sumber : http://bisnis.vivanews.com/news/read/316925-modus-pns-nakal-makin-pintar

Menteri Keuangan geram ketika mengetahui masih ada penyelewengan-penyelewengan anggaran.

VIVAnews – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Purnomo, mengungkapkan modus operandi Pegawai Negeri Sipil (PNS) nakal yang menyelewengkan anggaran perjalanan dinas semakin pintar. Para PNS telah mendapatkan celah mengakali sistem reimburstment yang baru diterapkan beberapa tahun ini.

Herry menceritakan, ketika sistem tersebut baru diterapkan pada masa kepemimpinan Sri Mulyani Idrawati, PNS masih pada tahap mencari celah untuk melakukan penyelewengan. Namun, saat ini sudah banyak cara mengakali sistem tersebut, seperti dengan memalsukan tiket penerbangan atau boarding pas pada saat ingin reimburstment.

“Tapi BPK pintar, dicari manifesnya, ada gak, ternyata gak ada. Ini pola-pola lama,” ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 25 Mei 2012.

Untuk menanggulanginya, Herry mengatakan, peran atasan sangat penting, khususnya dalam pengawasan. Hal tersebut mencakup, misalnya apakah bukti perjalanan dinas tersebut sah atau tidak, kemudian apakah perjalanan tersebut betul dilakuan oleh bawahannya.

“Dia harus kontrol itu, berangkat gak, kemudian dicek boarding pass-nya bagaimana, sebenarnya ada trik-trik tertentu untuk meyakini apakah boarding pass ini asli atau tidak,” katanya.

Meskipun demikian, Herry mengakui, kong kalingkong antar atasan dan bawahan masih terjadi saat ini. Karena hal tersebut kembali ke pribadi masing-masing, apakah murni mengabdikan diri pada negara atau hanya mencari keuntungan pribadi. “Jadi yang terpenting adalah fungsi mengontrol dan fungsi verifikator pada waktu membuat pertanggungjawaban,” katanya.

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, geram ketika mengetahui masih adanya tindakan penyelewengan-penyelewengan anggaran. “Itu tidak bisa diterima,” ujar Agus di kantornya, Jakarta, Jumat, 25 Mei 2012.

Dia kemudian menginstruksikan seluruh jajarannya baik di pusat atau di daerah untuk terus melakukan pengawasan dan mengimbau kementerian dan lembaga guna meminimalisair hal tersebut.  “Kalau itu terjadi di Kementerian Keuangan, harus ditindak yang tegas,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat indikasi penyelewengan anggaran perjalanan dinas sebesar 30 sampai 40 persen dari biaya perjalanan dinas Rp18 triliun yang ditetapkan rata-rata pertahun dalam APBN.

Leave a Reply