Bentuk -bentuk kontrak dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ada 5 (lima) yaitu:

1. bukti pembelian/pembayaran;
2. kuitansi;
3. Surat Perintah Kerja (SPK);
4. surat perjanjian; dan
5. surat pesanan.
Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana digunakan untuk Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya  dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

SPK digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai
paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Surat pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring.

(Sumber : perpres 16/2018)

Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah ada 4 (empat) yaitu :

  1. Barang;
  2. Pekerjaan Konstruksi;
  3. Jasa Konsultansi; dan
  4. Jasa Lainnya

Dimana:

  1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang,
  2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
  3. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
  4. Jasa Lainnya adalah jasa non-kon.sultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau
    keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Sumber : perpres 16/18

Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/jasa pemerintah diatas 200 juta Rupiah apakah boleh? Jawaban nya adalah Boleh. Jangankan diatas 200 juta rupiah, diatas 1 Milyar pun silahkan. Yang terpenting memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang berlaku dalam perpres 16/2018.

Sudah jelas namanya Pengadaan Langsung. Berarti tidak ada lagi yang namanya kompetisi. Sehingga Pejabat Pengadaan cukup hanya mengundang 1 (satu) penyedia saja. Yang terpenting Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik. Dalam hal informasi dimaksud tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang
berbeda.

Sehingga tidak ada Pengadaan Langsung yang memanggil lebih dari 1 (satu) penyedia. Kalau memanggil lebih dari 1 (satu) penyedia berarti sudah terjadi kompetisi. Sehingga namanya bukan lagi Pengadaan Langsung.

Sumber : Perka LKPP 9/2018

Kriteria Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penunjukan langsung :

  1. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
  2. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat
    direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
  4. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  5. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam
    rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
  6. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
  7. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
  8. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.

Sedangkan Kriteria Jasa Konsultansi untuk penunjukan langsung adalah ;

  1. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  2.  Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  3. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan
    dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
  4. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.

Sunber : Perpres 16/2018

Metode pengadaan barang/jasa pemerintah ada 5 (lima) untuk Barang, Konstruksi dan Jasa lainnya yaitu :

1. E-purchasing;
2. Pengadaan Langsung;
3. Penunjukan Langsung;
4. Tender Cepat; dan
5. Tender.

Dimana:

  1. E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
  2. Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
    Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  3. Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan
    Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
  4. Tender Cepat dilaksanakan dalam hal:
    a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
    b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
  5. Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada point 1 sampai dengan point 4.

Sedangkan untuk jasa konsultansi ada 3 (tiga):

1. Seleksi;
2. Pengadaan Langsung; dan
3. Penunjukan Langsung.

Dimana :

  1. Seleksi sebagaimana dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  2. Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00
    (seratus juta rupiah).
  3. Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

Sumber : Perpres 16/2018

Pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah terdiri dari :

a. PA;
b. KPA;
c. PPK;
d. Pejabat Pengadaan;
e. Pokja Pemilihan;
f. Agen Pengadaan;
g. PjPHP/PPHP;
h. Penyelenggara Swakelola; dan
i. Penyedia.

Dimana :

  1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
    Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
  2. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggUnaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguria anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
  3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya ‘disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA
    untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran be1anja negara/anggaran belanja daerah.
  4. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau
    E-purchasing.
  5. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
  6. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan
    Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
  7. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat
    fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
  8. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang
    menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
  9. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
    barang/jasa berdasarkan kontrak.

Sumber : Perpres 16/2018