Jurnal Account, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan. Volume 4 No. 1. Juni 2017. Politeknik Negeri Jakarta

Standar Akuntansi Keuangan Untuk Pengelolaan Keuangan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Anwar Syam, D. Iwan Riswandi
Jurusan Akuntansi, Program Diploma IPB, Kampus IPB Cilibende Jl. Kumbang No. 14 Bogor
anwarsyam@apps.ipb.ac.id, iwan.dp29@gmail.com
Abstract

In Act No. 12 of 2012 contained financial governance or funding for State Universities, called the autonomy of university management. In Article Article 64 of Act / 12 The year 2012 is mentioned Autonomous University management includes academic and field nonakademik. In the financial management of State Universities Legal Entities (PTN-BH) until now there has been no financial standards can be used. Both regulations issued by the government or relevant minister. Whereas in Government Regulation No. 26 Year 2015 About Shapes And Universities Funding Mechanisms Legal Entity. Article 20 stated that the financial statements have been prepared based PTN Law Firm generally accepted accounting principles in accordance with accounting standards established by the Indonesian Institute of Accountants. This is a qualitative research method by using the paradigm interpretivis with phenomenological approach. The data analysis was done by using phenomenology. From the results shown in the financial statements differences between PSAK 45 to PSAK ETAP, the State Agency for Higher Education Law (PTN-BH) which is a non-profit entity is very suitable and ideal for use PSAK 45 as the basic reference in preparing the financial statements. Keywords: PTN-BH, Otonomi, PSAK 45, PSAK ETAP
Abstrak
UU Nomor 12 Tahun Tahun 2012 mencakup tata kelola keuangan atau pendanaan untuk Perguruan Tinggi Negeri, yang disebut sebagai otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Dalam pasal Pasal 64 UU/12 Tahun 2012 disebutkan Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dalam pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sampai sekarang belum ada standar keuangan yang dapat digunakan. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Pasal 20 disebutkan bahwa Laporan keuangan PTN-BH disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretivis dengan pendekatan fenomenologi. Analisis data ini dilakukan dengan teknik fenomenologi. Dari hasil penelitian terlihat perbedaan dalam laporan keuangan antara PSAK 45 dengan PSAK ETAP. Untuk PTB-BH yang merupakan suatu entitas nirlaba sangat tepat untuk menggunakan PSAK 45 sebagai dasar rujukan dalam menyusun laporan keuangannya.
Kata Kunci : PTN-BH, Otonomi, PSAK 45, PSAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Untuk PTNBH

Leave a Reply