Archive for August, 2017

Jurnal Account, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan. Volume 4 No. 1. Juni 2017. Politeknik Negeri Jakarta

Standar Akuntansi Keuangan Untuk Pengelolaan Keuangan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Anwar Syam, D. Iwan Riswandi
Jurusan Akuntansi, Program Diploma IPB, Kampus IPB Cilibende Jl. Kumbang No. 14 Bogor
anwarsyam@apps.ipb.ac.id, iwan.dp29@gmail.com
Abstract

In Act No. 12 of 2012 contained financial governance or funding for State Universities, called the autonomy of university management. In Article Article 64 of Act / 12 The year 2012 is mentioned Autonomous University management includes academic and field nonakademik. In the financial management of State Universities Legal Entities (PTN-BH) until now there has been no financial standards can be used. Both regulations issued by the government or relevant minister. Whereas in Government Regulation No. 26 Year 2015 About Shapes And Universities Funding Mechanisms Legal Entity. Article 20 stated that the financial statements have been prepared based PTN Law Firm generally accepted accounting principles in accordance with accounting standards established by the Indonesian Institute of Accountants. This is a qualitative research method by using the paradigm interpretivis with phenomenological approach. The data analysis was done by using phenomenology. From the results shown in the financial statements differences between PSAK 45 to PSAK ETAP, the State Agency for Higher Education Law (PTN-BH) which is a non-profit entity is very suitable and ideal for use PSAK 45 as the basic reference in preparing the financial statements. Keywords: PTN-BH, Otonomi, PSAK 45, PSAK ETAP
Abstrak
UU Nomor 12 Tahun Tahun 2012 mencakup tata kelola keuangan atau pendanaan untuk Perguruan Tinggi Negeri, yang disebut sebagai otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Dalam pasal Pasal 64 UU/12 Tahun 2012 disebutkan Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dalam pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sampai sekarang belum ada standar keuangan yang dapat digunakan. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Pasal 20 disebutkan bahwa Laporan keuangan PTN-BH disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan paradigma interpretivis dengan pendekatan fenomenologi. Analisis data ini dilakukan dengan teknik fenomenologi. Dari hasil penelitian terlihat perbedaan dalam laporan keuangan antara PSAK 45 dengan PSAK ETAP. Untuk PTB-BH yang merupakan suatu entitas nirlaba sangat tepat untuk menggunakan PSAK 45 sebagai dasar rujukan dalam menyusun laporan keuangannya.
Kata Kunci : PTN-BH, Otonomi, PSAK 45, PSAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Untuk PTNBH

Jurnal Account, Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan. Volume 4 No. 1. Juni 2017. Politeknik Negeri Jakarta

Tatacara Pengelolaan Dana Pendapatan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Procedures for the Management Income Fund On Legal Entity State Universities (PTN BH)
Anwar Syam, Agus Cahyana, Rahmat Saleh
Jurusan Akuntansi, Program Diploma IPB, Kampus IPB Cilibende Jl. Kumbang No. 14 Bogor
anwarsyam@apps.ipb.ac.id, acahyana19@gmail.com, rahmatsaleh60@gmail.com
Abstract

With the Law No. 12 of 2012 on higher education. Legal Entity State Universities (PTN-BH) may manage the autonomy of return obtained. It is an advantage possessed by the form of college legal entity. Therefore, this article will discuss how to manage the revenue funds from the state budget in the Non-State Universities Legal Entity. The research method of this paper is a qualitative method. That approach penomenologi and direct observation of the object under study. The results of this study are a source of revenue which is funding for operational activities both academic and non-academic consisting of 2 (two) sources of funding. Namely State and Non-State Budget (PP 26/2015). Public funds (DM) is a fund of Non-State Budget. Often called the revenue of the State Higher Education Legal Entity (PTN-BH). The revenue is comprised of 9 (nine) is from the community, the cost of education, management of endowment fund, State Legal cooperation Tridharma Higher Education, Law Firm PTN wealth management, budget revenues and expenditures and / or loans. Reporting and revenue in the PTN-BH shall be done daily, weekly, monthly, quarterly, semiannual and annual reports. Keywords: Income Universities Law Firm, autonomy College
Abstrak
Dengan adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dapat mengelola secara otonomi pendapatan yang diperolehnya. Hal tersebut merupakan kelebihan yang dimilki oleh bentuk perguruan tinggi yang berbentuk badan hukum. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas bagaimana mengelola pendapatan dana yang bersumber dari Non-APBN di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Metode penelitian penulisan ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan pendekatan fenomenologi dan langsung observasi terhadap objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah sumber pendapatan yang merupakan dana untuk menjalankan operasional kegiatan baik akademik maupun non akademik terdiri dari 2 (dua) sumber pendanaan, yaitu APBN dan Non APBN (PP 26/2015). Dana Masyarakat (DM) merupakan dana yang bersumber dari non APBN. Sering disebut pendapatan dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Pendapatan tersebut terdiri 9 (sembilan) jenis yaitu dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum, kerjasama tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pinjaman. Pelaporan dana pendapatan di PTN-BH wajib dilakukan setiap hari, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.
Kata Kunci : Pendapatan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Otonomi Perguruan Tinggi.

Tatacara Pengelolaan Pendapatan PTNBH_Anwar Syam