Siklus PBJ

Image (40)Image (42)

Jurnal Anwar ok

 

 

 

 

 

 

 

Jurnal Pengadaan Edisi 4

Bersama Kepala LKPP

Bersama Kepala LKPP

Bersama ULP KPK

Bersama ULP KPK

konstruksi sipil  Matriks Perpres 4 Tahun 2015 perubahan ke-4 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sumber : http://ners.fkep.unand.ac.id/in/peraturan/kepegawaian/daftar-tunjangan-jabatan-fungsional-pns

No JABATAN FUNGSIONAL INSTANSI PEMBINA RUMPUN JABATAN PERPRES
Tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional
1. Adikara Siaran Kem. Komunikasi dan Informatika Operator Alat-Alat Optik dan Elektronik 68 Tahun 2007
2. Administrator Kesehatan Kem. Kesehatan Kesehatan 54 Tahun 2007
3. Agen Badan Intelijen Negara (BIN) Penyidik dan Detektif 48 Tahun 2007
4. Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Manajemen
5. Analis Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manajemen 17 Tahun 2013 dan Lampiran
6. Analis Pasar Hasil Pertanian Kem. Pertanian Asisten Profesional yang berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan
7. Andalan Siaran (AS) Kem. Komunikasi dan Informatika Operator Alat-Alat Optik dan Elektronik 68 Tahun 2007
8. Apoteker Kem. Kesehatan Kesehatan 54 Tahun 2007
9. Arsiparis Arsip Nasional (ANRI) Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan 46 Tahun 2007
10. Asisten Apoteker Kem. Kesehatan Kesehatan 54 Tahun 2007
11. Assesor SDM Aparatur Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manajemen
12. Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Akuntan dan Anggaran 66 Tahun 2007
13. Auditor Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Akuntan dan Anggaran
14. Bidan Kem. Kesehatan Kesehatan 9 Tahun 2010
15. Diplomat Kem. Luar Negeri Politik dan Hubungan Luar Negeri 22 Tahun 2008
16. Dokter Kem. Kesehatan Kesehatan 54 Tahun 2007
17. Dokter Gigi Kem. Kesehatan Kesehatan 54 Tahun 2007
18. Dokter Pendidik Klinis Kem. Kesehatan Kesehatan 42 Tahun 2009
19. Dosen Kem. Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan tingkat Pendidikan Tinggi 65 Tahun 2007
20. Epidemiologi Kesehatan Kem. Kesehatan Kesehatan 54 Tahun 2007
21. Entomolog Kesehatan Kem. Kesehatan Kesehatan 54 Tahun 2007
22. Fisikawan Medis Kem. Kesehatan Kesehatan 42 Tahun 2009
23. Fisioterapis Kem. Kesehatan Kesehatan 34 Tahun 2008
24. Guru Kem. Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tingkat Taman Kanak-kanak, Dasar, Lanjutan dan Sekolah Khusus 108 Tahun 2007
25. Inspektur Ketenagalistrikan Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawas Kualitas dan Keamanan 71 Tahun 2007
26. Inspektur Minyak dan Gas Bumi Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawas Kualitas dan Keamanan 71 Tahun 2007
27. Inspektur Tambang Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral Pengawas Kualitas dan Keamanan 71 Tahun 2007
28. Instruktur Kem. Tenaga Kerja Pendidikan lainnya 58 Tahun 2007
29. Jaksa Kejaksaan Agung Hukum dan Peradilan 158 Tahun 2000
30. Juru Sita dan Juru Sita Pengganti Kejaksaan Agung Hukum dan Peradilan 25 Tahun 2007
31. Kataloger Kem. Pertahanan Pengawas Kualitas dan Keamanan
32. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Hukum dan Peradilan 87 Tahun 2012
33. Medik Veteriner Kem. Pertanian Ilmu Hayat 16 Tahun 2013
34. Nutrisionis Kem. Kesehatan Kesehatan 54 Tahun 2007
35. Okupasi Terapis Kem. Kesehatan Kesehatan 34 Tahun 2008
36. Operator Transmisi Sandi Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) Operator alat-alat dan elektronik 105 Tahun 2006
37. Ortosis Prostesis Kem. Kesehatan Kesehatan 34 Tahun 2008
38. Pamong Belajar Kem. Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Lainnya 108 Tahun 2007
39. Pamong Budaya Kem. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Penerangan dan Seni Budaya 74 Tahun 2007
40. Paramedik Veteriner Kem. Pertanian Ilmu Hayat 16 Tahun 2013
41. Pekerja Sosial Kem. Sosial Ilmu Sosial dan yang berkaitan 61 Tahun 2007
42. Pembimbing Kesehatan Kerja Kem. Kesehatan Kesehatan
43. Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan
44. Pemeriksa Bea dan Cukai Kem. Keuangan Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan 53 Tahun 2007
45. Pemeriksa Merk Kem. Kehakiman dan HAM Hak Cipta, Paten dan Merek 41 Tahun 2007
46. Pemeriksa Pajak Kem. Keuangan Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan 53 Tahun 2007
47. Pemeriksa Paten Kem. Kehakiman dan HAM Hak Cipta, Paten dan Merek 41 Tahun 2007
48. Penata Ruang Kem. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 20 Tahun 2013 dan Lampiran
49. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Peneliti dan Perekayasaan 100 tahun 2012
50. Penera Kem. Perdagangan Pengawas Kualitas dan Keamanan 70 Tahun 2007
51. Penerjemah Sekretariat Negara (Sekneg) Manajemen 70 Tahun 2008
52. Pengamat Gunung Api Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral Fisika, Kimia dan yang berkaitan 67 Tahun 2007
53. Pengamat Meteorologi dan Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Fisika, Kimia dan yang berkaitan 56 Tahun 2007
54. Pengantar Kerja Kem. Tenaga Kerja Ilmu Sosial dan yang berkaitan 62 Tahun 2007
55. Pengawas Benih Tanaman Kem. Pertanian Ilmu Hayat 16 Tahun 2013
56. Pengawas Bibit Ternak Kem. Petanian Ilmu Hayat 16 Tahun 2013
57. Pengawas Farmasi dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pengawas Kualitas dan Keamanan 52 Tahun 2007
58. Pengawas Keselamatan Pelayaran Kem. Perhubungan Teknisi dan Pengontrol Kapal dan Pesawat
59. Pengawas Ketenagakerjaan Kem. Tenaga Kerja Pengawas Kualitas dan Keamanan 51 Tahun 2007
60. Pengawas Lingkungan Hidup Kem. Lingkungan Hidup Pengawas Kualitas dan Keamanan
61. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Kem. Petanian Ilmu Hayat 39 Tahun 2009
62. Pengawas Mutu Pakan Kem. Petanian Ilmu Hayat 16 Tahun 2013
63. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah Kem. Dalam Negeri Manajemen 4 Tahun 2012
64. Pengawas Perikanan (merger dengan Pengawas Benih Ikan) Kem. Kelautan dan Perikanan Ilmu Hayat 32 Tahun 2007
65. Pengawas Radiasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Fisika, Kimia dan yang berkaitan 57 Tahun 2007
66. Pengawas Sekolah Kem. Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan lainnya 108 Tahun 2007
67. Pengembang Teknologi Pembelajaran Kem. Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Lainnya 22 Tahun 2013
68. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pengawas Kualitas dan Keamanan
69. Pengendalian Dampak Lingkungan Kementrian Negara Lingkungan Hidup Ilmu Hayat 35 Tahun 2007
70. Pengendali Ekosistem Hutan Kem. Kehutanan Ilmu Hayat 34 Tahun 2007
71. Pengendali Frekuensi Radio Kem. Perhubungan Operator alat-alat optik dan elektronik 33 Tahun 2008
72. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kem. Kelautan dan Perikanan Ilmu Hayat 32 Tahun 2007
73. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kem. Petanian Ilmu Hayat 16 Tahun 2013
74. Penggerak Swadaya Masyarakat Kem. Tenaga Kerja Ilmu Sosial dan yang berkaitan 63 Tahun 2007
75. Penghulu Kem. Agama Keagamaan 73 Tahun 2007
76. Penguji Kendaraan Bermotor Kem. Perhubungan Pengawas Kualitas dan Keamanan 107 Tahun 2006
77. Penguji Mutu Barang Kem. Perdagangan Pengawas Kualitas dan Keamanan 70 Tahun 2007
78. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Kem. Keuangan Ass Prof yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan 53 Tahun 2007
79. Penilik Kem. Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan lainnya 108 Tahun 2007
80. Penyelidik Bumi Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 38 Tahun 2007
81. Penyuluh Agama Kem. Agama Keagamaan 50 Tahun 2007
82. Penyuluh Kehutanan Kem. Kehutanan Ilmu Hayat 19 Tahun 2013 dan Lampiran
83. Penyuluh Keluarga Berencana Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Ilmu Sosial dan yang berkaitan 64 Tahun 2007
84. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Kem. Kesehatan Kesehatan 54 Tahun 2007
85. Penyuluh Perikanan Kem. Kelautan dan Perikanan Ilmu Hayat 61 Tahun 2010
86. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Kem. Perindustrian Ilmu Sosial yang berkaitan 60 Tahun 2007
87. Penyuluh Pajak Kem. Keuangan Imigrasi, Pajak dan Ass Prof yang berkaitan 53 Tahun 2007
88. Penyuluh Pertanian Kem. Pertanian Ilmu Hayat 16 Tahun 2013
89. Penyuluh Sosial Kem. Sosial Ilmu Sosial dan Yang Berkaitan 11 Tahun 2009
90. Perancang Peraturan Perundang-undangan Kem. Kehakiman dan HAM Hukum dan Peradilan 43 Tahun 2007
91. Perantara Hubungan Industrial Kem. Tenaga Kerja Hukum dan Peradilan 42 Tahun 2007
92. Perawat Kem. Kesehatan Kesehatan 54 Tahun 2007
93. Perawat Gigi Kem. Kesehatan Kesehatan 54 Tahun 2007
94. Perekam Medis Kem. Kesehatan Kesehatan 54 Tahun 2007
95. Perekayasa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Peneliti dan Perekayasa 31 Tahun 2007
96. Perencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Manajemen 44 Tahun 2007
97. Petugas Pemasyarakatan Kem. Kehakiman dan Ham Hukum dan Peradilan 72 Tahun 2007
98. Polisi Kehutanan Kem. Kehutanan Penyidik dan Detektif 18 Tahun 2013 dan Lampiran
99. Pranata Hubungan Masyarakat Kem.Komunikasi dan Informatika Penerangan dan Seni Budaya 29 Tahun 2007
100. Pranata Komputer Badan Pusat Statistik Kekomputeran 39 Tahun 2007
101. Pranata Laboratorium Kesehatan Kem. Kesehatan Kesehatan 54 Tahun 2007
102. Pranata Laboratorium Pendidikan Kem.Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Lainnya 21 Tahun 2013 dan Lampiran
103. Pranata Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Fisika, Kimia dan yang berkaitan 55 Tahun 2007
104. Psikolog Klinis Kem.Kesehatan Kesehatan 42 Tahun 2009
105. Pustakawan Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan 47 Tahun 2007
106. Radiografer Kem. Kesehatan Kesehatan 54 Tahun 2007
107. Refraksionis Optisien Kem. Kesehatan Kesehatan 34 Tahun 2008
108. Sandiman Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) Penyidik dan Detektif 79 Tahun 2008
109. Sanitarian Kem. Kesehatan Kesehatan 54 Tahun 2007
110. Statistisi Badan Pusat Statistik (BPS) Matematika, Statistika dan yang berkaitan 40 Tahun 2007
111. Surveyor Pemetaan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL) Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 37 Tahun 2007
112. Teknik Jalan dan Jembatan Kem. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 36 Tahun 2007
113. Teknik Pengairan Kem. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 36 Tahun 2007
114. Teknik Penyehatan Lingkungan Kem. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 36 Tahun 2007
115. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kem. Pekerjaan Umum Arsitek, Insinyur dan yang berkaitan 36 Tahun 2007
116. Teknik Elektromedis Kem. Kesehatan Kesehatan 54 Tahun 2007
117. Teknisi Gigi Kem. Kesehatan Kesehatan 34 Tahun 2008
118. Teknisi Penelitian dan Perekayasaan BPPT Peneliti dan Perekayasaan 31 Tahun 2007
119. Teknisi Penerbangan Kem. Perhubungan Teknisi dna Pengontrol Kapal dan Pesawat 69 Tahun 2007
120. Teknisi Siaran Kem.Komunikasi dan Informatika Operator Alat-Alat Optik dan Elektronik 68 Tahun 2007
121. Teknisi Transfusi Darah Kem. Kesehatan Kesehatan 34 Tahun 2008
122. Terapis Wicara Kem. Kesehatan Kesehatan 34 Tahun 2008
123. Widyaiswara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Pendidikan lainnya 59 Tahun 2007

Bahan bacaan:

  1. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
  4. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
  5. Daftar Jabatan Fungsional Khusus (Tertentu) update Pengelola Web Kopertis XII per Agustus 2013
  6. Daftar Jabatan Fungsional Khusus (Tertentu) update Kepmenpan & RB per Mei 2013
  7. Peraturan/Keputusan Presiden Tahun 1980  s/d Agustus 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional PNS
  8. Pedoman Umum Penyusunan Jabatan Fungsional, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, 9 Juli 1988

DSC_0477Pada tahun 2014, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dit. Diktendik), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) kembali menyelenggarakan pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Nasional. Penghargaan ini diberikan kepada kepada mahasiswa, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan berprestasi di Indonesia, termasuk pengelola keuangan.

Anwar Syam, SE, salah satu staf Kantor Audit Internal (KAI) IPB (sekarang staf Unit Layanan Pengadaan IPB) mendapatkan penghargaan sebagai Juara 1 Pengelola Keuangan Berprestasi Tingkat Nasional 2014. Anwar membuat Sistem Monitoring Audit Internal Keuangan Perguruan Tinggi (SIMAIK-PT) sebagai karya inovasi unggulnya.

“Aplikasi SIMAIK-PT ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh hasil pemeriksaan internal maupun eksternal melalui pengelolaan keuangan. Selama ini, sistem yang ada belum bisa melihat apa yang menjadi titik rawan  dari hasil pemeriksaan tersebut. Target aplikasi ini adalah seluruh pimpinan unit kerja, bahkan pimpinan IPB dapat mengetahui titik rawan tersebut,” papar Anwar.

SIMAIK-PT memilki beberapa kelebihan, dari segi waktu, apabila menggunakan aplikasi konvensional membutuhkan waktu 30 hari sedangkan dengan aplikasi ini hanya membutuhkan waktu satu hari. Dengan aplikasi ini, sumberdaya manusia yang diperlukan pun berkurang, yang tadinya lima menjadi satu orang saja. Penggunaan aplikasi ini terbukti mengurangi biaya dan menambah kecepatan kerja dan memudahkan waktu untuk pencarian data.

DSC_0453

foto bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia (Prof. M. Natsir) 

Laporan dari Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA) yang sudah dilakukan dapat terlihat langsung up to date di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini juga dapat menghasilkan laporan hard copy dan soft copy. Aplikasi ini berbasis Microsoft Excel yang sangat familiar digunakan, sekaligus dapat secara otomatis melihat, mengkelompokan, dan merangkum titik rawan temuan institusi berdasarkan kodefikasi yang sudah ditentukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) melalui Keputusan BPK RI No.5/K/I-XIII.2/8/2010 tentang Petunjuk Teknis Kodering Temuan Pemeriksaan BPK RI.

“Bagian-bagian dalam aplikasi ini adalah terdiri dari empat bagian yaitu Input, Tabel, Peta Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA), dan Kodefikasi,” kata Anwar. Input berfungsi sebagai file database yang meng-input seluruh hasil temuan yang ada dari hasil pemeriksaan, yang selanjutnya akan menjadi dasar dari bagian-bagian yang lain. Sedangkan tabel temuan adalah rekam jejak dari tabel jumlah hasil temuan yang diperoleh, sehingga memudahkan pimpinan untuk melihat kelompok mana saja yang paling banyak menjadi temuannya.

Menariknya, aplikasi ini dilengkapi dengan peta TLHA berfungsi sebagai laporan dari hasil temuan yang diperoleh sehingga pimpinan bisa mengetahui harus fokus dimana hasil temuan yang ada dan dapat mengetahui hasil temuan mana yang sudah ditindaklanjuti atau belum oleh perguruan tinggi.

Pria kelahiran Bogor 29 tahun silam ini menyatakan, “Peta ini ditandai dengan warna. Warna hijau menandakan bahwa di kode tersebut tidak ada temuan hasil pemeriksaan. Warna kuning menandakan bahwa terdapat 1-2 temuan yang belum ditindaklanjuti. Sedangkan warna merah menandakan bahwa terdapat lebih dari 2 temuan yang belum ditindaklanjuti.”

“Kodefikasi berfungsi sebagai acuan dalam pengelompokan hasil temuan pemeriksaan yang ada, sehingga saat operator ataupun pimpinan ingin mengetahui kode-kode itu artinya apa, hanya perlu meng-klik bagian ini agar dapat diperoleh pengertian dari kode-kode tersebut,” kata Anwar.

Aplikasi ini masih awal dan diharapkan dapat dikembangkan karena memiliki potensi besar sehingga pimpinan unit kerja dan pimpinan IPB dapat mengakses ini dengan mudah secara online dengan Local Area Network (LAN) atau Wide Area Network (WAN).

“Suatu aplikasi atau sistem pada dasarnya memiliki tujuan untuk memudahkan pekerjaan bukan berarti membuat rumit. Kebanyakan sekarang yang ada malah membuat pekerjaan semakin rumit. Saya membuka peluang bagi teman-teman pengelolaan keuangan yang lain untuk mengembangkan aplikasi ini agar dapat digunakan secara luas. Semoga dengan aplikasi ini transparansi dalam pengelolaan keuangan muncul, keterbukaan informasi tercipta, dan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dalam artian, tepat waktu, efektif, efisien, ekonomis, dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasilnya terlegitimasi.” (RF)

Menpan larang PNS rapat di hotel

Kamis, 6 November 2014 20:02 WIB | 3.848 Views
Menpan larang PNS rapat di hotel

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memberikan keterangan kepada wartawan sebelum bertemu dengan Wapres Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (6/11). (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Jakarta (ANTARA News) – Pegawai negeri sipil dilarang menyelenggarakan rapat atau melakukan kegiatan dinas di hotel.

Selanjutnya, pegawai negeri  harus menggunakan fasilitas negara untuk tugas, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Chrisnandi.

“Kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kegiatan penyelenggara pemerintah agar menggunakan fasilitas negara,” kata Yuddi kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan usai dirinya diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menerima arahan, saran dan petunjuk berkaitan dengan tugas-tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait melaksanakan gerakan revolusi metal melakukan reformasi birokrasi di seluruh organisasi di kegiatan pemerintah.

Menteri mengemukakan, keberadaan fasilitas negara harus bisa digunakan secara maksimal untuk berbagai kegiatan tugas sehingga tidak lagi harus dilakukan di luar kantor seperti di hotel.

“Nanti dari kami akan menyiapkan inpresnya agar itu berlaku kepada seluruh kementerian, lembaga juga dilaksanakan di daerah,” katanya.

Kegiatan tersebut, katanya, tidak hanya berlaku di pemerintah pusat tapi juga berlaku di daerah seluruh Indonesia.

“Kita sudah sampaikan ke pemda dan kalau masih ada yang bandel berarti keterlaluan,” katanya.

sumber : http://www.antaranews.com/berita/462882/menpan-larang-pns-rapat-di-hotel

sumber : http://berita.plasa.msn.com/internasional/petani-cina-dapat-bonus-rp-26-miliar-tunai

petani

Petani di Desa Jianshe, Cina, mendapatkan bonus uang tunai yang sebelum dibagikan dipertontonkan kepada warga di alun-alun desa.

Warga desa menunggu pemberian bonus akhir tahun mereka di desa Jianshe, Liangshan, Provinsi Sichuan, Cina, 14 Januari 2014. Jumlah uang yang dibagikan kepada warga sebesar 13.115.000 yuan (Rp 26,21 miliar) ditempatkan di tengah alun-alun sebelum didistribusikan sebagai bonus untuk sekitar 340 warga desa sebagai imbalan atas investasi mereka dalam penanaman dan pembibitan koperasi di desa di tahun 2013.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2013
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan
Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tunjangan
Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaiman
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3098) sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013
tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5135);
-2-
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258)
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun
2013 Nomor 207);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Staf Khusus Menteri yang bekerja secara
penuh waktu pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
-3-
2. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka
waktu tertentu.
3. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada
Pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja.
4. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang
disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan
izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak
ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.
6. Kinerja Pegawai adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan
oleh seorang Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
7. Evaluasi Jabatan adalah proses untuk menilai suatu jabatan secara
sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai
faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan
nilai jabatan dan kelas jabatan
8. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia.
Pasal 2
(1) Pegawai berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai
jabatannya berdasarkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang
bersangkutan sesuai hasil evaluasi jabatan.
(2) Besaran Tunjangan Kinerja yang diterima ditentukan berdasarkan kelas
jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
(1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai sesuai dengan target
kinerja yang dihitung berdasarkan kategori dan nilai capaian sasaran
kinerja Pegawai.
(2) Tunjangan Kinerja Pegawai yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil
dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat pernyataan
melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan melaksanakan tugas
diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Sekretaris Jenderal
Kementerian.
Pasal 4
(1) Besaran Tunjangan Kinerja bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan
puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan yang akan
didudukinya.
(2) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari jabatan
karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam
jabatannya.
-4-
(3) Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan sementara dari
jabatan fungsional tertentu dikarenakan tidak dapat mengumpulkan
angka kredit sesuai ketentuan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
(4) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan
pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan.
Pasal 5
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan
kepada:
a. Pegawai yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;
b. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat
negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri;
e. Pegawai di lingkungan Kementerian yang diangkat sebagai pejabat
fungsional tertentu yang memperoleh tunjangan profesi.
f. Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang merangkap
jabatan struktural.
g. Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga
lain di luar lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
h. Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas;
i. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
j. Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin
tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Pasal 6
(1) Hari kerja di lingkungan Kementerian yaitu 5 (lima) hari kerja mulai hari
Senin sampai dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5
(tiga puluh tujuh koma lima) jam.
(2) Hari dan jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 – 16.00
waktu istirahat Pukul 12.00 – 13.00
b. Jumat Pukul 07.30 – 16.30
waktu istirahat Pukul 11.30 – 13.00
(3) Pegawai diberikan toleransi waktu kedatangan dengan penggantian jam
kerja pada hari yang sama.
(4) Pegawai Kementerian yang tidak masuk dan pulang kerja sesuai dengan
ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diberi sanksi pengurangan tunjangan kinerja
(5) Toleransi waktu kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
pengurangan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-5-
Pasal 7
(1) Pegawai yang mendapat tugas pekerjaan yang dilakukan di luar kantor
dan/atau di luar jam kerja, tugas jaga atau tugas tertentu lainnya yang
pelaksanaannya diatur dengan sistem piket yang ditetapkan oleh pimpinan
unit kerja dikecualikan dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Jenis-jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. Koordinasi dengan instansi luar;
b. Konsultasi, mediasi, negosiasi dan tugas-tugas nonlitigasi;
c. Sosialisasi;
d. Supervisi;
e. Peliputan;
f. Mengikuti persidangan;
g. Pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
h. Rapat, seminar, ceramah, workshop;
i. Menjadi narasumber;
j. Penelitian;
k. Juru pelihara;
l. Polisi khusus cagar budaya;
m. Satuan pengamanan; dan
n. Tugas-tugas lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
(3) Pelaksanaan tugas untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dapat dibuktikan secara tertulis dan berdasarkan surat tugas dari
atasan yang berwenang.
Pasal 8
(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai dihitung sesuai jumlah
pelanggaran jam kerja.
(2) Penghitungan jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung jumlah waktu terlambat
datang (TL) dan pulang sebelum waktunya (PSW) dan berlaku kumulatif
pada hari yang sama.
(3) Dalam hal jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sebanyak 7,5 jam (tujuh koma lima) jam dianggap sama dengan 1 (satu)
hari tidak masuk kerja.
(4) Pegawai Kementerian yang melanggar ketentuan jam kerja yang memenuhi
akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja atau lebih, dijatuhi hukuman
disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 9
(1) Pegawai Kementerian wajib masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam
kerja Kementerian yang dibuktikan dengan daftar hadir elektronik.
(2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu
pulang kerja.
(3) Pengisian daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat digantikan dengan daftar hadir secara manual apabila:
a. perangkat dan sistem daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik;
-6-
c. dimensi anggota tubuh (sidik jari, telapak tangan, atau yang
semacamnya) tidak terbaca dalam Sistem Kehadiran Elektronik
d. terjadi keadaan kahar (force majeure) berupa bencana alam dan/atau
kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana
mestinya; atau
e. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran
elektronik
(4) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
rekapitulasi oleh bagian yang menangani administrasi kepegawaian pada
unit kerja setingkat eselon II.
(5) Pegawai yang mendapat tugas detasering dan/atau dipekerjakan di
instansi luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan
pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja di unit kerja tempat
tugasnya.
(6) Rekapitulasi daftar hadir masuk/pulang kerja Pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dikirimkan ke instansi asal/induk.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian dan rekapitulasi daftar hadir
diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal
Kementerian.
Pasal 10
(1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila:
a. tidak masuk kerja;
b. terlambat masuk kerja;
c. pulang sebelum waktunya;
d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau
e. tidak mengisi daftar hadir.
(2) Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) apabila yang bersangkutan dapat membuktikan
dengan surat keterangan dan permohonan izin yang terdiri atas:
a. Surat keterangan atasan langsung bagi Pegawai yang tidak berada di
tempat tugas tanpa alasan yang sah;
b. Surat permohonan izin;
c. Surat keterangan penugasan;
d. Surat keterangan bagi Pegawai yang lupa mengisi daftar hadir datang;
e. Surat pernyataan atasan langsung bagi Pegawai yang lupa mengisi
daftar hadir pulang;
f. Surat izin keluar kantor pada jam kerja;
(3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada
pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah tanggal terjadinya ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja,
pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/atau tidak
mengisi daftar hadir.
(4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan lebih dari 5
(lima) hari kerja dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar jam
kerja.
(5) Format surat keterangan dan permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
-7-
Pasal 11
(1) Pegawai dijatuhi sanksi pengurangan tunjangan kinerja apabila:
a. Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak berada di tempat tugas
selama 7,5 (tujuh koma lima) jam atau lebih dalam sehari;
b. Pegawai yang terlambat masuk kerja;
c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
d. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir; dan/atau
e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
(2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif dalam 1
(satu) bulan dengan ketentuan paling banyak sebesar 100% (seratus
persen).
(3) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan/izin, diberlakukan
pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen), sedangkan
Pegawai yang tidak masuk kerja dengan keterangan/izin, diberlakukan
pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1,5% (satu setengah persen)
untuk tiap satu hari tidak masuk kerja.
(4) Pegawai yang tidak berada di tempat tugas pada hari dan jam kerja dengan
keterangan/izin dari atasan langsung diberlakukan pengurangan
Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol persen).
(5) Pegawai yang tidak berada di tempat tugas selama 7½ (tujuh setengah) jam
atau lebih dalam 1 (satu) hari kerja sehari tanpa keterangan/izin
diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen).
(6) Pegawai yang mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas
dalam/luar kota dan mendapatkan biaya yang dibebankan pada
APBN/APBD/pihak lain, tidak melakukan pengisian daftar hadir
masuk/pulang kerja dan diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja
sebesar 0% (nol persen).
(7) Pegawai yang melaksanakan tugas di luar kantor pada hari dan jam kerja
dan tidak mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar
kota yang karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk mengisi
daftar hadir masuk/pulang kerja, dengan bukti surat keterangan dari
atasan langsung diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0%
(nol persen).
Pasal 12
(1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, dikenakan pengurangan
Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. hukuman disiplin ringan
1. sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai
dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
2. sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai
dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
3. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai
dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara
tertulis.
b. hukuman disiplin sedang
1. sebesar 40% (empat puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika
Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji
berkala selama 1 (satu) tahun;
-8-
2. sebesar 50% (lima puluh persen) selama 8 (delapan) bulan, jika
Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan
pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
3. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 10 (sepuluh) bulan, jika
Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
c. hukuman disiplin berat
1. sebesar 60% (enam puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan,
jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
2. sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan,
jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam
rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
3. sebesar 80% (delapan puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan,
jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari
jabatan; dan
4. sebesar 100% (seratus persen), jika Pegawai dijatuhi hukuman
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan
banding administratif.
(2) Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian yang dijatuhi
hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku sejak penetapan keputusan penjatuhan hukuman
disiplin.
Pasal 13
Tunjangan kinerja Pegawai Kementerian yang melaksanakan cuti dibayarkan
dengan persentase sebagai berikut:
a. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti tahunan dibayarkan sebesar
100% (seratus persen);
b. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti besar dibayarkan 70% setiap
bulan
c. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti alasan penting dibayarkan 70%
setiap bulan
d. Pegawai Kementerian yang melaksanakan cuti bersalin dibayarkan sebagai
berikut:
1. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti bersalin untuk
melaksanakan persalinan anak pertama sampai dengan kedua,
dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
2. Pegawai Kementerian yang mengambil cuti bersalin untuk
melaksanakan persalinan anak ketiga, dibayarkan sebagai berikut:
a) bulan pertama sebesar 60% (enam puluh persen);
b) bulan kedua sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
c) bulan ketiga sebesar 20% (sepuluh persen).
e. Pegawai Kementerian yang melaksanakan cuti sakit dibayarkan sebagai
berikut:
1. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari sebesar 100%
(seratus persen);
-9-
2. sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari sebesar
75% (tujuh puluh lima persen);
3. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari
sebesar 50% (lima puluh persen);
4. sakit selama 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan sebesar
30% (tiga puluh persen);
5. sakit lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar 20%
(dua puluh persen); atau
6. sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan
sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 14
(1) Pegawai Kementerian yang dikenakan pemberhentian sementara dari
jabatan negeri karena terkena kasus hukum dan/atau dilakukan
penahanan oleh pihak yang berwajib sementara tidak diberikan Tunjangan
Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian
sementara dari jabatan negeri.
(2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
Pegawai Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
tidak bersalah, Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian yang dihentikan
dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.
Pasal 15
(1) Pencatatan kehadiran, pelaksanaan cuti dan penegakan disiplin terhadap
Pegawai Kementerian dilakukan setiap bulan.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat
yang menangani fungsi kepegawaian pada unit kerja eselon II, serta Unit
Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian.
(3) Pejabat yang menangani fungsi kepegawaian menyampaikan laporan
rekapitulasi kehadiran Pegawai kepada pejabat yang ditunjuk utuk
melaksanakan pembayaran tunjangan kinerja paling lambat hari kerja
terakhir pada bulan berjalan.
Pasal 16
Pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan:
a. Hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum Peraturan Menteri ini
ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.
b. Pegawai Kementerian yang sedang menjalani pemberhentian sementara
dari jabatan negeri dan sampai dengan mulai berlakunya peraturan ini
masih dalam status pemberhentian sementara dari jabatan negeri,
diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini.
c. Pegawai Kementerian yang sedang menjalani cuti sakit, cuti bersalin, cuti
karena alasan penting sebelum berlakunya peraturan ini dan saat
berlakunya peraturan ini masih menjalani cuti dimaksud, kepadanya tidak
diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja.
-10-
Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1496
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Ani Nurdiani Azizah
NIP. 19581201 198603 2 001

permendikbud_tahun_2013_nomor 107 mengenai juknis renumerasi