sumber : http://www.bpk.go.id/web/?p=12351

Badan Pemeriksa Keuangan RI menemukan adanya 12.612 kasus senilai Rp20,25 triliun atas pemeriksaan Keuangan, pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada pemeriksaan semester II Tahun 2011 ini. Dari jumlah temuan tersebut, diantaranya sebanyak 4.941 kasus senilai Rp13,25 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Hal tersebut diungkapkan Ketua BPK, Hadi Poernomoketika menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2011 dalam sidang paripurna DPR RI, 03 April 2012, di Gedung Nusantara II DPR/MPR, Jakarta.

“Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp13,25 triliun tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp81,71 miliar.

Sedangkan, jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK berindikasi tindak pidana yang telah disampaikan kepada instansi berwenang (Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) sejak tahun  2003 s.d. akhir tahun 2011 adalah 318 kasus senilai Rp33,87 triliun,” demikian diungkapkan Ketua BPK.

Pada Semester II Tahun 2011 ini, BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Selain prioritas tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2010 yang belum diperiksa dan atau dilaporkan pada semester I Tahun 2011 dan pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) badan lainnya.

Ketua BPK yang didampingi para Anggota BPK dan pejabat di lingkungan BPK RI juga menjelaskan bahwa pada semester II tahun 2011, total objek pemeriksaan BPK sebanyak 927 objek pemeriksaan  atas pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan BHMN/BLU yang mengelola keuangan Negara. Dengan rincian 166 objek pemeriksaan keuangan, 143 objek pemeriksaan kinerja, dan 618 objek PDTT.

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dari 216.122 rekomendasi senilai Rp121,34 triliun dalam hasil pemeriksaan tahun 2005 sampai dengan Semester II Tahun 2011, terdapat 127.310 rekomendasi senilai Rp51,53 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 47.094 rekomendasi senilai Rp45,43 triliun ditindaklanjuti belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses tindak lanjut, dan 41.718 rekomendasi senilai Rp24,37 triliun belum  ditindaklanjuti. Entitas juga telah menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. Semester II Tahun 2011 berupa penyetoran sejumlah uang ke kas atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan senilai Rp30,33 triliun.

Pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah menunjukan dari 16.778 kasus kerugian negara senilai Rp4,32 triliun periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester II Tahun 2011 telah dilakukan penyelesaian berupa angsuran terpantau sebanyak 4.401 kasus senilai Rp550,01 miliar, pelunasan sebanyak 6.794 kasus senilai Rp712,83 miliar, dan penghapusan kerugian negara/daerah atas 125 kasus senilai Rp12,43 miliar.

Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai dalam pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah, namun hasil pemeriksaan BPK dalam semester II tahun 2011 menggambarkan masih terdapat berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara yang memerlukan upaya perbaikan. BPK senantiasa akan terus mendorong pemerintah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara. BPK juga terus bekerja sama dengan Pemerintah dan DPR dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Leave a Reply