Sumber : http://www.bpkp.go.id/berita/read/7948/0/Upaya-untuk-Mencapai-dan-Mempertahankan-Opini-WTP-.bpkp

22 Maret 2012 09:00:18 / bengkulu1 / dibaca: 29 kali / Kat: MOU, Kerjasama
Permasalahan aset tetap merupakan kendala utama untuk mencapai opini WTP , demikian dikatakan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Mulyana, ketika memberikan jawabannya atas pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara TVRI dalam acara Talk Show (Dialog Khusus) di studio TVRI Bengkulu pada tanggal 19 Maret 2012 dengan narasumber Bupati Mukomuko, Ichwan Yunus, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Mulyana, dan Inspektur Provinsi Bengkulu, Surya Gani. 

Lebih lanjut Mulyana mengatakan permasalahan aset tetap bukan hanya menyangkut pencatatannya saja, tapi terkait dengan keberadaannya, pengklasifikasiannya, dan kriteria lainnya seperti realibilitas atau kehandalan data.  Ichwan Yunus menambahkan bahwa aset tetap merupakan pos neraca yang nilainya hampir dipastikan terbesar dalam neraca suatu pemerintah daerah, sehingga memenuhi unsur materialitas. Dengan demikian, apabila terdapat kesalahan dalam pengelolaan aset tetap, tentu saja akan menjadi kesalahan yang material dan dapat berakibat pada opini auditor. Sementara itu, Surya Gani mengatakan permasalahan utama berkaitan dengan diperolehnya opini WDP dari BPK RI untuk Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah adanya pengelolaan aset tetap yang masih belum tertib dan aset-aset yang berasal atau sudah dihibahkan.

Ketika ditanyakan strategi apa saja yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Mukomuko mendapat predikat WTP untuk tiga tahun berturut turut yaitu tahun 2008, 2009, dan 2010,  Bupati Mukomuko mengatakan kuncinya ada pada pengembangan SDM yang berkesinambungan dan sesuai dengan kompetensinya serta didukung oleh kepemimpinan yang berkomitmen dan konsisten. Pemerintah Kabupaten Mukomuko sudah sejak lama bermitra dengan BPKP yang secara intensif dan terus menerus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Mulyana menegaskan, ketika ditanyakan dukungan BPKP dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Bahkan, imbuh Mulyana, BPKP akan mendorong Pemerintah Kabupaten Mukomuko tidak hanya memperoleh opini WTP, tapi juga dapat menjadi WTA (Wilayah Tertib Administrasi) dan WBK (Wilayah Bebas Korupsi). Selain itu, untuk Pemerintah Provinsi Bengkulu, Mulyana mengemukakan perlunya pembenahan pengelolaan keuangan yang sangat serius agar nantinya dapat  juga memperoleh opini WTP dari BPK RI. Mulyana juga menjelaskan, apabila suatu instansi pemerintah mendapatkan opini WTP, maka akan berdampak meningkatkan trust dari stakeholder.

Leave a Reply

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin