Archive for the ‘Berita’ Category

DSC_0477Pada tahun 2014, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dit. Diktendik), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) kembali menyelenggarakan pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Nasional. Penghargaan ini diberikan kepada kepada mahasiswa, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan berprestasi di Indonesia, termasuk pengelola keuangan.

Anwar Syam, SE, salah satu staf Kantor Audit Internal (KAI) IPB (sekarang staf Unit Layanan Pengadaan IPB) mendapatkan penghargaan sebagai Juara 1 Pengelola Keuangan Berprestasi Tingkat Nasional 2014. Anwar membuat Sistem Monitoring Audit Internal Keuangan Perguruan Tinggi (SIMAIK-PT) sebagai karya inovasi unggulnya.

“Aplikasi SIMAIK-PT ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh hasil pemeriksaan internal maupun eksternal melalui pengelolaan keuangan. Selama ini, sistem yang ada belum bisa melihat apa yang menjadi titik rawan  dari hasil pemeriksaan tersebut. Target aplikasi ini adalah seluruh pimpinan unit kerja, bahkan pimpinan IPB dapat mengetahui titik rawan tersebut,” papar Anwar.

SIMAIK-PT memilki beberapa kelebihan, dari segi waktu, apabila menggunakan aplikasi konvensional membutuhkan waktu 30 hari sedangkan dengan aplikasi ini hanya membutuhkan waktu satu hari. Dengan aplikasi ini, sumberdaya manusia yang diperlukan pun berkurang, yang tadinya lima menjadi satu orang saja. Penggunaan aplikasi ini terbukti mengurangi biaya dan menambah kecepatan kerja dan memudahkan waktu untuk pencarian data.

DSC_0453

foto bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia (Prof. M. Natsir) 

Laporan dari Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) yang sudah dilakukan dapat terlihat langsung up to date di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini juga dapat menghasilkan laporan hard copy dan soft copy. Aplikasi ini berbasis Microsoft Excel yang sangat familiar digunakan, sekaligus dapat secara otomatis melihat, mengkelompokan, dan merangkum titik rawan temuan institusi berdasarkan kodefikasi yang sudah ditentukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) melalui Keputusan BPK RI No.5/K/I-XIII.2/8/2010 tentang Petunjuk Teknis Kodering Temuan Pemeriksaan BPK RI.

“Bagian-bagian dalam aplikasi ini adalah terdiri dari empat bagian yaitu Input, Tabel, Peta Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA), dan Kodefikasi,” kata Anwar. Input berfungsi sebagai file database yang meng-input seluruh hasil temuan yang ada dari hasil pemeriksaan, yang selanjutnya akan menjadi dasar dari bagian-bagian yang lain. Sedangkan tabel temuan adalah rekam jejak dari tabel jumlah hasil temuan yang diperoleh, sehingga memudahkan pimpinan untuk melihat kelompok mana saja yang paling banyak menjadi temuannya.

Menariknya, aplikasi ini dilengkapi dengan peta TLHA berfungsi sebagai laporan dari hasil temuan yang diperoleh sehingga pimpinan bisa mengetahui harus fokus dimana hasil temuan yang ada dan dapat mengetahui hasil temuan mana yang sudah ditindaklanjuti atau belum oleh perguruan tinggi.

Pria kelahiran Bogor 29 tahun silam ini menyatakan, “Peta ini ditandai dengan warna. Warna hijau menandakan bahwa di kode tersebut tidak ada temuan hasil pemeriksaan. Warna kuning menandakan bahwa terdapat 1-2 temuan yang belum ditindaklanjuti. Sedangkan warna merah menandakan bahwa terdapat lebih dari 2 temuan yang belum ditindaklanjuti.”

“Kodefikasi berfungsi sebagai acuan dalam pengelompokan hasil temuan pemeriksaan yang ada, sehingga saat operator ataupun pimpinan ingin mengetahui kode-kode itu artinya apa, hanya perlu meng-klik bagian ini agar dapat diperoleh pengertian dari kode-kode tersebut,” kata Anwar.

Aplikasi ini masih awal dan diharapkan dapat dikembangkan karena memiliki potensi besar sehingga pimpinan unit kerja dan pimpinan IPB dapat mengakses ini dengan mudah secara online dengan Local Area Network (LAN) atau Wide Area Network (WAN).

“Suatu aplikasi atau sistem pada dasarnya memiliki tujuan untuk memudahkan pekerjaan bukan berarti membuat rumit. Kebanyakan sekarang yang ada malah membuat pekerjaan semakin rumit. Saya membuka peluang bagi teman-teman pengelolaan keuangan yang lain untuk mengembangkan aplikasi ini agar dapat digunakan secara luas. Semoga dengan aplikasi ini transparansi dalam pengelolaan keuangan muncul, keterbukaan informasi tercipta, dan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam artian, tepat waktu, efektif, efisien, ekonomis, dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasilnya terlegitimasi.” (RF)

http://www.youtube.com/watch?v=DSxFHMVjYsA

sumber : http://nasional.news.viva.co.id/news/read/363491-pekerjaan-yang-boleh-dioutsourcing

VIVAnews – Rabu 3 Oktober, ribuan buruh turun ke jalan. Tak cuma di Jakarta, tapi juga di kota-kota lain. Meski berlangsung ama, demonstrasi massal ini menghentikan ratusan pabrik dan memicu kerugian miliaran rupiah.

Tuntutan para buruh masih sama dengan aksi-aksi sebelumnya: meminta penghapusan sistem alih daya alias outsourcing yang masih diterapkan sejumlah perusahaan.

Memang, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan membolehkan penggunaan tenaga kerja outsourcing. Namun, tak semua pekerjaan bisa. Hanya pekerjaan-pekerjaan pendukung, bukan utama.

Rencananya, untuk mengatur kembali tenaga outsourcing, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tengah menyiapkan peraturan menteri.  Aturan ini diharapkan bisa terbit akhir tahun ini. “Dalam aturan ini, hanya lima pekerjaan yang diperbolehkan outsourcing,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat 5 Oktober 2012.

Muhaimin menuturkan selama satu bulan terakhir ini, pihaknya menggodok regulasi pekerjaan alih daya yang mengacu UU 13 Tahun 2003 itu. Pekerjaan pokok atau ini tidak boleh dilakukan sistem outsourcing. Sedangkan pekerjaan tambahan yang diperbolehkan hanya lima jenis. “Selain lima jenis itu harus dihentikan, kemudian menyesuaikan sistem kontrak kerja langsung antara pencari dan pemberi kerja,” ujarnya.

Lima jenis yang diperbolehkan untuk alih daya adalah cleaning service, keamanan, transportasi, catering, dan pemborongan pertambangan. Kemenakertrans akan menerapkan masa transisi bagi pekerja yang saat ini masih outsourcing yang berubah menjadi sistem kerja langsung agar tidak kehilangan pekerjaan.

Selain penegasan lima jenis pekerjaan, dalam peraturan menteri itu, nanti setiap perusahaan outsourcing atau alih daya wajib mendaftar ulang ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bagi perusahaan yang tidak daftar ulang ataupun melanggar ketentuan Peraturan Menteri tersebut maka pemerintah tidak segan-segan untuk mencabut izin perusahaan tersebut.

Saat ini pemerintah, pengusaha, dan pekerja sedang melakukan finalisasi aturan tersebut. Ia menargetkan regulasi ini segera dapat ia teken. Ia telah meminta seluruh kepala daerah untuk aktif mendata perusahaan outsorcing.

Tindak tegas
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menindak tegas dan memberi sanksi perusahaan yang masih memberlakukan outsoucing pada pekerjaan inti. Sanksi dapat berupa peringatan, teguran, sampai pencabutan izin usaha.

“Jika melanggar aturan, perusahaan pengerah tenaga kerja harus dicabut izinnya. Perusahaan yang menggunakan outsourcing di luar bidang yang diperbolehkan harus diberi peringatan dan teguran,” ujar Muhaimin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 17 Oktober.

Muhaimin mengingatkan semua perusahaan yang masih menggunakan outsourcing pada pekerjaan inti, agar memanfaatkan masa transisi selama 6-12 bulan untuk membenahi kesalahan mereka.

Dari hasil pertemuan terakhir antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, juga disepakati bahwa pekerjaan tambahan melalui jasa pengerah (outsourcing) juga harus dibatasi dan diregistrasi ulang. Lima bidang yang boleh menggunakan outsourcing pun dibatasi hanya untuk waktu 6-12 bulan.

“Jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing ada lima. Kalau ada tambahan nanti akan diatur dengan mekanisme khusus,” kata Muhaimin. Aturan baru tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri.

Sementara untuk pengawasan terhadap perusahaan pengerah jasa akan dilakukan oleh Komite Pengawas Nasional yang terdiri dari Kemenakertrans, pengusaha, dan serikat pekerja. “Komisi ini akan bergerak sampai ke daerah agar kita bisa melakukan verifikasi,” kata Muhaimin. (WEBTORIAL)

sumber:http://antikorupsi.org/new/index.php?option=com_content&view=article&id=20544:nato-restore-ties&catid=42:rokstories&Itemid=106

Menjelang sidang putusan judicial review pasal 50 ayat 3 yang akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK), tim pemohon menggelar konferensi pers, memaparkan simpulan terkait permohonan mereka ke majelis konstitusi. Pemohon menilai sekolah R/SBI yang merupakan implementasi dari Pasal 3 UU Sisdiknas harus dibubarkan.

“Keterangan pihak termohon, dalam hal ini diwakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di persidangan cenderung mengarahkan bahwa yang bermasalah adalah implementasinya, bukan UU Sisdiknas. Namun kami tetap berpendapat bahwa sekolah R/SBI bermasalah secara konseptual,” tukas Dhita Putti Sarasvati, salah satu pemohon yang juga aktivis Ikatan Guru Indonesia (IGI), dalam keterangan pers di kantor ICW, Rabu (6/6/2012).

Menurut Dhita, konsep sekolah R/SBI tidak jelas. Keterangan pemerintah yang menyebutkan bahwa sekolah R/SBI merupakan sekolah berstandar nasional ditambah pengayaan, tidak cukup menjelaskan kelebihan sekolah yang disebut-sebut berstandar internasional tersebut.

Sekolah R/SBI tidak menjamin peningkatan kualitas. Konsultan pendidikan yang menangani pelatihan guru-guru dan sekolah R/SBI yang juga aktivis IGI mengatakan, tidak ada perubahan signifikan setelah sebuah sekolah berubah menjadi berstatus internasional.

“Selain peningkatan fasilitas, hampir tidak ada perubahan. Bilingual? Tidak efektif karena kualitas guru-gurunya juga masih dipertanyakan,” terang Itje.

Berbagai pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas guru dinilai Itje tidak efektif karena diselenggarakan secara sporadis, tidak terstruktur jelas. “Pelatihan hanya setengah hari jangan harap bisa menaikkan kemampuan guru menjadi berstandar internasional,” tukas Itje.

Pemerintah, kata Itje, tidak seharusnya mengistimewakan sekelompok orang dengan menggunakan dana rakyat yang terhimpun dalam APBD/N. Terjadi pelanggaran ketika banyak siswa miskin terpaksa drop out dari sekolah, sementara pemerintah menggelontorkan banyak dana untuk sejumlah sekolah berstatus internasional.

Putusan MK nanti menjadi penting untuk menentukan arah pendidikan nasional. “Apakah pendidikan dipandang sebagai komoditas atau merupakan hak setiap warga negara,” ujar Bambang Wisudo dari Sekolah Tanpa Batas.

Bambang berharap MK dapat memutuskan permohonan judicial review UU Sisdiknas dengan mempertimbangkan berbagai faktor. “Apapun keputusan MK nanti, akan kami terima,” tegasnya. Farodlilah

sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/10/29/090438258/9-Modus-Upeti-ke-DPR

TEMPO.CO , Jakarta:Isu upeti bagi wakil rakyat telah ada sejak dulu. Lagu lama ini nyaring kembali setelah pekan lalu Menteri Badan Usaha Milik Dahlan Iskan melapor ke Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam bahwa masih ada anggota DPR yang meminta “jatah”.

Sumber-sumber Tempo membeberkan beraneka macam trik permintaan upeti dari sebagian anggota Dewan

1.Uang lelah
Supaya rapat dengar pendapat berjalan lancar, dibutuhkan dana Rp 1,5 miliar untuk “menjinakkan” anggota Dewan. Kucuran dana meningkat hingga puluhan miliar rupiah dalam rapat khusus membahas kenaikan tarif atau subsidi.

2.Uang jasa

A. Jasa anggaran
Kewenangan mengatur alokasi anggaran membuat posisi anggota Dewan rawan. Mantan anggota Badan Anggaran,  Wa Ode Nurhayati, divonis enam tahun penjara karena menerima  komisi Rp 6,25 miliar dalam pengaturan anggaran infrastruktur untuk tiga daerah.

B. Jasa proyek
Selain “jasa” alokasi anggaran,  jasa lain yang dilakukan anggota Dewan adalah pengaturan proyek. Kasus terbaru adalah kasus suap proyek pengadaan Al-Quran yang melibatkan anggota Badan Anggaran  Zulkarnaen Djabar. Ia diduga menerima suap Rp 4 miliar.

4.Uang saku
Uang saku diberikan saat pembahasan anggaran di hotel.  Besarnya tergantung jumlah hari menginap. Di luar uang saku anggota Dewan juga mendapat fasilitas  hotel, makan, dan bermain golf.  Sebuah institusi keuangan  yang baru terbentuk sukses mendapat anggaran berkat pendekatan uang saku.

5.Uang CSR
Lembaga negara diminta menanggung akomodasi dan menyediakan honor untuk anggota Dewan yang diundang ke daerah pemilihannya sendiri. Cara ini “separuh legal” karena anggaran lembaga negara itu disetujui  oleh Dewan.  Contohnya adalah dua orang anggota Dewan yang menjadi narasumber di daerah pemilihannya dengan biaya dari lembaga negara.

6.Dana Bantuan Sosial
Kementerian Pertanian mengaku sering mendapat proposal dan bantuan sosial dari anggota Dewan. Proposal yang diajukan biasanya berupa terusan dari kelompok tani sebagai bentuk penyampaian aspirasi daerah pemilihannya.

7.Jatah direksi
Partai politik melalui anggotanya di Senayan ditengarai sering bergerilya untuk mendudukkan orangnya sebagai direksi atau komisaris badan usaha milik negara.

8.Jatah haji
Anggota Dewan meminta jatah kuota haji yang tidak terserap. Biasanya, jatah yang diambil adalah milik jamaah yang batal berangkat. Padahal seharusnya jatah itu diberikan kepada jamaah yang masuk daftar tunggu.

9.Meminta margin
Modus lainnya adalah meminta margin (bagian keuntungan) dari subsidi kepada badan usaha milik negara. Biasanya, permintaan margin diambil dari penjualan barang subsidi.

sumber : http://www.antaranews.com/berita/336509/menkeu-upayakan-perbaikan-sistem-perjalanan-dinas-kl

Rabu, 3 Oktober 2012 01:31 WIB | 1769 Views

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Keuangan Agus Martowardojo akan mengupayakan perbaikan sistem perjalanan dinas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang dirasakan masih mengalami penyimpangan.

“Siklusnya memang ada kelemahan, ada yang nakal dan nanti dievaluasi, diminta bertanggung jawab sehingga kalau ada yang salah dihukum, kemudian sistemnya juga diperbaiki,” ujarnya di Jakarta, Selasa malam.

Menurut Menkeu, ketidaktertiban administrasi perjalanan dinas juga telah terjadi pada 2011 dan ketidakefisienan tersebut terjadi pada alokasi belanja pemerintah lainnya.

“Bukan hanya perjalanan dinas, tapi ada tagihan yang belum dibukukan, ada ketidaktertiban administrasi dan itu semua sudah teridentifikasi,” katanya.

Untuk itu, ia akan menanggapi laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah sepanjang semester I-2012 sebanyak 259 kasus senilai Rp77 miliar.

“Kita akan bertemu Kemenkeu, BPK dan Kementerian terkait untuk melihat laporan perbaikan sistem dan pertanggungjawabannya, agar di akhir tahun sudah bisa kita follow up perbaikannya,” kata Menkeu.

Menurut rencana, pertemuan tersebut akan segera dilakukan pada Oktober ini untuk memberikan evaluasi atas sistem perjalanan dinas, sehingga pada tahun depan hal serupa tidak terulang kembali.

Laporan BPK menyebutkan dari total kerugian negara/daerah tersebut sebanyak 86 kasus senilai Rp40,13 miliar merupakan perjalanan fiktif dan 173 kasus senilai Rp36,87 miliar merupakan perjalanan dinas ganda atau perjalanan dinas melebihi standar yang ditetapkan.

Sedangkan dalam RAPBN 2013, DPR mengharapkan pemerintah dapat menghemat biaya perjalanan dinas yang tercatat sebesar Rp23 miliar dan berkurang hingga 30-40 persen. (ANT)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

sumber : http://kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/446

06/29/2012 (All day)

Jakarta – Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Djoko Santoso mengatakan, serah terima antara pemerintah daerah dan yayasan yang mengelola perguruan tinggi swasta, dengan Kemdikbud dilakukan untuk memastikan semua  aset tersebut dapat dimanfaatkan perguruan tinggi terkait setelah menjadi perguruan tinggi negeri. “Ada proses sharing antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” ujarnya ketika memberi sambutan dalam serah terima aset dan penandatanganan nota kesepahaman merupakan salah satu persyaratan dalam proses penegerian perguruan tinggi swasta (PTS) pada Jumat, (29/6).

Empat perguruan tinggi swasta melakukan serah terima aset dan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, di Gedung D Kemdikbud, Jakarta. Ke empat PTS tersebut adalah Universitas Samudera Langsa, Universitas Sulawesi Barat, Politeknik Madiun, dan Politeknik Bengkalis.

Djoko berharap, pemerintah daerah dan masyarakat bisa terus berpartisipasi dalam peningkatan mutu dan pembinaan, sehingga pendidikan tinggi bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Acara serah terima aset dan penandatanganan nota kesepahaman disaksikan langsung Mendikbud Mohammad Nuh, serta pimpinan DPRD di wilayah perguruan tinggi terkait.

Setidaknya ada lima hal yang menjadi pesan Mendikbud kepada pemerintah daerah dan pimpinan yayasan yang hadir. Pertama, Menteri Nuh berpesan agar proses belajar-mengajar yang sudah berjalan selama ini tetap dirawat dengan baik. “Selama ini saya belum dengar ada mahasiswa yang keberatan atau demo karena perguruan tingginya mau dinegerikan. Karena itu momentum semangat menerima fase baru ini harus tetap dijaga.”

Kedua, Mendikbud berpesan supaya pegawai yang tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS) tetap diberikan layanan kepegawaian sebagaimana mestinya. “Ada pengalihan status kepegawaian. Ada yang bisa langsung dikonversikan jadi PNS, tapi ada persyaratan tertentu sehingga ada yang tidak bisa menjadi PNS,” katanya.

Ketiga, bagi PTS yang bisa segera ditetapkan penegeriannya, harus segera melengkapi struktur organisasi, dan menyusun rencana jangka panjang dan menengah supaya bisa dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013.

Keempat, Menteri Nuh berpesan agar perguruan tinggi mendaftarkan putra/putri daerah yang memiliki kompetensi akademik dan mau menjadi dosen untuk mendapatkan beasiswa S2. “Kami ada stok beasiswa, baik dalam negeri maupun luar negeri,” ucap mantan Menkominfo ini.

Terakhir, kelima, dia berpesan supaya PTS yang sudah dinegerikan  tetap bisa menjaga hubungan baik dengan PTS lain yang selama ini sudah terjalin. (DM)

Untuk rekan-rekan yang membutuhkan berbagai macam Peraturan dan perundangan di Indonesia, baik negara maupun kementrian di Indonesia coba saja alamat URL di bawah ini :

http://www.djpp.depkumham.go.id/database-peraturan/peraturan-menteri.html

Semoga bermanfaat.

sumber : http://bisnis.vivanews.com/news/read/316925-modus-pns-nakal-makin-pintar

Menteri Keuangan geram ketika mengetahui masih ada penyelewengan-penyelewengan anggaran.

VIVAnews – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Purnomo, mengungkapkan modus operandi Pegawai Negeri Sipil (PNS) nakal yang menyelewengkan anggaran perjalanan dinas semakin pintar. Para PNS telah mendapatkan celah mengakali sistem reimburstment yang baru diterapkan beberapa tahun ini.

Herry menceritakan, ketika sistem tersebut baru diterapkan pada masa kepemimpinan Sri Mulyani Idrawati, PNS masih pada tahap mencari celah untuk melakukan penyelewengan. Namun, saat ini sudah banyak cara mengakali sistem tersebut, seperti dengan memalsukan tiket penerbangan atau boarding pas pada saat ingin reimburstment.

“Tapi BPK pintar, dicari manifesnya, ada gak, ternyata gak ada. Ini pola-pola lama,” ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 25 Mei 2012.

Untuk menanggulanginya, Herry mengatakan, peran atasan sangat penting, khususnya dalam pengawasan. Hal tersebut mencakup, misalnya apakah bukti perjalanan dinas tersebut sah atau tidak, kemudian apakah perjalanan tersebut betul dilakuan oleh bawahannya.

“Dia harus kontrol itu, berangkat gak, kemudian dicek boarding pass-nya bagaimana, sebenarnya ada trik-trik tertentu untuk meyakini apakah boarding pass ini asli atau tidak,” katanya.

Meskipun demikian, Herry mengakui, kong kalingkong antar atasan dan bawahan masih terjadi saat ini. Karena hal tersebut kembali ke pribadi masing-masing, apakah murni mengabdikan diri pada negara atau hanya mencari keuntungan pribadi. “Jadi yang terpenting adalah fungsi mengontrol dan fungsi verifikator pada waktu membuat pertanggungjawaban,” katanya.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, geram ketika mengetahui masih adanya tindakan penyelewengan-penyelewengan anggaran. “Itu tidak bisa diterima,” ujar Agus di kantornya, Jakarta, Jumat, 25 Mei 2012.

Dia kemudian menginstruksikan seluruh jajarannya baik di pusat atau di daerah untuk terus melakukan pengawasan dan mengimbau kementerian dan lembaga guna meminimalisair hal tersebut.  “Kalau itu terjadi di Kementerian Keuangan, harus ditindak yang tegas,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat indikasi penyelewengan anggaran perjalanan dinas sebesar 30 sampai 40 persen dari biaya perjalanan dinas Rp18 triliun yang ditetapkan rata-rata pertahun dalam APBN.

Sumber : http://kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/248

Jakarta –- Pemerintah meminta kepada DPR  untuk memperpanjang pembahasan Rancangan Undang-undang perguruan tinggi dalam satu kali masa sidang. Permintaan tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam rapat kerja pemerintah dan Komisi X DPR RI pada Senin, (9/04) di Gedung DPR RI.

Usulan RUU tersebut sangat bagus, kata Mendikbud, namun sangat disayangkan jika tidak dilengkapi pemikiran-pemikiran baru. Karena menurutnya, mengubah UU itu lebih sulit daripada membuatnya. “Makanya sebaiknya disempurnakan terlebih dahulu,” terang Menteri Nuh kepada wartawan di Gedung Kemdikbud, Selasa (10/04).

Menteri Nuh menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk memperpanjang pembahasan RUU PT. Tiga hal penting tersebut harus bisa mengantisipasi perkembangan di masa depan, yaitu modal pengetahuan, mobilitas, dan kovergensi peradaban. Mendikbud menyampaikan, pengetahuan manusia yang semakin hari semakin luas harus bisa diantisipasi oleh perguruan tinggi. Karena dengan pengetahuan yang luas itu pulalah, menyebabkan manusia mudah untuk berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya.

Selain itu, mobilitas manusia dan pengetahuan akan menyebabkan berbaurnya berbagai peradaban bangsa menjadi peradaban dunia. Untuk itu, kata Menteri Nuh, diperlukan peradaban bangsa yang kuat, sehingga dalam proses pembauran menjadi peradaban dunia, warna khas bangsanya masih muncul. “Untuk mengantisipasi itulah, perguruan tinggi disiapkan menyambut konvergensi,” kata Mendikbud.

Mendikbud menambahkan, perguruan tinggi juga berperan dalam menyiapkan pemimpin masa depan. Sudah sangat jelas bahwa negara kita adalah negara demokrasi, maka dari itu, RUU ini juga disiapkan untuk perguruan tinggi mengambil peran dalam demokrasi tersebut. “Itulah mengapa dalam raker semalam kita menginginkan penundaan, agar bisa melengkapi poin-poin yang belum disebutkan,” tandas Mendikbud.