Mulai dari bulan Desember 2012 sudah mulai terdengar isu tentang adanya Renumerasi bagi pegawai PNS di Lingkungan Kemendikbud, hal itu telah disampaikan baik secara formal oleh pejabat di lingkungan Kemendikbud maupun bukan, kenapa isu tersebut sangat santer sekali di bicarakan, karena Renumerasi tersebut merupakan konsekuensi dari adanya perubahan organisasi yang berbasis capaian kinerja atau target kinerja yang disandingkan dengan Reformasi Birokrasi didalam suatu organisasi, yang intinya adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, sehingga akan diberikan sejumlah tambahan penghasilan yang berdasarkan kinerja dari masing-masing PNS atau yang sering disebut sebagai Renumerasi.

Diberbagai instasi baik Kementrian maupun NonKementrian dan Lembaga Pemerintah Renumerasi telah dapat dinikmati oleh para pegawainya, karena mereka telah terlebih dahulu sudah melaksanakan Reformasi Birokrasi di organisasinya, dan semua pegawai yang berada dalam organisasinya tanpa kecuali mendapatkan renumerasi.

Namun berbeda dengan Organisasi di Lingkungan Kemendibud, yang sangat unik dan menjadi tantangan tersendiri bagi para pemimpin yang berada di dalam kemendikbud, kenapa  unik? karena Kemendikbud itu organisasi kementrian yang sangat besar sekali di indonesia, bayangkan satu perguruan tinggi negeri saja pegawai dan pengajar nya bisa sampai 4.500 orang, bayangkan betapa banyaknya PNS yang ada di lingkungan Kemendikbud, itu saja hanya dari jumlah PNS yang berada di PTN, belum lagi dengan kelembagaan – kelembagaan yang lainnya yang ada di lingkungan kemendikbud, belum lagi dari status Perguruan Tinggi nya, ada yang Badan Layanan Umum, Badan Hukum dan Satker, belum lagi bentuk PTN Badan Hukum yang  hampir setahun sudah dua kali perubahan statusnya.

Dengan terbitnya Perpres No 88 tahun 2013 tentang tunjangan kinerja di lingkungan kemendikbud, menambah lagi tantangan bagi para pimpinan  pemangku amanah di lingkungan Kemendikbud terutama Perguruan Tinggi, yang pertama adalah mengenai Dosen dan guru yang tidak mendapatkan renumerasi, dan yang kedua adalah PTN BLU yang tidak mendapatkan renumerasi dan bagaimana dengan PTN berbadan Hukum? apakah dapat renumerasi? baik masing – masing permasalah tersebut akan kita bahas satu-satu.

Yang pertama mengenai Dosen dan guru yang tidak mendapatkan renumerasi, sudah jelas Guru dan Dosen itu adalah jabatan Fungsional dan telah mendapatkan Tunjangan melalui Sertifikasi Dosen dan Guru, hal itu telah diatur oleh peraturan yang berlaku, lalu apakah tenaga struktural yang saling berdampingan dengan Dosen dan Guru telah mendapatkan Tunjangan? jawaban nya adalah belum, karena hal tersebut tidak terdapat dalam aturan mengenai sertifikasi Dosen dan guru, walaupun sebenarnya sama-sama PNS yang membedakan hanya Fungsi dan Tugasnya saja, dan setelah Perpres No 88 tahun 2013 ini muncul, maka  timbul persamaan mengenai tambahan penghasilan bagi PNS yang berada di lingkungan kemendikbud, menurut pendapat saya Dosen dan Guru telah mendapatkan Tunjangan  Sertifikasi  ,  namun apakah bagi PNS administrasi mendapatkan seperti yang Dosen dan Guru dapatkan saya rasa tidak, oleh karena itulah renumerasi ini muncul bagi PNS di Kemendikbud yang tidak memperoleh penghasilan apa-apa selain gaji dan uang makan setiap bulan.

Yang kedua adalah Kenapa PTN BLU tidak mendapatkan Reumerasi, sudah jelas bahwa dalam PP no 23 tahun 2005 tentang badan layanan umum pasal 36 ayat 1 Para pegawai BLU dapat mendapatkan renumerasi, dan saya kira kalau para pemangku kepentingannya reumerasi yang diterima oleh pegawai BLU bisa lebih besar daripada yang di berikan oleh kemendikbud lewat Perpres 88 tahun 2013, karena bukan tidak mungkin dalam PP 23 tahun 2005 pasal 23 tersebut BLU hanya tinggal menyerahkan daftar renumerasi tersebut dan di sahkan oleh kementrian keuangan dengan tanpa membatasi nilai yang ada, sehingga tergantung besarnya penerimaan di PTN BLU tersebut.

Yang ketiga adalah apakah PTN badan Hukum dapat Renumerasi? saya kira sudah jelas dalam Perpres NO 88 tahun 2013 pasal 3 yang tidak mendapatkan renumerasi adalah Guru, Dosen dan PTN BLU sesuai dengan PP 23 tahun 2005 yang telah dirubah lewat PP 74 tahun 2012, sehingga PTN Badan Hukum dengan jelas, wajib dan berhak mendapatkan Renumerasi, tapi tunggu bukannya di PP 74 tahun 2012 itu pasal 37a ada 7 PTN yang masuk menjadi PTN BLU? untuk menjawab soal tersebut coba cek Statuta masing-masing PTN, saya kira sejak tanggal 14 oktober 2013 seluruh PTN ex BHMN telah menjadi PTN Badan Hukum.

Terima Kasih

tulisan ini merupakan pandangan dari hasil pemikiran pribadi sendiri jika ada yang tidak setuju dan tidak sependapat saya mohon maaf.

 

4 Responses to “Apakah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) Mendapatkan Renumerasi?”

  • Radya says:

    Mas anwar, sy dari UGm jogja, kita dsni smpe skrg blm dapat tukin alias remunerasi, bgn yang di IPB yg juga PTNBH, apakah jg blm dapat tukin dr kemendikbud?

  • OLD PNS says:

    Rasanya masalah remunerasi X PTN BHMN ( PTN BH) apa bedanya dengan PTN yang no X PTN BHMN, saya karyawan di bawah payung kemdikbud X PTN BHMN, kerja sesuai dengan aturan perpres tapi masalah tunkin beritanya siampang siur malah bag. kepegawaian instansi saya kerja sudah mengajukan tapi pihak pimpinan selaku rektor menolak alias tidak mau menanda tangani untuk pengajuannya istansi saya kerja juga tidak memberikan tunkin jadi gimana, padahal diluar selain X PTN BHMN sudah menerima tunkinnya, yang dari bln juli sampai bulan desember 2013….saya bingung….kerja dituntut harus disiplin semua aturan sudah diikuti……jadi bingung dan bingung….harus bagaimana????

  • saya says:

    analisis bpk mengenai remunerasi di ptn kemendikbud blom menyertakan fakta:
    1)remunerasi hak semua pegawai, dan diberikan dlm waktu bersamaan pd sebuah institusi,tdk menunggu kuota. (bandingkan dengan sertifikasi)
    2)fakta bahwa belum semua dosen memperoleh tunjangan profesi (karena syarat, dan kuota)
    3)pengecualian guru dan dosen berakibat mereka yg di poin (2) tdk memperoleh haknya sebagai pegawai
    4) penghapusan kata yg mengecualikan dosen dan guru tidak melanggar keadilan, karena prinsip tak boleh adanya duplikasi tunjangan masih bisa digunakan pada petunjuk teknis pembayaran

  • bayu aji says:

    Ketentuan terkait pemberian tunjangan kinerja (renumerasi) memang sudah jelas dan terang,mudah2an tidak perlu ditafsirkan lagi,,,
    hanya kita perlu juga sadari bersama bahwa semakin besar reward yang kita terima harus sebanding dengan pelaksanaan tugas yang dijalankan, agar kita menjadi orang2 yang amanah,amien.

Leave a Reply