berdasarkan
persetujuan rapat anggota KASN.
(3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  syarat  dan  tata  cara  pengangkatan  dan
pemberhentian  serta  tugas  dan  tanggung  jawab  asisten  KASN  diatur  dengan
Peraturan KASN.

13
Pasal 34

(1)  KASN  dibantu  oleh  sebuah  sekretariat  yang  dipimpin  oleh  seorang  Sekretaris
Jenderal.
(2)  Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul KASN.
(3)  Syarat  dan  tata  cara  pengangkatan  dan  pemberhentian  Sekretaris  Jenderal  KASN
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kedudukan,  susunan  organisasi,  fungsi,  tugas,
wewenang,  dan  tanggung  jawab  Sekretariat  Jenderal  diatur  dengan  Peraturan
Presiden.

Paragraf 8
Keanggotaan

Pasal 35

(1)  Anggota KASN terdiri dari unsur sebagai berikut:
a.  wakil pemerintah sebanyak 1 (satu) orang;
b.  akademisi sebanyak 2 (dua) orang;
c.  tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang;
d.  wakil organisasi ASN sebanyak 1 (satu) orang; dan
e.  wakil daerah sebanyak 2 (dua) orang.
(2)  Anggota KASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.  warga negara Indonesia;
b.  setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
c.  berusia  sekurang-kurangnya  40  (empat  puluh)  tahun  dan  setinggi-tingginya
berusia 60 (enam puluh) tahun;
d.  tidak menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan
politik;
e.  sehat jasmani dan rohani;
f.  memiliki  kemampuan,  pengalaman,  dan/atau  pengetahuan  di  bidang
manajemen ASN;
g.  berpendidikan paling rendah pascasarjana (strata dua) di bidang administrasi
negara, manajemen publik, ilmu hukum, dan/atau ilmu pemerintahan; dan
h.  tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana
kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Paragraf 9
Seleksi Anggota KASN

Pasal 36

(1)  Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang beranggotakan 5 (lima)
orang yang dibentuk oleh Menteri.
(2)  Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri.
(3)  Anggota tim seleksi harus memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang ASN.
(4)  Tim seleksi menyampaikan 7 (tujuh) orang anggota KASN terpilih kepada Presiden.

14
Paragraf 10
Pengangkatan dan pemberhentian

Pasal 37

(1)  Presiden menetapkan  Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KASN dari anggota KASN
terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(4).
(2)  Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden untuk
masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.
(3)  Anggota  KASN  berhenti  atau  diberhentikan  oleh  Presiden  pada  masa  jabatannya,
apabila:
a.  meninggal dunia;
b.  mengundurkan diri;
c.  tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban
sebagai anggota KASN;
d.  dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
e.  menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.

Pasal 38

(1)  Anggota KASN yang berhenti pada masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (3) digantikan oleh calon anggota yang diusulkan oleh tim seleksi.
(2)  Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh menteri.
(3)  Tim  seleksi  mengusulkan  calon  anggota  pengganti  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) dengan memperhatikan unsur keanggotaan KASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) kepada Presiden.
(4)  Presiden mengesahkan anggota pengganti yang diusulkan tim seleksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
(5)  Masa  tugas  anggota  pengganti  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  meneruskan
sisa masa kerja anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
LAN

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 39

LAN bertugas:
a.  pengkajian  dan  penyusunan  kebijakan  nasional  tertentu  di  bidang  administrasi
negara;
b.  pengkajian  kinerja  kelembagaan  dan  sumber  daya  aparatur  dalam  rangka
pembangunan  administrasi  negara  dan  peningkatan  kualitas  sumber  daya
aparatur;

15
c.  pengkajian  dan  pengembangan  manajemen  kebijakan  dan  pelayanan  di  bidang
pembangunan administrasi negara;
d.  penelitian  dan  pengembangan  administrasi  pembangunan  dan  otomasi
administrasi negara;
e.  pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
f.  koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;
g.  fasilitasi  dan  pembinaan  terhadap  kegiatan  instansi  pemerintah  di  bidang
administrasi negara; dan
h.  penyelenggaraan  pembinaan  dan  pelayanan  administrasi  umum  di  bidang
perencanaan  umum,  ketatausahaan,  organisasi  dan  tata  laksana, kepegawaian,
keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 40

LAN berfungsi:
a.  penyusunan rencana program nasional di bidangnya;
b.  perumusan  kebijakan  di  bidangnya  untuk  mendukung  pembangunan  secara
makro; dan
c.  penetapan sistem informasi di bidangnya.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 41

LAN berkedudukan di ibukota negara.

Paragraf 3
Kewenangan

Pasal 42

LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berwenang:
a.  melakukan kegiatan pengkajian;
b.  merencanakan  dan  menyelenggarakan  pembinaan  pendidikan  dan  pelatihan
untuk pengembangan kapasitas ASN;
c.  menyelenggarakan lembaga pendidikan Aparatur Sipil Negara;
d.  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  tertentu  di  bidang  administrasi  negara;
dan
e.  penyusunan  standar  dan  pedoman  penyelenggaraan  dan  pelaksanaan
pendidikan,  pelatihan  fungsional  dan  penjenjangan  tertentu  serta  pemberian
akreditasi dan sertifikasi di bidangnya.

Bagian Keempat
BKN

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

16

Pasal 43

BKN bertugas:
a.  membantu  Presiden  dalam  penyelenggaraan  manajemen  kepegawaian  negara
dalam rangka terciptanya sumber daya manusia Aparatur Negara yang profesional
serta  berkualitas  dan  bermoral  tinggi,  guna  mendukung  kelancaran  pelaksanaan
tugas umum pemerintahan dan pembangunan; dan
b.  menyimpanan  informasi  yang  telah  dimutakhirkan  oleh  Instansi  dan  Perwakilan
serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi
Aparatur Sipil Negara.

Pasal 44

BKN berfungsi:
a.  penyusunan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian negara;
b.  perencanaan pengembangan kepegawaian negara;
c.  penyusunan kebijakan penggajian dan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil;
d.  penyusunan  norma  dan  standar  baik  teknis  maupun  profesional  bagi  jabatan
negeri;
e.  penyediaan  calon  pejabat  struktural  dan  fungsional  tertentu  bagi  semua  instansi
pemerintah termasuk untuk Daerah Otonom;
f.  pengawasan  dan  pengendalian  pendidikan  dan  pelatihan  kepemimpinan  sumber
daya manusia Aparatur Negara;
g.  penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
h.  pembangunan  dan  pengembangan  sistem  informasi  kepegawaian  negara,
pengelolaan  dan  pengolahan  data  dan  penyajian  informasi  yang  mendukung
pengembangan sumber daya manusia Aparatur Negara;
i.  penyelenggaraan  administrasi  sumber  daya  manusia  Aparatur  Pemerintah  yang
meliputi  pemberian  pertimbangan,  persetujuan  dan/atau  penetapan  mutasi
kepegawaian dan pensiun;
j.  perumusan,  pelaksanaan  dan  koordinasi  sistem  pengawasan  kepegawaian  yang
efektif dan efisien berdasarkan prinsip akuntabilitas;
k.  pemberian  bimbingan  teknsi  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  di
bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah;
l.  koordinasi  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  di  bidang  kepegawaian
dengan instansi pemerintah; dan
m.  penyelenggaraan  administrasi  kepegawaian  pajabat  negara  dan  mantanpejabat
negara.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 45

BKN berkedudukan di ibukota negara.

17
Paragraf 3
Kewenangan

Pasal 46

BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berwenang:
a.  menyelenggarakan pembinaan dan manajemen kepegawaian ASN;
b.  menyusun materi seleksi umum calon Pegawai ASN;
c.  menyelenggarakan Pusat Penilaian Kinerja Pegawai ASN;
d.  pembinaan pendidikan fungsional analis kepegawaian; dan
e.  memelihara  dan  mengembangkan  Sistem  Informasi  Pegawai  ASN  melalui
pengumpulan data dan pencatatan informasi Pegawai ASN, pemberian informasi
data Pegawai ASN, dan penataan administrasi Pegawai ASN.

BAB VIII
MANAJEMEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Manajemen  ASN  meliputi  Manajemen  PNS  dan  Manajemen  Pegawai  Tidak  Tetap
Pemerintah.

Bagian Kedua
Manajemen PNS

Pasal 48

(1)  Manajemen PNS meliputi:
a.  penetapan kebutuhan dan pengendalian jumlah;
b.  pengadaan;
c.  jabatan;
d.  pola karier;
e.  penggajian;
f.  tunjangan;
g.  kesejahteraan;
h.  penghargaan;
i.  sanksi;
j.  pemberhentian;
k.  pensiun; dan
l.  perlindungan.
(2)  Manajemen  PNS  di  daerah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

18
Paragraf 1
Penetapan Kebutuhan dan Pengendalian Jumlah

Pasal 49

Penetapan  kebutuhan  PNS  merupakan  analisis  keperluan  jumlah,  jenis,  dan  status
PNS  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  tugas  utama  secara  efektif  dan  efisien
untuk mendukung beban kerja Instansi dan Perwakilan.

Pasal 50

(1)  Pejabat yang berwenang pada Instansi mengusulkan kebutuhan PNS di Instansi
masing-masing kepada Menteri serta mengirim tembusan kepada KASN.
(2)  Kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan pegawai
administrasi, pegawai fungsional, maupun untuk mengisi Jabatan Eksekutif Senior.
(3)  Pengusulan  kebutuhan  PNS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan
berdasarkan analisis keperluan pegawai.
(4)  Menteri  menetapkan  kebutuhan  PNS  secara  nasional  setelah  mendapat
pertimbangan dari KASN dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
keuangan.
(5)  Penetapan  kebutuhan  PNS  oleh  Menteri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)
dilakukan  sebagai  wujud  tanggung  jawab  pengendalian  jumlah  PNS  dan  menjaga
proporsionalitas PNS antar-Instansi.
(6)  Menteri  mengumumkan  penetapan  kebutuhan  PNS  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (5).
(7)  Ketentuan  mengenai  pedoman  penyusunan  analisis  keperluan  pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan KASN.

Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 51

(1)  Pengadaan calon PNS merupakan kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong.
(2)  Pengadaan calon PNS di Instansi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang
ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).
(3)  Pengadaan  calon  PNS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  melalui
tahapan  perencanaan,  pengumuman  lowongan,  pelamaran,  seleksi,
pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.

Pasal 52

Setiap Instansi merencanakan pelaksanaan pengadaan calon PNS.
Pasal 53

Setiap  Instansi  mengumumkan  secara  terbuka  kepada  masyarakat  mengenai
adanya lowongan jabatan calon PNS.

19
Pasal 54

(1)  Setiap  warga  negara  Indonesia  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk
melamar menjadi calon PNS setelah memenuhi persyaratan.
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan peraturan menteri dengan pertimbangan KASN.

Pasal 55

(1)  Seleksi penerimaan calon PNS dilaksanakan oleh Instansi atau Perwakilan untuk
mengevaluasi  secara  obyektif  kompetensi,  kualifikasi,  dan  persyaratan  yang
dibutuhkan oleh jabatan, dan yang dimiliki oleh pelamar.
(2)  Seleksi  calon  PNS  terdiri  dari  3  (tiga)  tahap,  yaitu  seleksi  administrasi,  seleksi
umum, dan seleksi khusus.
(3)    Seleksi  administrasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan  oleh
Instansi  atau  Perwakilan  masing-masing  untuk  memeriksa  kelengkapan
persyaratan.
(4)  Instansi  atau  Perwakilan  yang  menerima  pendaftaran  calon  PNSmemberikan
nomor  peserta  penyaringan  bagi  pelamar  yang  sudah  lulus  persyaratan
administrasi.
(5)  Seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi
atau Perwakilan masing-masing dengan materi yang disusun oleh BKN.
(6)   Seleksi  khusus  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diselenggarakan  oleh
Instansi  atau  Perwakilan  dilakukan  dengan  membandingkan  secara  obyektif
kualifikasi  dan  kompetensi  yang  dipersyaratkan  oleh  jabatan  dengan
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh pelamar.

Pasal 56

Pengumuman tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan
secara terbuka, luas, dan informatif oleh Instansi masing-masing.

Pasal 57

Calon PNS yang lulus seleksi wajib menjalani masa percobaan.

Pasal 58

(1)  Masa  percobaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  57  bagi  calon  pegawai
administratif  dan  calon  pegawai  fungsional  yang  lulus  seleksi  dilaksanakan
melalui pendidikan dan pelatihan selama 1 (satu) tahun.
(2)  Pendidikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  bentuk
pendidikan  di  dalam  kelas  oleh  LAN  atau  Instansi  yang  telah  mendapat
sertifikasi dari LAN.
(3)  Pelatihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dalam  bentuk
pelatihan  kerja  di  Instansi  yang  bersangkutan  dan  di  Instansi  pembina  jabatan
fungsional bagi calon Pegawai Jabatan Fungsional.

20
Pasal 59

(1)  Calon  PNS  menjadi  PNS  dalam  suatu  jabatan  didasarkan  pada  ketentuan
sebagai berikut:
a.  telah lulus pendidikan dan pelatihan;
b.  telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani; dan
c.  diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang.
(2)  Calon  PNS yang  telah  memenuhi  ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1)  diangkat  menjadi  PNS  oleh  Pejabat  yang  Berwenang  sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan.
(3)  Calon  PNS  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(2) diberhentikan sebagai calon PNS.

Pasal 60

(1)  Setiap calon PNS pada saat pengangkatannya wajib mengucapkan sumpah/janji
dengan disaksikan oleh Pejabat yang Berwenang atau Perwakilan.
(2)  Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Demi Allah, saya bersumpah:
Bahwa  saya,  akan  melaksanakan  nilai-nilai  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;
Bahwa  saya,  akan  selalu  membela  dan  mempertahankan  kedaulatan  Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
Bahwa  saya,  akan  melaksanakan  tugas  kedinasan  yang  dipercayakan  kepada
saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
Bahwa  saya,  akan  senantiasa  menjunjung  tinggi  kehormatan  negara  dan
martabat  Aparatur  Sipil  Negara,  serta  akan  senantiasa  mengutamakan
kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan  pribadi, seseorang,
atau golongan;
Bahwa  saya,  akan  memegang  rahasia  sesuatu  yang  menurut  sifatnya  atau
menurut perintah harus saya rahasiakan;
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Bahwa saya, tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji
baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  ada  kaitannya  dengan  pekerjaan
saya.”

Pasal 61

Pengangkatan calon PNS ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.

Pasal 62

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pengadaan  calon  PNS  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  51  ayat  (1)   diatur  dengan  Peraturan  Menteri  setelah  mendapat
pertimbangan KASN.

21
Pasal 63

(1)   Pengisian  Jabatan  Eksekutif  Senior  pada  jabatan  struktural  tertinggi
kementerian,  kesekretariatan  lembaga  negara,  lembaga  pemerintah  non
kementerian, staf ahli, dan analis kebijakan dilakukan melalui promosi dari PNS
yang berasal dari seluruh Instansi dan Perwakilan.
(2)  Pengisian  Jabatan  Eksekutif  Senior,  khusus  pada  jabatan  struktural  tertinggi
lembaga  pemerintah  non  kementerian,  staf  ahli,  dan  analis  kebijakan  dapat
berasal dari Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(3)  Pengadaan  Pejabat  Eksekutif  Senior  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilakukan oleh KASN.
(4)  Pejabat  yang  Berwenang  atau  pimpinan  Instansi  dan  Perwakilan  mengajukan
permintaan  pengisian  jabatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dan
mengajukan  kompetensi  dan  kualifikasi  serta  jabatan  yang  lowong  kepada
KASN.
(5)  KASN mengumumkan  lowongan  jabatan  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (4)
ke seluruh Instansi dan Perwakilan disertai dengan kompetensi, kualifikasi, dan
persyaratan lain yang dibutuhkan.
(6)  Calon  Pejabat  Eksekutif  Senior  yang  memenuhi  kompetensi,  kualifikasi,  dan
persyaratan lain yang dibutuhkan berhak mengajukan lamaran kepada KASN.
(7)  KASN  melakukan  seleksi  untuk memilih  1  (satu)  orang  calon  Pejabat  Eksekutif
Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.
(8)  Sebelum  menduduki  jabatannya,  calon  Pejabat  Eksekutif  Senior  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (7)  mengucapkan  sumpah/janji  di  hadapan  pimpinan
Instansi atau Perwakilan.

Paragraf 3
Pangkat dan Jabatan

Pasal 64

(1)  PNS  diangkat  dalam  pangkat  dan  jabatan  tertentu  pada  Instansi  atau
Perwakilan.
(2)  Pengangkatan  dan  penetapan  PNS  dalam  jabatan  tertentu  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  ditentukan  berdasarkan  perbandingan  obyektif  antara
kompetensi,  kualifikasi,  dan  persyaratan  yang  dibutuhkan  oleh  jabatan  dengan
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
(3)  Setiap  jabatan  tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikelompokkan
dalam  klasifikasi  jabatan  PNS  yang  menunjukkan  kesamaan  karakteristik,
mekanisme, dan pola kerja.
(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kompetensi  jabatan  sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (2)  dan  klasifikasi  jabatan  yang  memuat  jenis  dan  kategori  jabatan
pada  Instansi  dan  Perwakilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  diatur
dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Pola Karier

22

Pasal 65

(1)  Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan
tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  perlu  disusun  pola  karier  PNS  yang
terintegrasi secara nasional.
(2)  Setiap  Instansi  dapat  menyusun  pola  karier  aparaturnya  secara  khusus  sesuai
dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional.
(3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pola  karir  PNS  secara  nasional  diatur  dengan
Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan KASN.

Pasal 66

(1)  Setiap  PNS  direkrut  untuk  menduduki  Jabatan  Administrasi  dan  Jabatan
Fungsional yang lowong.
(2)  PNS  dapat  berpindah  jalur  antar-Jabatan  Eksekutif  Senior,  administrasi,  dan
fungsional berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.

Pasal 67

(1)  Setiap PNS dinaikkan jabatannya secara kompetitif.
(2)  Kenaikan  jabatan  secara  kompetitif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat  (2)  diatur  dengan  Peraturan  Menteri  setelah  mendapat  pertimbangan
KASN.

Paragraf 5
Pengembangan Karier

Pasal 68

(1)  Pengembangan  karier  PNS  dilakukan  berdasarkan  kualifikasi,  kompetensi,  dan
penilaian kinerja.
(2)  Pengembangan  karier  PNS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan
dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
(3)  Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  kompetensi  teknis  yang  diukur  dari  tingkat  dan  spesialisasi  pendidikan,
pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
b.  kompetensi  manajerial  yang  diukur  dari  tingkat  pendidikan,  pelatihan
struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan
c.  kompetensi  sosial  kultural  yang  diukur  dari  pengalaman  kerjaberkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga
memiliki wawasan kebangsaan.
(4)  Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan
terhadap  peraturan  perundang-undangan,  kemampuan  bekerja  sama,  dan
pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
(5)  Moralitas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diukur  dari  penerapan  dan
pengamalan nilai-nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

23
Paragraf 6
Promosi

Pasal 69

(1)  Promosi  PNS  dilaksanakan  berdasarkan  hasil  penilaian  kompetensi,  integritas,
dan moralitas oleh Tim Penilai Kinerja PNS.
(2)  Tim  Penilai  Kinerja  PNS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibentuk  oleh
pimpinan Instansi masing-masing.
(3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Tim  Penilai  Kinerja  PNS  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KASN.

Pasal 70

(1)  Promosi  dilakukan  berdasarkan  perbandingan  obyektif  antara  kompetensi,
kualifikasi,  dan  persyaratan  yang  dimiliki  calon  dengan  kompetensi,  kualifikasi,
dan  persyaratan  yang  dibutuhkan  oleh  jabatan,  penilaian  atas  prestasi  kerja,
kepemimpinan,  kerjasama,  kreativitas,  dan  pertimbangan  dari  Tim  Penilai
Kinerja  PNS  pada  Instansi  masing-masing  tanpa  membedakan  gender,  suku,
agama, ras, dan golongan.
(2)  Setiap  PNS  yang  memenuhi  syarat  mempunyai  hak  yang  sama  untuk
dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
(3)  Promosi  Pegawai  Jabatan  Administrasi  dan  Pegawai  Jabatan  Fungsional
dilakukan  oleh  Pejabat  yang  Berwenang  setelah  mendapat  pertimbangan  Tim
Penilai Kinerja PNS pada Instansi masing-masing.

Pasal 71

(1)  Mutasi  merupakan  perpindahan  tugas  atau  perpindahan  lokasi  dalam  satu
Instansi  Pusat,  antar-Instansi  Pusat,  satu  Instansi  Daerah,  antar-Instansi
Daerah,  antar-Instansi  Pusat  dan  Instansi  Daerah  dalam  wilayah  Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(2)  Mutasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Pejabat  yang
Berwenang dalam wilayah kewenangannya.
(3)  Pembiayaan  sebagai  akibat  dilakukannya  mutasi  dibebankan  pada  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mutasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 7
Penilaian Kinerja

Pasal 73

(1)  Penilaian  kinerja  PNS  berada  di  bawah  kewenangan  Pejabat  yang  Berwenang
pada Instansi masing-masing.

24
(2)  Penilaian  kinerja  PNS  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  didelegasikan
secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS.
(3)  Penilaian kinerja PNS dapat juga dilakukan oleh bawahan kepada atasannya.
(4)  Penilaian kinerja  PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat
individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, sasaran,
hasil, dan manfaat yang dicapai.
(5)  Penilaian kinerja  PNS dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipasi,
dan transparan.
(6)  Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja  PNS.
(7)  Hasil  penilaian  kinerja  PNS  dimanfaatkan  untuk  menjamin  obyektivitas  dalam
pengembangan  PNS,  dan  dijadikan  sebagai  persyaratan  dalam  pengangkatan
jabatan  dan  kenaikan  pangkat,  pemberian  tunjangan  dan  sanksi,  mutasi,  dan
promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 74

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penilaian  kinerja  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 73 diatur dalam Peraturan KASN.

Paragraf 8
Penggajian

Pasal 75

(1)  Pemerintah  wajib  membayar  gaji    yang  adil  dan  layak  kepada  PNS  sesuai
dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab PNS.
(2)  Gaji  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  memacu  produktivitas  dan
menjamin kesejahteraan PNS.
(3)  Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

Paragraf 9
Tunjangan

Pasal 76

(1)  Selain  gaji  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  75,  PNS  juga  menerima
tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)  Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi gaji.

Pasal 77

(1)  Selain  gaji  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  75,  pemerintah  daerah  dapat
memberikan  tunjangan  kepada  PNS  di  daerah  sesuai  dengan  tingkat
kemahalan.
(2)  Dalam pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah
daerah  wajib  mengukur  tingkat  kemahalan  berdasarkan  indeks  harga  yang
berlaku di daerahnya masing-masing.
(3)  Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

25
(4)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tunjangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1) diatur dengan peraturan daerah.

Paragraf 10
Kesejahteraan

Pasal 78

(1)  Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76,
Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada PNS.
(2)  Jaminan  sosial  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertujuan  untuk
menyejahterakan PNS.

Paragraf 11
Penghargaan

Pasal 79

(1)  PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan
kedisiplinan  dalam  melaksanakan  tugasnya  dianugerahkan  tanda  kehormatan
Satyalancana.
(2)  Tanda  kehormatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  secara
selektif  hanya  kepada  PNS  yang  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

(1)  Setiap  penerima  tanda  kehormatan  berhak  atas  penghormatan  dan
penghargaan dari negara.
(2)  Penghormatan  dan  penghargaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat
berupa:
a.  pengangkatan atau kenaikan jabatan secara istimewa;
b.  pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala; dan/atau
c.  hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.

Pasal 81

(1)  Hak  memakai  Satyalancana  dicabut  apabila  PNS  yang  bersangkutan  dijatuhi
hukuman  disiplin  tingkat  berat  berupa  pemberhentian  tidak  dengan  hormat
sebagai  PNS  atau  tidak  lagi  memenuhi  persyaratan  yang  telah  diatur  dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)  Pencabutan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan  Keputusan  Presiden  setelah  mendapat  pertimbangan  Dewan  Gelar,
Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan atas usul Pejabat yang Berwenang.

Pasal 82

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penghargaan  terhadap  PNS  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  79,  Pasal  80,  dan/atau  Pasal  81  diatur  dengan  Peraturan
Pemerintah.

26
Paragraf 12
Sanksi

Pasal 83

PNS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi.

Pasal 84

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PNS terdiri dari:
a.  pelanggaran ringan;
b.  pelanggaran sedang; dan/atau
c.  pelanggaran berat.
Pasal 85

(1)  Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan kepada PNS berupa:
a.  sanksi administratif; atau
b.  sanksi pidana.
(2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  mekanisme  pemberian  sanksi  administratif
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  diatur  dengan  Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 13
Pemberhentian

Pasal 86

(1)  PNS diberhentikan dengan hormat karena:
a.  meninggal dunia;
b.  atas permintaan sendiri;
c.  mencapai batas usia pensiun;
d.  perampingan organisasi;atau
e.  tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas
dan kewajiban.
(2)  PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
a.  melanggar sumpah/janji jabatan;
b.  tidak  setia  kepada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945; atau
c.  dinyatakan  bersalah  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah
memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
(3)   PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a.  melakukan  penyelewengan  terhadap  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.  dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan
atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
c.  menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
d.  merangkap  jabatan  lain  baik  dalam  jabatan  negara  maupun  jabatan  politik;
atau

27
e.  melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.

Pasal 87

PNS  diberhentikan  sementara  karena  menjadi  tersangka  melakukan  tindak  pidana
kejahatan  sampai  mendapat  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan
hukum tetap.

Paragraf 14
Pensiun

Pasal 88

Pensiun  PNS dan pensiun janda/duda  PNS diberikan sebagai jaminan hari tua dan
sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.

Pasal 89

(1)  PNS  yang  berhenti  dengan  hormat  berhak  menerima  pensiun  apabila  telah
mencapai batas usia pensiun.
(2)  PNS  yang  telah  mencapai  batas  usia  pensiun,  diberhentikan  dengan  hormat
sebagai PNS.
(3)  Usia pensiun bagi Jabatan Administrasi adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
(4)  Usia  pensiun  bagi  Jabatan  Fungsional  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.
(5)  Usia pensiun bagi Jabatan Eksekutif Senior adalah 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 90

(1)  Sumber  pembiayaan  pensiun  berasal  dari  iuran  PNS  yang  bersangkutan  dan
pemerintah selaku pemberi kerja dengan perbandingan 1 : 2 (satu banding dua).
(2)  Pengelolaan  dana  pensiun  diselenggarakan  oleh  pihak  ketiga  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pensiun  PNS  diatur  dengan  Peraturan
Pemerintah.

Paragraf 15
Perlindungan

Pasal 91

(1)  Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan keselamatan,
dan  perlindungan  kesehatan  kerja  terhadap  PNS  dalam  melaksanakan  tugas
dan fungsinya.
(2)  Perlindungan  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi
perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan  tugasnya  dan  memperoleh  bantuan
hukum  terhadap  kesalahan  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan
fungsinya  sampai  putusan  terhadap  perkara  tersebut  memperoleh  kekuatan
hukum tetap.

28
(3)  Perlindungan  keselamatan  dan  perlindungan  kesehatan  kerja  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  perlindungan  terhadap  risiko  gangguan
keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam,
kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bagian Ketiga
Manajemen Pegawai tidak Tetap Pemerintah

Paragraf 1
Umum

Pasal 92

(1)  Manajemen Pegawai Tidak Tetap Pemerintah meliputi:
a.  penetapan kebutuhan;
b.  pengadaan;
c.  honorarium;
d.  tunjangan;
e.  kesejahteraan; dan
f.  perlindungan.
(2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  manajemen  Pegawai  Tidak  Tetap  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Paragraf 2
Penetapan Kebutuhan

Pasal 93

Penetapan  kebutuhan  Pegawai  Tidak  Tetap  Pemerintah  merupakan  analisis
keperluan jumlah, jenis, dan status Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban
kerja Instansi dan Perwakilan.

Paragraf 3
Pengadaan

Pasal 94

(1)  Pengadaan  calon  Pegawai  Tidak  Tetap  Pemerintah  merupakan  kegiatan  untuk
memenuhi kebutuhan pada instansi dan perwakilan.
(2)  Pengadaan  calon  Pegawai  Tidak  Tetap  Pemerintah  di  Instansi  dilakukan
berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh instansi dan Perwakilan.
(3)  Pengadaan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  dilakukan  melalui  tahapan  perencanaan,  pengumuman  lowongan,
pelamaran,  seleksi,  pengumuman  hasil  seleksi,  dan  pengangkatan  menjadi
Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.

29
Pasal 95

Setiap  Instansi  dan  Perwakilan  mengumumkan  secara  terbuka  kepada  masyarakat
mengenai adanya lowongan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.

Pasal 96

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar
menjadi calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 97

(1)  Seleksi  penerimaan  calon  Pegawai  Tidak  Tetap  Pemerintah  dilaksanakan  oleh
Instansi  dan  Perwakilan  untuk  mengevaluasi  secara  obyektif  kompetensi,
kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh instansi dan yang dimiliki oleh
pelamar.
(2)  Seleksi  calon  Pegawai  Tidak  Tetap  Pemerintah  terdiri  dari  3  (tiga)  tahap,  yaitu
seleksi administrasi, seleksi umum, dan seleksi khusus.
(3)    Seleksi  administrasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilaksanakan  oleh
Instansi  dan  Perwakilan  masing-masing  untuk  memeriksa  kelengkapan
persyaratan.
(4)  Instansi dan Perwakilan yang menerima pendaftaran calon Pegawai Tidak Tetap
Pemerintah  memberikan  nomor  peserta  penyaringan  bagi  pelamar  yang  sudah
lulus persyaratan administrasi.
(5)  Seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi
dan Perwakilan masing-masing.
(6)   Seleksi  khusus  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diselenggarakan  oleh
Instansi  dan  Perwakilan  dilakukan  dengan  membandingkan  secara  obyektif
kualifikasi  dan  kompetensi  yang  dipersyaratkan  oleh  jabatan  dengan
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh pelamar.

Pasal 98

Pengumuman  lowongan  Pegawai  Tidak  Tetap  Pemerintah  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 95 dilaksanakan secara terbuka, luas, dan informatif oleh Instansi  dan
Perwakilan masing-masing.

Pasal 99

Pengangkatan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah ditetapkan dengan keputusan
Pejabat yang Berwenang.

Paragraf 4
Honorarium

Pasal 100

(1)  Pemerintah  wajib  membayar  honorarium  yang  adil  dan  layak  kepada  Pegawai
Tidak Tetap Pemerintah sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab.

30
(2)  Honorarium  sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  harus  memacu  produktivitas
dan menjamin kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.
(3)  Honorarium  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dibebankan  pada  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Paragraf 5
Tunjangan

Pasal 101

Selain  honorarium  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  100,  Pegawai  Tidak  Tetap
Pemerintah  dapat  menerima  tunjangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 6
Kesejahteraan

Pasal 102

(1)  Selain honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan
Pasal 101,  Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada Pegawai Tidak Tetap
Pemerintah.
(2)  Jaminan  sosial  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertujuan  untuk
menyejahterakan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.

Paragraf 7
Perlindungan

Pasal 103

(1)  Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan keselamatan,
dan  perlindungan  kesehatan  kerja  terhadap  Pegawai  Tidak  Tetap  Pemerintah
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
(2)  Perlindungan  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi
perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan  tugasnya  dan  memperoleh  bantuan
hukum  terhadap  kesalahan  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan
fungsinya  sampai  putusan  terhadap  perkara  tersebut  memperoleh  kekuatan
hukum tetap.
(3)  Perlindungan  keselamatan  dan  perlindungan  kesehatan  kerja  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi  perlindungan  terhadap  risiko  gangguan
keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam,
kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

BAB IX
PENCALONAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN NEGARA

Pasal 104

Pegawai ASN dapat mencalonkan diri untuk jabatan negara.

31
Pasal 105

Jabatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 adalah:
a.  Presiden dan Wakil Presiden;
b.  Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyarawatan Rakyat;
c.  Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d.  Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
e.  Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
f.  Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
g.  Ketua,  Wakil  Ketua,  Ketua  Muda,  dan  Hakim  Agung  pada  Mahkamah  Agung
serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
h.  Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
i.  Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
j.  Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
k.  Kepala  Perwakilan  Republik  Indonesia  di  luar  negeri  yang  berkedudukan
sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
l.  Gubernur dan Wakil Gubernur;
m.  Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
n.  Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pasal 106

(1)  Pegawai  ASN  dari  PNS  yang  diangkat  pada  jabatan  negara  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 105 huruf f, huruf g, huruf h,  huruf i, huruf j, dan huruf k
diberhentikan  sementara  dari  jabatan  yang  didudukinya  dan  tidak  kehilangan
status sebagai PNS.
(2)  Pegawai  ASN  dari  PNS  yang  tidak  menjabat  lagi  pada  jabatan  negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS.
(3)  Pegawai ASN dari PNS yang terpilih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal  105  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  huruf  d,  huruf  l,  dan  huruf  m,  tidak
dapat diaktifkan kembali sebagai PNS.

Pasal 107

Pejabat  eksekutif  senior  berstatus  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  tidak  menjabat  lagi  pada
jabatan  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat  (1)  dapat  menduduki
jabatan eksekutif senior, jabatan administrasi atau jabatan fungsional.

Pasal 108

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Pegawai  ASN  yang  menduduki  jabatan  negara  diatur
dengan Peraturan Menteri.

BAB X
ORGANISASI

Pasal 109

(1)  Pegawai  ASN  merupakan  anggota  Korps  Pegawai  ASN  Republik  Indonesia
yang bersifat non kedinasan untuk menyampaikan aspirasinya.

32
(2)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  organisasi  Pegawai  ASN  diatur  dengan
Peraturan Menteri.

BAB XI
SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 110

(1)  Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam
manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
(2)  Sistem  Informasi  Aparatur  Sipil  Negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar berbagai Instansi.
(3)  Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi Aparatur
Sipil  Negara,  setiap  Instansi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib
memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN.
(4)  Sistem  Informasi  Aparatur  Sipil  Negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dan ayat  (2) berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah
diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya.

Pasal 111

(1)  Sistem  Informasi  Aparatur  Sipil  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
110 ayat (1) memuat seluruh informasi dan data Pegawai ASN.
(2)  Data  Pegawai  ASN  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sekurang-kurangnya
memuat:
a.  data riwayat hidup;
b.  riwayat pendidikan formal dan non formal;
c.  riwayat jabatan dan kepangkatan;
d.  riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
e.  riwayat pengalaman berorganisasi;
f.  riwayat gaji;
g.  riwayat pendidikan dan latihan;
h.  daftar penilaian pekerjaan; dan
i.  surat keputusan.

BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 112

(1)  Sengketa  Pegawai  ASN  diselesaikan melalui  upaya  administratif  dan  Peradilan
Tata Usaha Negara.
(2)  Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) terdiri dari keberatan
dan banding administratif.
(3)  Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada
atasan Pejabat yang Berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan
dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang menghukum.
(4)  Banding  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diajukan  kepada
Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

33
(5)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  upaya  administratif  diatur  dengan  Peraturan
Pemerintah.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 113

Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai ASN atau
panitia  seleksi  penerimaan  calon  Pegawai  ASN  agar  berbuat  atau  tidak  berbuat
sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajibannya  dalam  seleksi  penerimaan  calon
Pegawai ASN.

Pasal 114

Pegawai  ASN  atau  panitia  seleksi  penerimaan  calon  Pegawai  ASN  dilarang
menerima pemberian atau janji dalam seleksi penerimaan calon Pegawai ASN.

Pasal 115

Setiap orang dilarang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon
Pegawai  ASN  secara  melawan  hukum  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri
atau orang lain.

Pasal 116

Setiap  orang  dilarang  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  anggota  KASN
agar  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  seleksi  pengisian  pejabat  Eksekutif
Senior.

Pasal 117

Anggota  KASN  atau  panitia  seleksi  penerimaan  calon  pejabat  Eksekutif  Senior
dilarang  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara
melawan  hukum,  atau  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya  agar  seseorang
memberikan  sesuatu,  membayar,  atau  menerima  pembayaran  dengan  potongan,
atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pasal 118

Setiap orang dilarang bertindak sebagai perantara dalam seleksi penerimaan calon
pejabat Eksekutif Senior dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 119

Setiap  orang  yang  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  Pegawai  ASN  atau
panitia  seleksi  penerimaan  calon  Pegawai  ASN  agar  berbuat  atau  tidak  berbuat

34
sesuatu  yang  bertentangan  dengan  kewajibannya  dalam  seleksi  penerimaan  calon
Pegawai  ASN  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  113  dipidana  dengan  pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana
denda  paling  sedikit  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)    dan  paling  banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 120

Pegawai ASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pegawai ASN yang menerima
pemberian  atau  janji  dalam  seleksi  penerimaan  calon  Pegawai  ASN  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  114  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua)
tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit
Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp500.000.000,00  (lima
ratus juta rupiah).

Pasal 121

Setiap  orang  yang  bertindak  sebagai  perantara  dalam  seleksi  penerimaan  calon
Pegawai  ASN  secara  melawan  hukum  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri
atau  orang  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  115  dipidana  dengan  pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana
denda  paling  sedikit  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 122

Setiap orang  yang  memberi  atau menjanjikan  sesuatu  kepada  anggota  KASN  agar
berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  seleksi  pengisian  Jabatan  Eksekutif
Senior  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  116  dipidana  dengan  pidana  penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda
paling  sedikit  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)    dan  paling  banyak
Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 123

Anggota KASN atau panitia seleksi penerimaan calon Pejabat Eksekutif Senior yang
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
atau  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya  agar  seseorang  memberikan
sesuatu,  membayar,  atau  menerima  pembayaran  dengan  potongan,  atau  untuk
mengerjakan  sesuatu bagi  dirinya  sendiri  sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  117
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20
(dua  puluh)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp200.000.000,00  (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 124

Setiap  orang  yang  bertindak  sebagai  perantara  dalam  seleksi  penerimaan  calon
Pejabat  Eksekutif  Senior    dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang
lain  secara  melawan  hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  118  dipidana
dengan  pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)
tahun  dan/atau  pidana  denda paling  sedikit  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)
dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

35
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Ketentuan mengenai pensiun  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  88 berlaku bagi
pegawai ASN yang diangkat sejak 1 Januari 2013.

Pasal 126

Tim Seleksi menyampaikan 7 (tujuh) orang anggota KASN terpilih kepada Presiden untuk
ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 127

Sistem  Informasi  Aparatur  Sipil  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  110
dan Pasal  111 dilaksanakan secara nasional paling lambat tahun 2012.

Pasal 128

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1
(satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 129

Pada  saat  Undang-Undang  ini  berlaku,  Pegawai  Negeri  Sipil  Pusat  dan  Pegawai
Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pegawai  ASN.

Pasal 130

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1974  Nomor  55,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok
Kepegawaian  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  169,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3890)  dicabut  dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  kode  etik  dan  penyelesaian
pelanggaran  terhadap  kode  etik  bagi  Jabatan  Fungsional  tertentu  dinyatakan  tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 132

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan
yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1974  Nomor  55,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok

36
Kepegawaian  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  169,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3890)  dinyatakan  masih
tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang ini.

Pasal 133

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan
yang  berkaitan  dengan  kepegawaian  harus  disesuaikan  dengan  ketentuan  dalam
Undang-Undang ini.

Pasal 134

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Undang-Undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal…

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

37
RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA

I.  PENJELASAN UMUM

Dalam  rangka  mencapai  tujuan  nasional  sebagaimana  tercantum  dalam
alinea  ke-4  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1945  (UUD  1945),  diperlukan  Aparatur  Sipil  Negara  yang  profesional,
bebas  dari  intervensi  politik,  bersih  dari  praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme,
mampu  menyelenggarakan  pelayanan  publik  bagi  masyarakat  dan  mampu
menjalankan  peran  sebagai  perekat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan Nasional seperti tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah  darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan
kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk  mewujudkan  tujuan  nasional,  dibutuhkan  pegawai  Aparatur  Sipil
Negara.  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  diserahi  tugas  untuk  melaksanakan
tugas  pelayanan  publik,  tugas  pemerintahan  dan  tugas  pembangunan  tertentu.
Tugas  pelayanan  publik  dilakukan  dengan  memberikan  pelayanan  atas  barang,
jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  pegawai  Aparatur  Sipil
Negara.Adapun  tugas  pemerintahan  dilaksanakan  dalam  rangka
penyelenggaraan  fungsi  umum  pemerintahan  yang  meliputi  pendayagunaan
kelembagaan,  kepegawaian,  dan  ketatalaksanaan.  Sedangkan  dalam  rangka
pelaksanaan  tugas  pembangunan  tertentu  dilakukan  melalui  pembangunan
bangsa (cultural and political development) serta melalu pembangunan ekonomi
dan  sosial  (economic  and  social  development)  yang  diarahkan  meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan
tugas  pembangunan  tertentu,  pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  harus  memiliki
profesi dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada asas merit
atau  perbandingan  antara  kompetensi,  kualifikasi,  dan  persyaratan  yang
dibutuhkan  oleh  jabatan  dengan  kompetensi,  kualifikasi,  dan  persyaratan  yang
dimiliki  oleh  calon  dalam  rekrutmen,  pengangkatan,  penempatan,  dan  promosi
pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Manajemen Aparatur Sipil Negara perlu diatur secara menyeluruh, dengan
menerapkan  norma,  standar,  dan  prosedur  yang  seragam  meliputi  penetapan
kebutuhan dan pengendalian jumlah,  pengadaan, jabatan, pola karier, penggajian,
tunjangan,  kesejahteraan,  dan  penghargaan,  sanksi  dan  pemberhentian,
pensiun,  dan  perlindungan.  Dengan  adanya  keseragaman,  diharapkan  akan
tercipta  penyelenggaraan  manajemen  Aparatur  Sipil  Negara  yang  memenuhi
standar kualifikasi yang sama di seluruh Indonesia.

38

Dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dari pengaruh partai
politik, dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Aparatur Sipil
Negara,  serta  dapat  memusatkan  segala  perhatian,  pikiran,  dan  tenaga  pada
tugas yang dibebankan, Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota dan/atau
pengurus partai politik.

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan Aparatur Sipil
Negara,  dalam  Undang-Undang  ini  ditegaskan  bahwa  Aparatur  Sipil  Negara
berhak  memperoleh  gaji  yang  adil  dan  layak  sesuai  dengan  beban  kerja  dan
tanggung  jawabnya.  Selain  itu,  Aparatur  Sipil  Negara  berhak  memperoleh
jaminan  sosial.  Pemberian  gaji  maupun  jaminan  sosial  diselenggarakan  oleh
Pemerintah.

Dalam  rangka  penetapan  kebijakan  manajemen  Aparatur  Sipil  Negara,
dibentuk  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  yang  mandiri  dan  bebas  dari  intervensi
politik.  Pembentukan  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  ini  untuk  merumuskan
peraturan  tentang  pelaksanaan  standar,  norma,  prosedur,  dan  kebijakan  mengenai
Aparatur  Sipil  Negara.  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  beranggotakan  7  (tujuh)  orang
yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap
anggota, dan 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah, akademisi,
tokoh masyarakat, dan wakil daerah. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Aparatur
Sipil  Negara  ditetapkan  dan  diangkat  oleh  Presiden  sebagai  Kepala  Negara  untuk
masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.

Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan anggota Komisi Aparatur Sipil Negara
yang  melanggar  ketentuan  dalam  Undang-Undang  ini  dikenai  sanksi  administrasi
dan/atau  sanksi  pidana.  Sanksi  administrasi  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan
Pemerintah, sedangkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.

Untuk  membentuk  Aparatur  Sipil  Negara  yang  mampu  menyelenggarakan
pelayanan  publik  dan  menjalankan  peran  sebagai  perekat  persatuan  dan
kesatuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  perlu  mengganti  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf a
Yang  dimaksud  dengan  “asas  kepastian  hukum”  adalah  dalam
setiap  kebijakan  penyelenggaraan  ASN,  mengutamakan  landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

39

Huruf b
Yang  dimaksud  dengan  “asas  profesionalitas”  adalah
mengutamakan  keahlian  yang  berlandaskan  kode  etik  dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Yang  dimaksud  dengan  “asas  proporsionalitas”  adalah
mengutamakan  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  Pegawai
ASN.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan
Pegawai  ASN  didasarkan  pada  satu  sistem  pengelolaan  yang
terpadu secara nasional.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas delegasi” adalah bahwa sebagian
kewenangan  pengelolaan  ASN  dapat  didelegasikan
pelaksanaannya  kepada  kementerian,  Lembaga  Pemerintah
Nonkementerian, dan pemerintah daerah.
Huruf f
Yang  dimaksud  dengan  “asas  netralitas”  adalah  bahwa  setiap
Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun
dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap
kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan  ASN  harus  dapat
dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas efektif  dan  efisien” adalah bahwa
dalam  menyelenggarakan  manajemen  ASN  sesuai  dengan  target
atau  tujuan  dengan  tepat  waktu  sesuai  dengan  perencanaan  yang
ditetapkan.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwadalam
penyelenggaraan manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik.
Huruf j
Yang  dimaksud  dengan  “asas  non  diskriminasi”  adalah
bahwadalam  penyelenggaraan  manajemen  ASN,  KASN  tidak
membedakan  perlakuan  berdasarkan  gender,  suku,  agama,  ras
dan golongan.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah
bahwa  Pegawai  ASN  sebagai  perekat  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia.
Huruf l
Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah
bahwa  pengaturan   penyelenggaraan  ASN  harus  mencerminkan

40
rasa keadilan dan kesamaan  untuk memperoleh kesempatan akan
fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
Huruf m
Yang  dimaksud  dengan  “asas  kesejahteraan”  adalah  bahwa
penyelenggaraan  ASN  diarahkan  untuk  mewujudkan  peningkatan
kualitas hidup Pegawai ASN.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan “Pegawai Tidak Tetap Pemerintah” antara lain
tenaga ahli, dokter, perawat, guru, dan dosen yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)

41
Skala  gaji  Pejabat  Eksekutif  Senior  berdasarkan  perbandingan
dengan  rata-rata  gaji  eksekutif  Badan  Usaha  Milik  Negara  dan
perusahaan swasta.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Jabatan Fungsional” antara lain: jaksa,
guru,  dosen,  peneliti,  perancang  peraturan  perundang-undangan,
dan auditor.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pejabat struktural tertinggi” antara lain
Wakil  Menteri,  Sekretaris  Jenderal,  Direktur  Jenderal,  Inspektur
Jenderal,    Sekretaris  Daerah,  dan  Kepala  Lembaga    Pemerintah
non Kementerian.

Yang dimaksud dengan “staf ahli” antara lain Staf Ahli Presiden,
Staf Ahli Pimpinan Lembaga Negara, dan Staf Ahli Menteri.

Yang  dimaksud  dengan  “analis  kebijakan”  adalah  pejabat
fungsional  yang  memiliki  pangkat  dan  golongan  tertinggi  dalam
jabatannya.

Yang dimaksud dengan “pejabat lainnya” adalah jabatan-jabatan
selain yang disebutkan dan diatur berdasarkan undang-undang.
Ayat (2)
Yang  dimaksud  dengan  “persyaratan  lain”  antara  lain  bersedia
ditempatkan  di  seluruh  instansi  dan  wilayah  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

42
Ayat (5)
Skala  gaji  Pejabat  Eksekutif  Senior  berdasarkan  perbandingan
dengan  rata-rata  gaji  Eksekutif  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau
perusahaan swasta.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Huruf a
Yang  dimaksud  dengan  “adil  dan  layak”  adalah  bahwa  gaji,
tunjangan,  dan  kesejahteraan  PNS  harus  mampu  memenuhi
kebutuhan  hidup  keluarganya,  sehingga  PNS  yang  bersangkutan
dapat  memusatkan  perhatian,  pikiran,  dan  tenaganya  untuk
melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “biaya perawatan” adalah biaya bagi PNS
yang  mengalami  kecelakaan  dalam  dan  sebagai  akibat
menjalankan tugas kewajibannya.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “uang duka” adalah uang yang diberikan
oleh pemerintah kepada keluarga dari PNS yang meninggal dunia.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 21
Huruf a
Yang dimaksud dengan “adil dan layak” adalah bahwa honorarium
yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sesuai dengan
tugas  dan  fungsi  yang  menjadi  tanggungjawab  Pegawai  Tidak
Tetap Pemerintah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

43
Huruf f
Yang dimaksud dengan “uang duka” adalah uang yang diberikan
oleh  pemerintah  kepada  keluarga  dari  Pegawai  Tidak  Tetap
Pemerintah yang meninggal dunia.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Yang dimaksud dengan “mandiri” adalah dalam pengambilan keputusan,
KASN  tidak  diintervensi  oleh  berbagai  pihak,  baik  Pemerintah  maupun
lembaga negara lainnya.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

44
Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

45
Ayat (4)
Dalam  membuat  pertimbangan,  KASN  dapat  meminta  informasi  dari
BKN  dan  Menteri  yang  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  bidang
keuangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Yang dimaksud dengan “secara terbuka” adalah mengumumkan kepada
publik calon yang lulus maupun yang tidak lulus.

Yang  dimaksud  dengan  “luas”  adalah  mengumumkan  melalui  media
massa lokal dan/atau nasional dan melalui website.

Yang  dimaksud  dengan  “informatif”  termasuk  mengumumkan  hasil
penilaian dan peringkat.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.

46
Ayat (2)
Pada  waktu  pengucapan  sumpah/janji  lazimnya  dipakai  frasa
tertentu  sesuai  dengan  agama  masing-masing,  misalnya  untuk
penganut Agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk
penganut  Agama  Protestan  dan  Katolik  diakhiri  dengan  frasa
“Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut Agama Budha
didahului  dengan  frasa  “Demi  Hyang  Adi  Budha”,  dan  untuk
penganut  Agama  Hindu  didahului  dengan  frasa  “Om  Atah
Paramawisesa”.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

47
Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

48

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107

49
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124

50
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …

Sumber : http://kemdiknas.go.id/kemdikbud/pengumuman/354

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar nama Tenaga Honorer Kategori II, dengan ini kami umumkan nama-nama Tenaga Honorer Kategori I yang Memenuhi Kriteria di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hasil verifikasi Tim BKN dan BPKP sebagaimana daftar terlampir.
Untuk proses selanjutnya terkait waktu dan persyaratan penyampaian berkas usulan pengangkatan CPNS, akan diinformasikan lebih lanjut.
Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Lampiran:
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin